HANURA dan Pemprov ‘Kecam’ Sikap Bupati KSB

TALIWANG—-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menilai surat Bupati Sumbawa Barat yang dilayangkan kepada Gubernur NTB terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD setempat dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) tidak tepat. Pemprov menilai surat bupati tidak sesuai aturan dan terkesan ‘mengajari’ gubernur.

img-20161013-wa0001
Inilah surat Bupati Sumbawa Barat yang dilayangkan kepada Gubernur terkait proses PAW Irawansyah.

PAW antara Syafruddin Deny dengan Irawansyah kini telah masuk tahap akhir.  DPRD setempat telah meneruskan berkas usulan PAW atas nama Safruddin Deny setelah berkas syarat PAW telah dilengkapi DPC HANURA serta  proses di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) telah final. Surat DPRD selanjutnya  dikirim ke bupati untuk diteruskan ke gubernur.

Sebelumnya, PAW antara keduanya sempat tertunda dua kali, akibat proses gugatan di PN Sumbawa oleh Irawansyah atas surat DPC yang dinilai cacat hukum. Setelah gugatan itu ditolak pengadilan, Irawansyah kembali ajukan banding ke Mahkamah Agung (MA) dan putusan banding memperkuat putusan PN Sumbawa yang menolak gugatan Irawansyah. Namun salinan putusan MA berisi agar masalah keduanya dikembalikan ke mahkamah partai.

img-20161013-wa0002
Isi surat ini berkaitan dengan kronologi dan upaya yang ditempuh Irawansyah.

Akhirnya, putusan mahkamah partai juga resmi memecat Irawansyah dari keanggotaan partai karena melakukan pelanggaran serta memutuskan mengganti Irawansyah dengan Syafruddin Deny. Surat mahkamah partai inilah yang menjadi dasar DPP HANURA  memutuskan untuk meneruskan PAW Irawansyah. Namun belakangan,  Irawansyah kembali menggugat putusan mahkamah partai ini.

Bupati Sumbawa Barat, H. W. Musyafirin melayangkan surat kepada gubernur nomor 100/275/PEM/IX/2016 tertanggal 28 September 2016 yang intinya berisi kronologis proses PAW hingga gugatan hukum yang dilakukan Irawansyah. Surat tersebut bahkan menegaskan bahwa usulan pergantian antar waktu belum dapat ditindak lanjuti sampai adanya keputusan pengadilan dikarenakan masih ada upaya hukum yang dilakukan Irawansyah.

img-20161013-wa0000
Di bagian terakhir isi surat ini berisi penilaian dan keputusan Bupati untuk menunda atau menghentikan proses PAW karena ada proses hukum. Penggalan kalimat ini yang dinilai DPD HANURA dan Pemrov NTB sebagai intervensi dan bentuk mengajari Gubernur.

Kepala Sub bagian pejabat negara Biro Pemerintahan Sekretariat Gubernur, Sapardi, SH mengakui telah menerima surat Bupati Sumbawa Barat terkait PAW ini. Hanya saja, pihak sekretariat  menilai surat ini janggal sebab berkas atau dokumen usulan PAW dari DPRD dan KPU justru  tidak dilampirkan.

” Sebenarnya, Bupati tidak perlu menjelaskan kronologis dan proses yang sudah ditempuh. Sebab bupati hanya bertugas meneruskan berkas usulan kepada gubernur, bukan memberi klarifikasi,” kata, Sapardi, dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya, Rabu (12/10).

Sapardi bahkan menyindir bahwa surat bupati ini terkesan mengajari gubernur bahkan mengintervensi. PAW sudah diatur oleh undang undang. Intinya kewenangan PAW murni internal partai. Mekanisme kelembagaan mestinya dilalui sejak di DPRD dan KPU.

Ada memang kata dia, ruang melakukan proses hukum namun jika semuanya berkas usulan PAW lengkap hingga putusan pengadilan keluar, tinggal diteruskan DPRD. Intinya proses verifikasi itu kewenangan di KPU bukan DPRD dan bupati.

“Jika ada surat putusan partai dan putusan KPU sudah final, maka bupati dan DPRD hanya meneruskan saja sesuai persyaratan, bukan memutuskan atau mengklarifikasi,” ujarnya.

Sapardi menegaskan, sesuai undang undang 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan (Susduk) anggota, MPR DPR, DPD DAN DPRD yang telah diubah undang undang 27 tahun 2009 serta undang undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik serta undang undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang intinya mengatur syarat dan proses PAW, menegaskan berkas PAW anggota DPRD diteruskan DPRD selambat lambatnya tujuh hari kepada bupati.

Selanjutnya, bupati hanya meneruskan berkas administrasi usulan PAW dari DPRD selambat lambat tujuh hari ke gubernur. Selanjutnya, gubernur diberi tenggat waktu selambat lambatnya 14 hari memproses sejak surat usuan diterima. Jadi, jelasnya, bupati tidak berwenang memutuskan, mengklarifikasi dan memberi pendapat terkait proses PAW tadi.

Sementara itu, sikap Bupati Sumbawa Barat yang tidak menyampaikan usualn berkas PAW ke gubernur menuai reaksi keras DPD HANURA NTB. Ketua bidang organisasi DPD HANURA, Kasmiati, menilai surat bupati sama saja melecehkan HANURA dan aturan yang berlaku.

Ia bahkan menuding Bupati melakukan intervensi terhadap rumah tangga partai dan memiliki kepentingan pribadi. Ia menegaskan seharusnya bupati bisa menjaga kondusifitas daerah, bukan melakukan manuver apalagi provokasi untuk menggagalkan proses PAW.

“Bupati jangan memicu konflik massa. Bupati tidak memiliki kewenangan memproses atau membatalkan proses PAW. Gubernur yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan menunjuk tim pengkajian, bukan bupati,”sindirnya keras.

Ia meminta aparat keamanan untuk mengawasi langkah bupati Sumbawa Barat, sebab manuver bupati sama saja melecehkan institusi partai pimpinan Wiranto itu.

Meski demikian, baik Pemprov dan internal HANURA mengaku sesuai aturan proses PAW terhadap Safruddin Deny tetap bisa dilaksanakan. Ketua DPRD bisa langsung mengirim berkas PAW langsung ke gubernur tanpa melalui bupati jika batas waktu tujuh hari sudah terlampaui.

Sementara itu, Bupati Sumbawa Barat, H.W.Musyafirin menolak dikonfirmasi soal ini. Pertanyaan yang diajukan media melalui watshapp, tidak dibalas. Irawansyah dan bupati Sumbawa Barat dilaporkan memiliki hubungan kekerabatan yang erat. Keberhasilan irawansyan dipanggung politik tidak lepas dari dukungan tokoh politik dan pakar ‘birokrasi’ ini.(ZM.ndy-01)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *