Gubernur di Minta Hentikan Kebohongan Soal Smelter

“Gubernur harus memastikan itu. Jangan justru jadi alat untuk melanggengkan kebohongan smelter ini,” 

Sahril Amin

SUMBAWA BARAT–Gubernur NTB, Zulkiefli Mansyah diminta menghentikan intrik dan skenario yang diduga kebohongan soal pembangunan Smelter, atau pabrik pemurnian dan pengolahan bahan tambang di Maluk, Sumbawa Barat, Pulau Sumbawa.

Ketua Front Pemuda Taliwang (FPT) Sumbawa Barat, Sahril Amin menegaskan, publik mulai percaya bahwa perusahaan dan pusat justru melanggengkan kebohongan terkait pembangunan smelter ini.

“Dan Gubernur bertangung jawab harus menghentikan kebohongan itu. Karena kebijakan izin pertambangan ada ditangan Gubernur ,” kata, Sahril, yang juga mantan ketua Komisi II DPRD dan saksi pelapor kasus skandal divestasi saham ke KPK yang kini ikut menjerat mantan Gubernur NTB, Zainul Majdi.

Sahril menilai, peresmian pembangunan smelter yang dilakukan Menteri ESDM, Ignatius Jonan 2017 lalu justru semakin fiktif saja. Permen No 1 tahun 2017 yang memberi jalan mulus relaksasi izin ekport AMNT, justru tidak ditaati. Dari 50 proses izin yang harus dipenuhi, tidak satupun di jalankan AMNT. Progresnya tidak jelas.

“Janji Jonan untuk mengevaluasi izin ekspor setiap enam bulan sekali, dan pencabutan subsidi pajak logam jika progress smelter tidak jelas tidak juga ditunjukkan Jonan. Ini kebohongan. Kini nyaris memasuki tahun ke tiga setelah tenggat waktu pembangunan smelter berjalan, studi AMDAL pun tidak jelas juga. Padahal itu, sepatutnya di mulai awal 2017 sesuai perintah Permen tadi,” kritiknya.

Gubernur NTB yang juga mantan Anggota Komisi VII DPR RI, Zulkiefli Mansyah berpose bersama Menteri ESDM, Ignatius Jonan, usai meresmikan mulai pembangunan Smelter, Mei 2017 silam. Hadir pula, Dr Kurtubi, anggota Komisi II lainnya. Bupati Sumbawa Barat, H.W. Musyafirin dan Presdir AMNT, Rakhmad Makasar.

Sahril menuding, setiap kepala daerah di NTB justru diduga menjadi alat pemegang saham. Alat untuk memuluskan kepentingan corporasi ketimbang nasib rakyat. Ini setidak semakin nyata, ketika media nasional mengungkap fakta aliran dana dari lembaga keuangan, Bakrie Grup ke rekening pribadi mantan Gubernur NTB. Meskipun belakangan laporan itu di bantah.

Ia mengkhawatirkan, skenario UU No 4 tahun 2009 tentang Minerba terulang kembali. Newmont ketika itu, di beri tenggat waktu hingga 14 Januari 2014 untuk memurnikan bahan tambang di dalam negeri. Tapi itu tidak ditaati. Pusat sesuai Permen No 1 tahun 2017 tentang relaksasi izin ekspor kembali memberikan fasilitas keringanan yang sama dengan memberi tenggat waktu lima tahun lagi batas smelter di selesaikan. Progresnya pun tidak jelas.

“Gubernur harus memastikan itu. Jangan justru jadi alat untuk melanggengkan kebohongan smelter ini,”demikian, Sahril.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 1 tahun 2017 soal perpanjangan atau relaksasi kemudahan eksport konsentrat PT.Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) mengharuskan perusahaan yang berhasil di Lego Arifin Panigoro tersebut memulai progress pembangunan smelter setidaknya Januari 2017.

Itu dikatakan jelas oleh Menteri ESDM, Ignatius Jonan, saat meletakkan batu pertama pembangunan Smelter awal tahun 2017 lalu, di Batu Hijau, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Ketika itu, Ignatius mengatakan, Permen itu memberi batas waktu hingga lima tahun bagi perusahaan Arifin Panigoro itu menyelesaikan proyek pembangunan smelter hingga tahun 2022 mendatang.

Pemerintah dalam PP tadi (PP 01,red), kata Jonan, memberikan tenggat waktu hingga lima tahun, dimulai sejak Januari 2017 hingga Januari 2022 sebagai batas akhir pemberian relaksasi izin eksport yang diberikan kepada AMNT. Dalam enam bulan sekali, kata Ignasius, ia akan mengirimkan tim verifikator ke Benete bahkan secara langsung ia akan mengecek sejauh mana perkembangan pembangunan Smelter ini.

Jika volumenya sesuai, maka rekomendasi izin eksport bisa diperpanjang, namun jika progressnya tidak bagus, rekomendasi izin tidak akan diberikan atau dicabut.

“ Amman dapat rekomendasi eksport itu syaratnya apa, yaitu, harus mengajukan laporan kemajuan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian. Perusahaan pemegang IUPK wajib melakukan kegiatan pengelolahan dan memurnian. Maksudnya, itu jika melakukan eksport jika tidak yang tak apa apa,’’kata Jonan kepada pers, di Site Batu Hijau (zonamerah.net/01/05/2017).

Gubernur NTB, Zulkifli Mansyah menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB memastikan pembangunan Smelter tetap sesuai prosedur yang benar.

“Smelter tetap on the right track.Saya sudah panggil Mamagement AMNT hari Rabu kemarin,”kata, Gubernur, menjawab wartawan via selularnya, Senin (8/10).

Namun, Zulkifli Mansyah enggan berkomentar ketika dimintai tanggapannya soal dugaan kebohongan soal Smelter yang dilakukan pemerintah dan perusahaan.

Dalam akun facebook yang diunggahnya baru baru ini, Gubernur menjelaskan paradigma kepemimpinan dirinya yakni untuk memfasilitasi setiap dunia usaha dan investasi, agar di permudah bukan justru di persulit. Setiap keberlangsung usaha dan investasi adalah mesin pengganda yang memicu pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Mulai dari penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. (ZM.ndy-01)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *