Kades Juga Target Pengawasan Pungli

Keterangan Foto : Suasana pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 16 Kepala Desa terpilih di gedung Setda Sumbawa Barat, Kamis (5/1).

TALIWANG–Sedikitnya 16 kepala Desa (Kades) terpilih, resmi dilantik Bupati Sumbawa Barat, H.W.Musyafirin,  di lantai III gedung Sekretariad Daerah (Setda), Kamis (5/1).

Para Kades tadi resmi menjalankan tugas pemerintahan desa serta melaksanakan tugas pelayanan dan pebangunan. Bupati mengatakan, kades adalah pejabat publik, jadi semua tugas dan tanggung jawab kades diawasi masyarakat dan aparat penegak hukum.

“Saya bukannya menakut nakutin, tapi ini aturan dan kebijakan dari pusat bahwa sudah ada tim atau Satuan Tugas (Satgas) pemeberantasan Pungutan Liar (Pungli). Jadi jika ada pengutan diluar aturan resmi di desa, itu sasaran pungli,”kata bupati, berbicara usai melantik para kades tadi.

Ia mengingatkan para kepala desa bahwa saat ini ada aturan keterbukaan informasi publik. Kades adalah pemimpin ditingkat desa yang diberikan kewenangan mengelola dana besar di desa, atau bahkan lebih besar dari SKPD.

“Kita sekarang meraih predikat, kabupaten paling terbuka di bidang informasi se NTB. Ini yang harus kita jaga. Seluruh kegiatan pemerintahan harus disampaikan kepada masyarakat, kasih tahu. Baik secara langsung maupun melalui media massa,”katanya, lagi.

Pemerintah juga meminta para kades menjaga kondusifitas daerah. Harus memiliki komitmen anti korupsi dan bina aparatur di bawah untuk bisa bekerja sama dengan masyarakat dan tim penggerak gotong royong yang ditunjuk pemerintah.

“Kades juga harus menandatangani fakta integritas untuk tidak melakukan pungli dan tidak korupsi,”kata Bupati lagi.

Apa saja potensi pungli di desa? Jika dulu desa tidak terlalu disorot kasus pungli, pasalnya, tingginya kontrol masyarakat serta minimnya kewenangan kepala desa membuat kasus pungli tidak mencolok. Namun dengan kebijakan aturan yang baru dimana alokasi dana desa cendrung lebih besar digelontorkan pusat bahkan hingga Rp 2 Miliar per desa, membuat kewenangan pemerintah desa rentan dengan pungli. Desa bisa diberikan kewenangan penuh mengelola pembangunan di desa termasuk infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Mulyadi membenarkan bahwa desa bisa menjadi rawan dengan potensi pungli. Maka itu, pihaknya meminta kepala desa secara bersama sama mencegah ini terjadi. Ia juga berharap masyarakat dan bhabinkamtibmas ikut berperan membantu dan mengawasi.

“Di desa  ada namanya Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dimana seluruh kebijakan anggaran pembangunan di desa banyak di kelola disini. Tidak perlu ada komitmen fee lah. Demikian juga aparatur desa lainnya, kerja sesuai aturan saja,”demikian, Mulyadi. (ZM.ndy-01)

 

 

 

 

 

 

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *