Bupati KSB Jangan Paksakan Kehendak

‘’Kami sudah bersurat kepada Bupati agar menerbitkan SK yang memerintahkan pembayaran gaji agen PDPGR melalui APBDes, keduanya Bupati harus menerbitkan Petujuk Tehnis Operasional (PTO) tentang status agen PDPGR ini. Jika terjadi sesuatu atau masalah hukum, bupati yang bertanggung jawab,’’terangnya.

Muhammad Saehu, S.AP, Ketua Forum BPD Sumbawa Barat

TALIWANG—Pemerintah Sumbawa Barat bersih keras agar alokasi anggaran untuk insentif dan honorium sekitar 1000 lebih agen pendamping Program Daerah Pembangunan Gotong Royong (PDPGR) dibayar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Pemerintah beralasan honor atau isentif tenaga agen ini telah disetujui dan tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Bupati dengan besaran nilai Rp 600 ribu per orang. Agen PDPGR dibayar setiap bulan, padahal statusnya hanya pendamping program.

Persoalannya adalah, pengkatan agen dengan gaji perbulan mirip pengangkatan pegawai honor atau kontrak daerah. Padahal, pemerintah melarang pengangkatan pegawai honor atau kontrak kembali seiring dengan berubahnya peraturan tentang aparatur sipil negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2005 isinya tegas melarang semua pejabat Pembina kepegawaian dan pejabat lain dilingkup instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pegawai honorer menurut peraturan tadi adalah pegawai yang diangkat pemerintah dengan SK yang dipekerjakan diinstansi pemerintah sesuai tugas dan fungsi. Lantas agen PDPGR bekerja diinstansi mana?. Bukan staf desa, bukan staf pemerintah namun diberi gaji secara berkelanjutan selayaknya pegawai. Selain membebankan keuangan daerah, agen ini juga tidak berada dalam struktur keorganisasian pemerintah apapun. Statusnya pendamping program, jadi harusnya dibayar sesuai dengan program tidak dibayar seperi pegawai.

Pertanyannya muncul, bagaimana mungkin SK pengkatan dikeluarkan bupati namun pembebanan honor justru melalui APBDes, sementara pengelolaan keuangan daerah dan desa dipisahkan dengan aturan yang berbeda. Permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa. Dimana kepala desa dan perangkat desa bertanggung jawab menyusun dan merencanakan anggaran desa bersama dengan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Sementara ketua Forum Komunikasi BPD Sumbawa Barat, Muhammad Saehu, S.AP memprotes keras langkah yang dilakukan kepala daerah. BPD menilai kepala daerah terkesan memaksakan kehendak. Padahal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 peraturan pelaksana perubahan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, prinsipnya ada tiga pembiayaan belanja aparatur desa. Pertama, kepala desa, kedua BPD dan ketiga RT atau RW. Selebihnya tidak ada.

‘’Kami sudah bersurat kepada Bupati agar menerbitkan SK yang memerintahkan pembayaran gaji agen PDPGR melalui APBDes, keduanya Bupati harus menerbitkan Petujuk Tehnis Operasional (PTO) tentang status agen PDPGR ini. Jika terjadi sesuatu atau masalah hukum, bupati yang bertanggung jawab,’’terangnya.

Ia menegaskan, PDPGR adalah tugas perbantuan atau pendampingan. Seharusnya, karena program ini adalah program pemerintah daerah maka beban alokasi anggaranpun dari pemerintah daerah. Pengelolaan ADD diatur dengan mekanisme aturan tersendiri dan sifatnya otonom.

Sumber data media menyebutkan, pemerintah telah mengalokasikan penambahan ADD sebesar Rp 6 miliar. Ini ditujukan agar desa bisa mengakomodir pembayaran honor dan insentif setiap agen PDPGR setiap bulannya. Setia desa menimal terdapat 15 agen yang harus digaji, itu tergantung jumlah peliuk atau TPS. Belum lagi koordinator agen kecamatan dan kabupaten. Jadi terdapat lebih dari 1000 orang yang bakal digaji pemerintah sesuai Perda nomor 4 tahun 2016 tentang PDPGR. Dalam perda tadi sumber pembiayaan PDPGR yakni, APBD, APBDes dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. (ZM.ndy-01)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *