Polri Dukung Program PDPGR

0
348
div class="td-all-devices">

TALIWANG—Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Andy Hermawan, S.Ik menegaskan dukungannya terhadap program pemerintah melalui Program Daerah Pembangunan Gotong Royong (PDPGR). Ia menegaskan dukungan ini diberikan karena tugas dan fungsi polri sebagai garda terdepan dalam pemeliharaan keamanan  (Keamanan) daerah.

‘’Apapun program pemda pasti kita dukung. Tapi dari sisi pemelihiaraan keamanan ya. Kami jaga bersama pemerintah dan TNI agar program ini berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kerawanan bagi kondisi keamanan,’’kata, Andy kepada Pers, diruang kerjanya, kemarin.

‘’Musti ada kesepahaman bagaimana fungsi tugas kita masing masing. PDPGR bisa berjalan tentu ditunjang dengan keamanan. Tidak adanya gangguan kemanan ini salah satu dukungan nyata  polri,’’

AKBP Andy Hermawan, S.Ik

Ia menegaskan Bayangkara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) kini terus ditingkan perannya. Hanya saja, ia menolak jika Babinkamtibmas diberikan peran ganda. Jika dulu satu Babinkamtibmas harus mengkafer satu atau dua desa.  Saat ini, ia telah mengeluarkan kebijakan untuk menempatkan satu Babin satu desa.

‘’Jadi ini cara kami mendekatkan polisi dengan masyarakat,’’ujarnya.

Bupati KSB
Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. W. Musyafirin

Saat ini, kemampuan personel polri sangat kurang di Sumbawa Barat. Luas wilayah  yang cukup besar dengan jumlah penduduk lebih dari 114 ribu jiwa, Polres  kini hanya memiliki kekuatan 400 personel saja. Idealnya, kata Andy jumlah personel yang dibutuhkan  sekitar 800 orang.

Ia bersyukur pemerintah telah memperoleh penghargaan dari pusat karena telah menerapkan Peraturan Daerah (Perda) pertama tentang gotong royong. Ia berharap ini tetap dipertahankan. Terutama peran serta masyarakat dan pemahaman pemerintah tentang bagaimana tugas polri dalam memelihara keamanan tadi.

‘’Musti ada kesepahaman bagaimana fungsi tugas kita masing masing. PDPGR bisa berjalan tentu ditunjang dengan keamanan. Tidak adanya gangguan kemanan, ini salah satu dukungan nyata  polri,’’ terangnya.

Ia berharap pemerintah bisa mendukung masyarakat untuk merubah paradigma berfikir tentang penegakkan hukum. Fungsi polri bukan hanya penegakkan hukum  saja tapi preentif dan preventif. Yakni pencegahan dan pemahaman serta mengayomi.

Menururt Andy jika bisa masalah diselesaikan secara musyawarah tanpa proses hukum itu lebih baik.  Tidak semua masalah, harus diselesaikan mekanisme hukum. Sebut saja kasus kekerasan rumah tangga, kesalah pahaman dan konflik sosial di masyarakat.

“Alhmdulillah saya mendapat laporan, banyak yang diselesaikan tanpa melalui pelaporan. Semua dengan  musyawarah, itu gunanya ada Babinkamtibmas dan para tokoh melalui forum Dai Kamtibmas,’’terangnya. (ZM-ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here