Aktivis Tuding Gubernur Tidak Transparan

SUMBAWA BARAT—-Kepala Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Forum Komunikasi Wartawan Kemutar Telu (FKWKT) Sumbawa Barat, Kamaruddin, SH mengkritisi kebijakan Gubernur, Zulkiefli Mansyah, yang tidak transparan dalam melibatkan perusahaan swasta untuk mendukung kebijakan pengiriman mahasiswa keluar negeri.

Kamaruddin menegaskan, sikap Gubernur justru mengancam kejelasan nasib, pelajar berprestasi, mahasiswa atau calon mahasiswa di daerah daerah. Alasannya, belum ada presentasi dan kebijakan jelas Gubernur yang menarik partisipasi perusahaan swasta yang terbuka dan di ketahui publik.

Kondisi ini semakin sumir dan dikhawatirkan berimbas terhadap minimnya kuota pelajar dan mahasiswa kita yang mendapatkan beasiswa. Apalagi, Sumbawa Barat sebagai daerah penghasil.

“Pernyataan juru bicara PT.Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di berbagai media menunjukkan, tiba tiba alokasi beasiswa dari AMNT ditarik sepihak mengikuti kebijakan gubernur tanpa regulasi dan aturan jelas. Sehingga daerah tidak tahu menahu soal ini. Apalagi yang dikirim, mahasiswa S2. Ini kan mengancam nasib putra daerah terutama angkatan kuliah kita,” tegas, Kamaruddin dalam sebuah diskusi di ‘Bale Aspirasi Datu Seran, Seteluk, Sumbawa Barat, Senin (3/12).

Sebelumnya, Gubernur NTB di berbagai media massa menegaskan telah bekerjasama dengan berbagai perusahaan swasta untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) guna mengirimkan setidaknya 1000 mahasiswa ke keluar negeri.

” Pengiriman mahasiswa keluar negeri bagus. Tapi bagaimana dengan calon mahasiswa, pelajar kita yang dulu menerima beasiswa prestasi, emas dan bulaeng. Kini kok dibatasi hanya beasiswa emas. Bagaimana dengan angkatan kuliah kita,” ujarnya.

Gubernur kata Kamaruddin belum memiliki basis data dan kajian yang jelas, baik mekanisme pembiayaan dan atau juklak juknis pengiriman mahasiswa ini. Sudah ada pengiriman mahasiswa S2 keluar negeri.

“Kok tiba tiba sudah ada pengiriman keluar negeri. Daerah daerah masih menunggu regulasi dan mekanisme tahapan kebijakan gubernur kok. Mereka saja masih tunggu Juklak Juknis. Baik kuotanya, tahapan seleksi hingga sumber pembiayaan?. Lantas yang dikirim gubernur program resmi atau program swasta?,” cetus, Kamaruddin.

Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumbawa Barat, Hardoni Odon, menilai semestinya Gubernur memprioritaskan beasiswa S1 karena rata rata lulusan SMA cukup kesulitan mendapatkan akses ke universitas ternama karena ketidak mampuan.

“Seharusnya beasiswa itu di rencanakan prioritas untuk angkatan kuliah. Bukan S2 saja. Kita setuju di kirim ke luar negeri, tapi jangan mengurangi hak angkatan kuliah kita yang justru butuh akses Universitas terbaik di Indonesia,” ujarnya.

Ia menilai, kuota jatah mahasiswa S2 Sumbawa Barat sampai 100 orang. Tapi, tahapan seleksinya dimana, sumber pembiayaannya bagaimana tidak jelas. Ini yang menurutnya sangat di sayangkan.

“Pak gubernur harus punya Mapping atau pemetaan skala prioritas untuk alokasikan beasiswa, apalagi menggunakan dana swasta. Dan itu harus di bicarakan dengan kepala daerah, di rencanakan serta meminta pertimbangan kalangan kampus,” demikian, Hardoni. (ZM.ndy-01)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *