Gubernur dan Kapolda di Minta Ungkap Mafia Bongkar Muat

Caption foto// Aktifitas Bongkar muat di pelabuhan umum UPP Benete, Kamis (20/12).

Bongkar Muat Sepi, PNBP Negara ‘Bocor’

SUMBAWA BARAT—Aktifitas bongkar muat di pelabuhan umum Benete, Kecamatan Maluk, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat masih terbilang sepi.

Hanya ada bongkar muat Semen dan penumpang kapal Tenggara Satu, atau KSB Ekspress. Bongkar muat Semen pun hanya beberapa kali saja dalam setahun. Sesekali bongkar muat peralatan berat dan hasil tambang Mangan dilakukan di pelabuhan ini. Itu dulu.

Otoritas Unit Pengelolaan Pelabuhan (UPP) Benete, mengakui aktifitas bongkar muat di pelabuhan umum Benete ini mempengaruhi Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP juga sangat kecil nilainya.

Ini berbeda dengan pelabuhan khusus milik PT. Amman Nusa Tenggara (AMNT), yang aktifitas bongkar muatnya rutin. Bersekala besar dan menghasilkan PNBP yang cukup besar.

“Nilai tarif PNBP pelabuhan khusus dan umum itu berbeda. Lebih rendah PNBP pelabuhan khusus,” ujar, Wakil kepala UPP Benete, Sutatmo, kepada wartawan dikantornya, Kamis (20/12).

Menurut Sutatmo, pembayaran PNBP dan pajak kepelabuhanan lainnya di bayar sendiri AMNT ke kas negara, tidak masuk dalam pendapatan atau PNBP dari pengelolaan pelabuhan Benete. Artinya, pendapatan dari keberadaan pelabuhan khusus AMNT tidak terkait dengan pemasukan yang di kelola UPP Benete.

“Mereka punya rekening B-link sendiri mas. Pelabuhan khusus ya pelabuhan khusus. Untuk umum ya tersendiri,” aku Sutatmo.

Pembangunan infrastruktur pelabuhan Benete memakan biaya negara amat besar. Termasuk pemeliharaan dan pengadaan peralatan Crane, atau peralatan angkut bongkar muat. Jika pemasukan negara amat minim dari pelabuhan umum Benete, artinya sangat mubasir anggaran negara terkuras.

” Tidak seperti itu. Pelabuhan ini di bangun dan di rencanakan untuk pengembangan arus barang dan jasa di Sumbawa Barat. Jadi untuk ekonomi masyarakat. Jadi tidak benar ini tidak bermanfaat,” bantah, Sutatmo.

Oknum Syahbandar  di Duga Bekingi BSL

Sementara itu, investigasi media menemukan dugaan keterlibatan oknum pejabat Syahbandar UPP setempat membekingi operasional PT. Bumi Sarana Laut (BSL). PT. BSL sejak lama hingga kini adalah perusahaan yang memegang jasa bongkar muat baik di pelabuhan umum Benete dan pelabuhan khusus milik AMNT.

Wakil Kepala UPP Benete, Sutatmo.

Management PT. BSL, di duga memiliki hubungan dekat dengan pejabat Syahbandar sejak dua kepemimpinan UPP Benete sebelumnya. Perusahaan ini di laporkan tetap memegang jasa bongkar muat.

“Tidak benar itu, salah. BSL itu tidak ada sangkut pautnya dengan UPP atau Syahbandar. Perusahaan itu ditunjuk pemilik barang, seperti AMNT dan perusahaan pengiriman barang dari dan menuju AMNT,” terang, Sutatmo.

Sutatmo bahkan menyebut bahwa, BSL tidak lagi memegang bongkar muat di pelabuhan khusus AMNT. Bongkar muat menurutnya, dipegang langsung oleh PT.AMNT.

Keterangan ini tentu saja semakin mencurigakan, sebab sesuai dengan undang undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, pasal 31  menyebutkan, untuk mendukung kelancaran  kegiatan angkutan di perairan dapat di selenggarakan melalui usaha jasa angkutan di perairan (ayat 1). Jasa angkutan di perairan laut ayat dua pasal tadi, adalah usaha bongkar muat barang.

Selanjutnya, pasal 32 ayat satu menyebutkan, usaha jasa bongkar muat sebagaimana di maksud pasal 31 ayat dua tadi, di lakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk itu. Ini artinya, PT.AMNT adalah perusahaan tambang tidak di dirikan khusus untuk kegiatan bongkar muat. Jadi bagaimana mungkin mengendalikan usaha bongkar muat.

Minimnya pemanfaatan pelabuhan umum benete ini justru di laporkan menjadi penyebab ‘Bocornya’ penerimaan pemasukan negara dari pelabuhan yang di kelola langsung pemerintah seperti UPP Benete. Belum lagi, minimnya multi player efek bagi tumbuh kembangnya usaha, kegiatan pergudangan, tenaga kerja, hingga usaha transportasi masyarakat umum.

Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 69 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada direktorat jenderal perhubungan laut, memberikan dasar pengenaan penerimaan PNBP di wilayah pelabuhan.

Pasal 5 PM tadi menyebutkan, ada beberapa pengenaan tarif bagi aktifitas bongkar muat khusus. Diantaranya, jasa pelayanan kapal, jasa pelayanan barang, jasa pelayanan sarana dan prasarana dan terakhir pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.

Sementara jika merujuk, Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 20 tahun 2017 tentang terminal pelabuhan khusus atau milik sendiri pasal tiga menyebutkan bahwa, terminal khusus hanya dapat di bangun dan di operasikan dalam hal, poin a, pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok instansi pemerintah atau badan usaha.

Itu artinya, operasional pelabuhan khusus bisa di gunakan jika pelabuhan terdekat seperti pelabuhan umum Benete tidak dapat menampung kegiatan bongkar muat instansi atau badan usaha di maksud.

Faktanya kapasitas pelabuhan Benete mampu menampung bongkar muat barang dan jasa hingga bobot lima ribu Gross Ton (GT). Ini termasuk, bongkar muat petik kemas, batu bara, batu kapur bahkan bahan peledak (Handak). Pertanyaannya, mengapa UPP membiarkan aktifitas bongkar muat yang merugikan pendapatan negara dari pelabuhan umum berjalan hingga kini?

“Yah, karena bukan kewenangan kita. Aturannya, pelabuhan khusus punya izin dan haknya sendiri untuk membongkar muat kebutuhan perusahaan atau penunjang operasional perusahaan sendiri,” bantah, Statmo lagi.

Politisi Partai keadilan Sejahterah (PKS) yang juga penasehat Front Pemuda Taliwang (FPT), Sahril Amin, mendesak Gubernur NTB, Zulkiefli Mansyah beserta Kapolda NTB memperhatikan dugaan  penyimpangan perpajakan atau potensi kerugian negara atau kebocoran pendapatan negara dari aktifitas bongkar muat di Batu Hijau.

Dari sisi hukum, ia mendesak Kapolda NTB, Irjen. Pol Achmad Juhri mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum dan permainan oknum pejabat UPP atau keterlibatan oknum petinggi AMNT yang merugikan pendapatan negara atau bocornya pendapatan negara. Mafia dalam aktifitas bongkar muat ini, menurut Sahril, harus di bongkar.

” Polda NTB harus menurunkan timsus soal indikasi ini. Ada dugaan pejabat setempat terlibat, jika memang akibat kebijakan mereka negara dirugikan,” terangnya.

Sementara Gubernur NTB menurut Sahril sebaiknya memberikan attensi khusus dalam mengawasi dan memastikan optimalisasi penggunaan aset negara dan melindungi potensi pendapatan negara. Apalagi, kata dia, dampak buruk terhadap tidak optimalnya pelabuhan itu membuat pertumbuhan ekonomi lamban.

“Jika Gubernur serius, beliau akan optimalkan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan negara dan pertumbuhan ekonomi daerah,” demikian, Sahril. (ZM.ndy-01)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *