DMB Bubar, Sidik Skandal Divestasi Kabur

Gubernur NTB Bungkam

SUMBAWA BARAT—-Sejumlah elemen masyarakat mulai menuduh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi profesional. KPK dinilai menjadi alat politik penguasa, karena tindak lanjut dari Penyidikan (Sidik) kasus dugaan skandal haram akuisisi saham PT.Daerah Maju Bersaing (DMB) justru terkesan kabur atau hilang tanpa jejak.

“Publik mempertanyakan, pembelian 24 persen saham telah dilunasi PT.Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Tapi, pembayaran penjulan saham ke daerah, belum dilunasi DMB,” kata, Ketua Koalisi Untuk Transparansi Anggaran (Kouta), Abbas Kurniawan, di Ibu Kota Sumbawa Barat, Selasa (11/12).

Kouta mempertanyakan, sikap Gubernur, Zulkiefli Mansyah justru buru buru membubarkan PT.Daerah Maju Bersaing (DMB) perusahaan patungan tiga daerah, Sumbawa, Sumbawa Barat dan NTB yang memiliki 24 persen saham Newmont (sebelum diakuisisi AMNT,red).

Data yang dimiliki pihaknya, kata Abbas, menyebutkan,  daerah Sumbawa Barat baru menerima Rp 93 Miliar bagi hasil penjualan saham tersebut, sementara masih ada Rp 50 Miliar yang belum dilunasi. Ini menurutnya, aneh.

“Gubernur harus bertanggung jawab. Seharusnya sebelum bubar tunggakan mereka harus dilunasi dulu,” ujarnya.

Ketua Kouta Sumbawa Barat, Abbas Kurniawan.

Koalisi masyarakat menuntut KPK segera juga bertanggung jawab untuk menindaklanjuti skandal Divestasi saham yang melibatkan mantan Gubernur NTB, TG. ZM, karena menerima aliran dana dari lembaga keuangan milik group Bakrie disaat ia aktif menjadi Gubernur dan pemegang saham di PT. DMB.

Terhentinya penyelidikan kasus ini kata Abbas justru memicu konflik politik dan hukum di NTB. KPK kata dia juga harus mengusut keterlibatan mantan Gubernur namun juga semua pihak yang terlibat dalam negosiasi akuisisi saham, termasuk para kepala daerah dan anggota DPR RI.

Kepala Dinas Pendapatan Perbendaharaan Daerah (DPPD), Nurdin Rahman mengakui bahwa pemerintah daerah Sumbawa Barat baru menerima pembayaran Rp 93 Miliar dari bagi hasil penjualan saham tersebut dari DMB.

Surat rekomendasi Gubernur NTB ke DPRD NTB terkait pembubaran PT.DMB.

” Kita masih menunggu sisa pembayaran Rp 50 miliar,” demikian, Nurdin.

Sebelumnya, skandal terhadap nilai akuisisi saham PT. Multi Daerah Maju Bersaing (MDB) Bakrie Group menyeruak. Ketika para pemegang saham, baik DMB, Multi Capital dan PT.Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) memberikan keterangan berbeda beda terhadap nilai transaksi 24 persen saham milik konsersium antara DMB dan Multi Capital itu.

PT MDB adalah konsersium yang bentuk oleh PT.DMB dan Multi Capital.

Sementara, itu Gubernur NTB, Zulkiefli Mansyah bungkam ketika ditanya wartawan mengenai sisa tunggakan pembayaran hak hasil penjualan saham DMB ke daerah. (ZM.ndy-01)

 

 

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *