57 Kades Bisa Di Jeruji

0
271
div class="td-all-devices">

 

“Kita belum jelas soal tehnis itu. Maka itu kita ke DPRD untuk hearing tempo hari,”

TALIWANG—Pemerintah Sumbawa Barat mulai mencanangkan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). Program ini berupa bantuan stimulasi anggaran yang dilaksanakan berbasis gotong royong.
Dalam 100 hari program kerja pemerintah, pemerintah setempat mengalokasikan anggaran pembuatan Jamban sebanyak 6106. Program ini oleh pemerintah didanai dari pos dana Bantuan Sosial (Bansos). Diperkirakan ada sekitar Rp 20 Miliar anggaran daerah tersedot untuk mendanai program ini.

PDPGR Harus Hindari Masalah Hukum

    Program ini dinilai Bupati Sumbawa Barat, H. Musyafirin merupakan program bantuan sosial berupa pembuatan jamban yang pengerjaannya dengan sistem gotong royong. Kebijakan ini awalnya di jalankan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Kemudian diperkuat kembali dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) tentang PDPGR yang disahkan DPRD setempat.

Selain anggaran  Jamban yang dialokasikan dari Bansos, ternyata Perda mengatur juga alokasi dana pendamping PDPGR melalui beban anggaran desa atau APBDes. Pemerintah mengatur pendamping diangkat dari peliuk. Peliuk adalah perwakilan masing masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) di desa. Masing masing peliuk diwakilkan tiga orang. Misalnya, Desa Seteluk Atas, di desa ini terdapat empat peliuk atau TPS. Jadi, satu peliuk tiga orang dikalikan empat jadi 16 orang.

     Ditambah pendamping tingkat desa, enam orang. Masing masing tiga perempuan dan tiga laki laki. Jadi total 18 orang. Ditambah, Babinkamtibmas satu orang dan Babinsa satu orang. Jadi total perdesa ada 20 orang pendamping.

Pertanyaan saat ini, kepala desa mengaku bingung dimanakah sumber anggaran dan berapa jumlah alokasi yang dibayarkan untuk pendamping ini. Dan apakah pembayaran honor atau insentif mereka dibayar satu kali program saja, atau setiap bulan selama setahun semuanya belum jelas.

“Kita belum jelas soal tehnis itu. Maka itu kita ke DPRD untuk hearing tempo hari,” kata, Lukmanul Hakim, ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) Sumbawa Barat, Lukmanul Hakim, kepada wartawan, belum lama ini.

Tidak hanya itu, sejumlah kepala desa mengaku khawatir alokasi anggaran pendamping ini melanggar undang undang desa dan surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara, yang melarang pengangkatan tenaga kontrak atau apapun namanya.

“Kami sudah dipanggil ke Kabupaten, alokasi anggaran pendamping ini diberikan setelah perubahan tambahan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Sumbawa Barat, “kata, M. Said, Kepala Desa (Kades) Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk, kemarin.

Sebagaimana diketahui, kebijakan APBD diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) sesuai mekanisme penganggaran dan penetapan APBD. Demikian pula, APBDes, disusun merujuk PP 47 tahun 2015 tentang pemerintahan desa dan Permendagri  113 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan pengelolaan anggaran belanja desa. Misalnya, Bab III pasal 3 kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Sesuai ketentuan tersebut kepala desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) mutlak bertanggung jawab atas penggunaan anggaran tersebut.

Pose Bersama Kegiatan Jamban
Pose Bersama Bupati Sumbawa Barat, DR. Ir.W. Musyafirin dengan tim Gotong Royong Desa Tambak Sari

Pertanyaannya kini muncul, bagaimana mungkin gaji atau honor serta insentif pendamping desa dialokasikan menjadi beban APBDes sementara pengangkatan pendamping ini bukan oleh kepala desa tapi Bupati, melalui Surat Keputusan Bupati (SK). SK ini mengatur nama yang diangkat serta besaran insentif atau honorium yang dia terima.
Bukankah kepala desa mengalokasikan anggaran desa berdasarkan SK kepala desa setelah dibahas dengan BPD?. Bagaimana mungkin kepala desa membayar gaji pendamping melalui APBDes sementara pengkatan mereka justru diangkat bupati, bukan kepala desa.

Kebijakan kepala daerah dan aturan otonomi daerah berbeda dengan aturan dan kebijakan otonomi desa. Meskipun satu garis hirarkis pemerintahan, tapi pengelolaan anggaran desa memiliki aturan tersendiri.

Sementara itu, staf khusus Bupati bidang pemerintahan dan pembangunan, Mulyadi, mengatakan alokasi anggaran Bansos bisa digunakan hanya melalui Perkada, meskipun belum terbit Perda. Ia beralasan, Perkada bisa digunakan kepala daerah untuk menggunakan atau memindahkan anggaran yang posnya tidak ada dalam pengesahan APBD 2016. Pertanyaanya muncul, jika Perkada  bisa digunakan untuk menggunakan anggaran diluar yang disetujui DPRD, lantas untuk apa Perda tentang PDPGR disahkan atau dibuat?.

Sesuai mekanisme anggaran, penggunaan anggaran daerah, harus sesuai dengan pos anggaran yang terlebih dahulu sudah disahkan dalam APBD. Sebagaimana diketahui, pos bansos dan pos insentif gaji pendamping tidak ada dalam nomenklatur APBD murni. Tapi faktanya, sebagian dana bansos jamban ini justru sudah digunakan.

Kondisi ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan permendagri nomor 13 tahun 2006. Ada juga permendagri nomor 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial. Bahwa harus besarnya menerangkan Bupati selaku kepala daerah boleh menerbitkan Perkada tentang pemberian bansos, setelah usulan proposal pengajuan bantuan basis masuk dan diseleksi.

Setelah disetujui melalui perkada, penerima bansos dan besaran nilainya harus disetujui setelah Rencana Kerja Anggaran (RKA) di DPPKA disahkan. Itupun setelah Perda APBD terlebih dahulu disahkan. Belum lagi, aturan bansos melarang penggunaan atau alokasinya dipihak ketigakan.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here