Bupati Kritisi Kelemahan PDPGR

Bupati Sumbawa Barat, H.W.Musyafirin saat memberikan keterangan Pers, di Seteluk, Minggu (21/8).

TALIWANG–Bupati Sumbawa Barat, H.W.Musyafirin, mengkritisi lemahnya kelembagaan Program Daerah Pembangunan Gotong Royong (PDPGR). Masih banyak koordinator agen peliuk ditingkat kecamatan dan kabupaten yang belum paham sistem koordinasi program ditingkat lapangan.

Otokritik ini dilayangkan kepala daerah setelah ia melakukan berbagai evaluasi dan masukan masyarakat. Menurutnya, masih ada yang tidak nyambung antara tugas koordinator desa hingga kabupaten tentang mekanisme lembaga PDPGR ini. Misalnya bagaimana rentang koordinasi dari agen peliuk ke desa yang melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas.

“Ini saya evaluasi, mekanisme kerja kelembagaannya yang kurang. Di Desakan ada kepala desa dan Babinsa atau Babinkamtibmas, mereka harus dikoordinasikan. Begitu juga laporannya, ada musyawarah dengan para pihak berwenang didesa, agar berjenjang,”tandasnya.

IMG-20160822-WA0002
Salah satu sudut kondisi pembangunan jamban di Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano.

Ia juga mengakui ada beberapa kekurangan pelaksanaan program yang menjadi icon pemerintahannya itu. Misalnya, jamban. Banyak laporan yang tidak selesai. Media menyoroti itu, akibatnya BPK datang memeriksa.

Ini diresposnnya positif, ada kontrol dari media. Sehingga pemerintah tahu masalahnya dimana. Akhirnya, kata dia, segera ada perbaikan. Contohnya di Poto Tano. Proyeknya dilaporkan mangkrak. Bupati menerima laporan kondisi dilapangan, sehingga ia perintahkan instansi tehnis berkoordinasi dengan peliuk atau agen. Barulah masalah diselesaikan.

“Akhirnya bisa kita selesaikan. Nah inilah kelemahannya. Harusnya dipahami ada struktur dalam PDPGR itu. Ini yang terkadang kurang dipahami, mungkin karena mereka kurang paham Perdanya. Kita benahi kelembagaan dulu,”tandasnya.

Menurut kepala daerah, program PDPGR ini meliputi berbagai aspek dan item program. Baik itu, santunan Lansia, bantuan kredit lunak bahkan program gotong royong fisik dan swadaya, semuanya harus terkoordinasi dan sesuai dengan struktur kegiatanya. Jadi, tidak ada yang melampaui kewenangan atau dilaksanakan berdasarkan kepentingan oknum.

Sebelumnya, bupati mengakui kritik yang ditulis media terkait kelemahan programnya dilapangan diapresiasi positif. Meskipun kritikan itu memicu badan Pemeriksa Keuangan (BPK) langsung turun dan melakukan pemeriksaan.

“Kami tanggapi positif. Itu makanya saya evaluasi. Saya diperiksa BPK berkali kali, tapi saya langsung perbaiki. Yang jelas program ini prinsipnya baik, konsep nya partisipasi. Pemerintah hannya fasilitator saja, kita ingin melibatkan masyarakat untuk saling mengawasi dan saling memberi masukan,”demikian,Bupati. (ZM.ndy-01)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *