Cegah Info CPNS Bias, Pemda Bentuk Tim Pengaduan

Caption Foto//Ketua Tim Seleksi dan Pemberi Informasi formasi dan penerimaan Pengaduan CPNS Sumbawa Barat 2018, Mars Anugrainsyah,saat memberikan keterangan Pers, Selasa (2/10).

Pemerintah Kaji Kebijakan Khusus Untuk K2

SUMBAWA BARAT—Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) resmi membentuk tim pemberi informasi dan penerimaan pengaduan, guna mencegah kisruh informasi terkait  pembukaan Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018.

Sebagaimana diketahui, Tes CPNS dengan sistem Computer Asistman Test (CAT) telah resmi dibuka, 19 September 2018 lalu. Pendaftaran dilakukan secara online serentak di seluruh kabupaten kota.

“Tim ini saya ketuai langsung. Tim ini menerima pengaduan, klarifikasi atau permohonan penjelasan bagi pendaftar yang bertanya. Tim bekerja di jam kantor dan bisa dihubungi kapan saja,”kata, Mars Anugrainsyah, ketua tim pengaduan dan penerima informasi CPNS, Selasa (2/10).

Tim pengaduan dan panitia  seleksi CPNS, menurut Mars, hanya menangani klarifikasi atau pengaduan pelamar yang menyampaikan lamaran faktual, sementara masalah online seluruhnya ditangani BKN pusat.

Di dampingi kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Malik Nurdin, Mars mengatakan, pelamar bisa langsung mendaftarkan CPNS di sekretariat CAT, yang berdekatan dengan  kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat. Pelamar bisa menyertakan print out formulir pendaftaran guna disampaikan kepada tim seleksi CPNS yang bertugas.

BKD setempat mencatat, jumlah kuota jatah penerimaan CPNS di Sumbawa Barat tercatat 238 formasi. 12 diantaranya di khususkan untuk formasi Kategori II (K2). Dua formasi lainnya, di khususkan untuk penyandang Disabilitas. Diantaranya, formasi untuk di tempatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan satu untuk formasi Guru SD.

“Sejauh ini baru sedikitnya 60 pelamar sudah memasukkan lamaran. Ini terus saja diproses oleh tim seleksi yang telah di bentuk,” tambah, Mars.

Pemerintah Kaji Kebijakan Khusus Untuk K2

Kepala BKD Sumbawa Barat, Malik Nurdin menegaskan, mengenai K2, pemerintah pusat nampaknya memberlakukan kebijakan khusus. Selain dibuat kuota jalur khusus penerimaan CPNS jika sesuai persyaratan dan formasi, K2 yang melampaui umur serta tidak terserap dalam formasi yang ada, pemerintah mengakomodirnya dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang khusus juga.

“Akan ada PP nanti. Setidaknya ada 5 persen dari total kuota CPNS diharuskan untuk formasi K2. Total sisa K2 kita ada 828 orang di Sumbawa Barat. Ini akan diserap pemerintah secara bertahap,” ujar, Malik kepada wartawan.

Tahapan yang dimaksud antara lain, yakni dengan kebijakan rekrutmen melalui PP tentang Pegawai Kontrak Pemerintah (P3K). Mereka akan di gaji, menurut Malik, ninimal sesuai Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi .

“PP itu dibuat guna me gakomodir K2 yang tidak terserap dalam formasi CPNS yang ada, karena tidak memenuhi syarat formasi yang ada,”demikian, Malik. (ZM.ndy-01)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *