DPW JOIN NTB Sebut Orientasi SAKIP KSB Boros

SUMBAWA BARAT- Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang digelar di Jakarta baru-baru ini mendapat sorotan dari kalangan media sebagai fungsi controling.

Reaksi ini di lontarkan Ketua DPW Jurnalis Online Indonesia (JOIN) NTB Indra Irawan, LM, S. Kom, dalam keterangannya, Rabu (30/10) mengingatkan kegiatan yang dilakukan menggunakan anggaran Daerah kedepan diharapkan dalam setiap penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Menurut Irawan, seharusnya acara tersebut digelar di KSB agar lebih hemat anggaran seperti semangat pada tahun 2007 oleh Pemkab KSB bahwa segala jenis pelatihan di gelar di KSB dengan mendatangkan pembicara dari Jakarta bukan sebaliknya puluhan peserta yang harus ke Jakarta.

Ini kami soroti, terkesan pemborosan. Bayangkan puluhan pejabat KSB mengikuti dan menggelar pelatihan di Hotel Berbintang di Jakarta, ini tidak sesuai dengan semangat Pemkab KSB waktu itu. Sementara pada sisi lain komponen masyarakat tertentu hari ini belum diberlakukan secara adil,” terangnya.

“Alasannya lucu dan dibuat-buat karena kerjasama dengan Kemenpan lah, padahal dalam spanduk acara dan narasi di Facebook Humas KSB baru Menpan ditulis belakangan,” katanya menambahkan.

Sumber : Akun facebook Humas dan Protokol KSB

Kalau alasan sulit datang pembicara tim dari Kemenpan, menurutnya tidak yakin karena Wabup kita misalnya sangat jago dalam hal melobby datangkan pejabat apalagi untuk beberapa orang pemateri itu hal kecil menurut Irawan.

“Terlalu mubasir, sama dengan jalan-jalan berkedok Workshop (coba aja simak satu persatu FB pejabat kita yang ikut ke Jakarta pada pamer makan-makan yang enak, jalan-jalan dan belanja,” sindirnya.

Kemudian, dirinya tidak yakin kalau Kemenpan yang punya hajat karena selain di spanduk tidak ada nama Kemenpan justru disitu jelas KSB yang menggelar, juga di website resmi Kemenpan tidak ada di tampilkan kegiatan ini.

“Hentikanlah pemborosan seperti ini buatlah efek ganda kegiatan serupa di gelar di KSB dan berlaku adillah dengan komponen lain, seperti pedagang pasar yang butuh dilatih, anak anak muda yang butuh sentuhan pengetahuan dunia digital dan peningkatan skill,” harapnya.

Sementara, Humas Protokol Pemda setempat, Abdul Muis, di konfirmasi media menegaskan selama ini pemerintah sadar nilai bahwa SAKIP nilai C. Kini terus ditingkatkan hingga C plus. Nilai SAKIP, kata Muis, dianggap sangat penting pemerintah sebagai evaluasi efektifitas penggunaan anggaran dan layanan pemerintah sesuai atau tidak dibutuhkan.

“SAKIP itu kinerja tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, sesuai perencanaan dan sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati,” kata, Muis diruang kerjanya.

Ia menegaskan, pelatihan dan kegiatan orientasi SAKIP baru-baru ini di Jakarta langsung di hadiri jajaran Kementerian Pendayagunaan Apatur Negara (Menpan RB). Itu kata Muis dirasa lebih efektif sebab masa transisi kementerian menyebabkan pelatihan SAKIP harus di gelar langsung di Jakarta.

“Kita diminta Kementerian melaksanakan kegiatan orientasi langsung di pusat. Karena agenda kementerian sangat padat. Jadi bukan karena kita menghamburkan anggaran. Kita yang diminta kesana,” demikian, Muis.

Untuk di ketahui acara tersebut, dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menggelar Workshop penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Seperti di ketahui, Workshop yang digelar di ruang Dirgantara hotel Ambhara Jakarta pada Sabtu pagi, (26/10) diikuti Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST, Asisten Adminstrasi Umum dan Aparatur, seluruh kepala SKPD, Camat dan Kasubbag Program SKPD.

Hadir sebagai narasumber Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dra. Nadimah, MBA. (ZM.win*)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *