Emak Emak Goyang Korupsi Desa

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi kepala desa Seteluk Atas ditangani aparat penegak hukum. Laporan itu terkait dugaan, penggunaan dana DD untuk membeli mobil pribadi, ada juga mark up pengadaan tanah serta proyek pembangunan di kantor desa setempat. Selain inspektorat, Kepolisian dan Kejaksaan juga tengah menangani kasus kades ini.

SUMBAWA BARAT—Sekitar ratusan masyarakat Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat mendatangi kantor Bupati setempat.

Uniknya, warga yang datang di dominasi oleh pemilih perempuan atau emak emak. Emak emak ini paling keritis mendukung aparat keamanan dan pemerintah menindak tegas pelaku korupsi dana desa. Menurutnya, korupsi dana desa adalah simbol penindasan nyata terhadap anak anak dan perempuan karena menyangkut nasib pembangunan ekonomi di desa.

“Hari ini kami datang menuntut janji bapak bupati yang berjanji memecat kepala desa. Karena telah terbukti korupsi dan merugikan keuangan negara. Jadi kami datang menuntut janji bapak bupati,” kata, seorang perempuan paruh baya, disambut teriak emak emak lainnya, di KTC, dalam sebuah unjuk rasa, Rabu (24/10).

Juru bicara unjuk rasa, Maulidan Sulaiman mengatakan, kepala desa Seteluk Atas telah melanggar aturan dan menyimpangkan keuangan dana desa untuk kepentingan pribadi. Masyarakat datang, untuk menyerahkan dokumen KTP sebanyak seribu lebih masyarakat yang meminta kades segera di pecat, karena terbukti berdasarkan audit dan hukum telah melakukan korupsi dan penyimpangan.

Sekretaris Daerah (Sekda), Abdul Aziz, SH.MH menerima unjuk rasa emak emak, di KTC, Rabu (24/10).

“Polisi dan Kejaksaan telah menangani kasus ini. Kami dan sejumlah saksi dan barang bukti sudah diperiksa,” kata, Maulidan.

Sekretaris Daerah (Sekda), Abdul Aziz, SH.MH datang menemui massa dan menerima dokumen KTP sebagai syarat yang diminta bupati. Abdul Aziz mengatakan, ia diperintahkan Bupati Sumbawa Barat untuk menerima aspirasi warga dan memproses aspirasi mereka.

” Saya menerima aspirasi ibu ibu dan bapak bapak. Kami tidak bisa memutuskan, kami berpegang kepada aturan yang berlaku. Pemerintah akan mempertimbangkan sesuai ketentuan,”ujarnya.

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi kepala desa Seteluk Atas telah ditangani aparat penegak hukum. Laporan tadi terkait dugaan penggunaan dana DD untuk membeli mobil pribadi, ada juga mark up pengadaan tanah serta proyek pembangunan di kantor desa setempat. Selain inspektorat, Kepolisian dan Kejaksaan juga tengah menangani kasus kades ini.

Buntut dari laporan tersebut, seluruh kepala dusun, BPD, RT, sekretaris dan staf desa menyatakan pengunduran diri secara massal.

Sementara itu, perwakilan emak emak sempat difasilitasi Sekda diruang kerjanya. Ada dua hal strategis diputuskan. Pertama, pemerintah akan mengkaji pembatalan SK kades yang mengangkat staf desa baru. Selanjutnya, di beri tenggat waktu tiga Minggu untuk pemerintah mempertimbangkan, administrasi, hukum dan keamanan. (ZM.ndy-01)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *