Parlemen Lokal Kritik Pembantu Jokowi

Warga Resah Ketidak Jelasan Kepastian Bantuan

SUMBAWA BARAT—Anggota Parlemen Lokal Sumbawa Barat mengkritik kegagalan para pembantu Presiden Jokowi Dodo yang kurang mampu menterjemahkan pernyataan Presiden di depan publik.

Pernyataan Presiden di Lombok saat mengunjungi korban bencana alam gempa bumi beberapa waktu lalu, justru berbeda dengan aktualisasi di lapangan.

“Misalnya, Presiden mengatakan bantuan bagi korban rusak berat dan ringan langsung di berikan kepada para korban langsung. Yakni, Rp 50 juta untuk berat, Rp 25 juta untuk sedang dan Rp 10 juta. Tapi faktanya, regulasi berbelit. Malah kini harus melalui Pokmas,” kata, Ketua Fraksi Amanat Nasional (PAN) DPRD setempat, Muhammad Hatta, kepada pers hari ini.

Pernyataan orang nomor satu di Republik mengandung konsekwensi politik, konsekwensi sosial dan konsekwensi konstitusional jika disampaikan dan diakses masyarakat. Dan rakyat menonton pernyataan presiden melalui siaran televisi.

“Begitu aktualisasinya berbeda. Ya rakyat bertanya. Ini menimbulkan keresahan. Rakyat menganggap ini bantuan sosial langsung diterima korban untuk merekonstruksi rumah. Bukan melalui proses berbelit dan pertanggung jawaban hukum. Ini bencana, bukan program reguler. Harusnya Menteri pembantu Jokowi mengerti format yang ditempuh saat bencana. Semuanya darurat,” kritiknya.

Tidak hanya presiden, Gubernur NTB waktu itu, TG. Zainul Majdi bahkan memperkuat pernyataan presiden dengan gamblang menyebut korban bisa mengakses bantuan langsung, menggunakannya bahkan jika ada sisa bisa di gunakan sebagai modal. Ternyata ini berbeda. Rakyat dihadapkan dengan simulasi pencairan berbelit bahkan rekening korban tidak berfungsi, kini malah birokrasi berlanjut ke Pokmas.

Ia juga mengkritik, Instruksi Presiden (Inpres) No 5 tahun 2018 yang tidak memasukkan nama Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Ini semakin menunjukkan kelemahan koordinasi dan kemampuan survey menteri atau otoritas dibawah presiden yang bertanggung jawab soal penanganan gempa ini.

“Ketidak singkronan antara pernyataan presiden dengan pelaksanaan oleh pembantunya memicu keresahan. Akhirnya, justru menjatuhkan kepercayaan rakyat terhadap Presiden Jokowi,” imbuhnya.

Presiden harus tahu kata Hatta, rakyat bingung dibawah. Kapan ini cair, apakah mereka bisa memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki dengan bantuan itu atau mereka di paksa membangun dengan pola tertentu. Menurutnya, presiden harus memastikan itu.

” Saya tidak setuju, jika rakyat menyalahkan Bupati, Wali Kota atau Gubernur. Ini kebijakan Inpres loh. Ya Presiden,” demikian, Hatta.

Menurutnya, Gubernur, Bupati atau Walikota adalah garis pemerintah di bawah pusat, tentu tidak bisa dan tidak mungkin manabrak aturan pusat. Jadi dalam hal ini presiden yang  inkonsisten. (ZM.Ndy-01)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *