Desa Tak Mau Langgar Aturan

“Kita kaji dulu, koordinasi dulu dan pahami regulasi. Kita tidak mau gegabah langsung saja menyesuaikan kebijakan, jika tak paham aturan,”

Kepala Desa Sapugara Bree, Andy Subandy


TALIWANG—Pemerintah Desa nampaknya tidak serta merta langsung saja merealisasikan kebijakan daerah yang bersentuhan dengan otoritas kewenangan desa. Kepala desa terpilih yang baru saja dilantik lebih memilih berhati hati soal aturan.

“Kita kaji dulu, koordinasi dulu dan pahami regulasi. Kita tidak mau gegabah langsung saja menyesuaikan kebijakan, jika tak paham aturan,”kata Kepala Desa (Kades) Sapugara Bree, Andy Subandy, menjawab kebijakan alokasi anggaran honorium agen PDPGR melalui APBDes, di kantornya, Senin (16/1).

Andy merupakan Kades terpilih dengan suara mayoritas pada Pilkades, Sapugara Bree yang di langsungkan 2016 lalu. Ia menilai, peraturan pelaksana Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa masih tumpang tindih dengan peraturan daerah. Nah, menurutnya status agen PDPGR mesti diperjelas dalam Perda atau minimal sesuai dengan Permendagri atau aturan diatasnya.

Makanya, kata dia, sebagai kepala desa baru ia memilih tidak menganggarkan alokasi anggaran untuk insentif atau honor agen PDPGR jika aturannya tidak jelas. Di Perda nomor 3 tahun 2016, menurutnya kepala desa sebagai ketua tim penggerak Program Daerah Pembangunan Gotong Royong (PDPGR).
“Ada pemahaman yang berbeda dari para agen ini tentang tugas dan kewenangannya. Dimana kewenangan kepala desa bertanggung jawab terhadap proses pendataan yang di lakukan agen. Hirarki nya jelas. Agen tidak kerja mandiri, ada struktur,” tegasnya.

Menurutnya, agen itu mitra desa. Maka koordinasinya berjenjang melalui pemerintah desa. Pemerintahan desa berjalan berdasarkan aturan khusus otonomi desa. Jajarannya tengah mengkaji, status para agen ini apakah sesuai dengan standar dan aturan tentang pengelolaan keuangan desa atau tidak.

Kepala desa adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di desa. Jadi aturan, alokasi dan kebijakan sasaran anggaran bergantung pengesahan kepala desa setelah di bahas denga badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut dia, agen ini di SK kan bukan kepala desa.

“Saya koordinasikan dulu dengan Tim Pendamping Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Darerah (TP4D), agar tidak melanggar. Anggota kan ada Kejaksaan, kami konsultasi dulu. Yang jelas 2017 saya tidak anggarkan honor atau gaji agen PDPGR ini,”akunya.

Andy meyakini dengan ketaatan terhadap aturan, ia bisa menjalankan roda pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa dengan standar yang benar. Tidak lagi jadi masalah dalam audit atau berpotensi menimbulkan masalah hukum.

Sementara itu, disamping aturan pengangkatan staf desa, ada juga aturan organisasi perangkat desa yang masih perlu dikoordinasikan. Ia hanya ingin memastikan, aturan pemerintahan di pahami dulu sebelum mulai menyusun program desa.
“Ini menentukan bagaimana desa membuat Perdes. Terutama yang bersentuhan langsung bagi pebangunan dan pengembangan ekonomi,” terangnya.

Sebenarnya, meurut Andy keberhasilan pembangunan di desa merupakan indikator keberhasilan pembangunan ditingkat kabupaten. Jadi, semestinya kebijakan Presiden dalam menitik beratkan pembangunan di desa di contohi pemerintah kabupaten termasuk perusahaan swasta. Seperti pengelolaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT AMNT misalnya, harus ada desecentralisasi (pemerataan,red) alokasi CSR ke desa, jadi tidak hanya bertumpu pada satu titik pengembangan saja. (ZM.ndy-01)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *