Pemda KSB Bingung Ngurus Orang Gila

0
328
div class="td-all-devices">

Undang-undang 36 tahun 2009 pasal 148 ayat 1, menyatakan penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Sedangkan pasal 149 menyatakan penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan atau orang lain dan atau menganggu ketertiban dan atau kemanan umum wajib mendapat pengobatan dan perawatan difasiltas pelayanan kesehatan.

Tindakan pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sesuai undang undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, pasal 86.


 

TALIWANG—Pemerintah Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat masih terlihat kebingungan mengurusi warga setempat yang menderita gangguang jiwa, alias Gila. Sebagaimana diketahui, akhir akhir ini jumlah warga Sumbawa Barat penyandang masalah sosial atau gangguan kejiwaan semakin meningkat saja.
Bahkan, Abdurahman, 35 tahun, satu dari warga Seteluk Atas Kecamatan Seteluk yang menderita gangguan jiwa terpaksa harus di pasung pihak keluarga, karena dianggap mengganggu ketentraman warga.

IMG_5609
Abdurahman, 35 tahun, warga Desa Setelukk Atas Kecamatan Seteluk, terpaksa di Pasung keluarga karena dianggap mengganggu ketentraman warga

‘’Saya prihatin. Ia dipasung karena keputusan keluarga, akibat mengganggu warga. Tapi seharusnya Abdurahman bisa diobati,’’kata, Kepala Desa Seteluk Atas, M. Said, Jum’at (10/6) lalu.
Padahal, undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 42 menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental, berhak mendapatkan perawatan, pendidikan pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara.

Guna menjamin kehidupan yang layak, sesuai dengan martabat kemanusiaannya.
Selanjutnya undang-undang 36 tahun 2009 pasal 148 ayat 1, menyatakan penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Sedangkan pasal 149 menyatakan penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan atau orang lain dan atau menganggu ketertiban dan atau kemanan umum wajib mendapat pengobatan dan perawatan difasiltas pelayanan kesehatan.
Tindakan pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sesuai undang undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, pasal 86. Yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan atau menyuruh orang lain melakukan pemasungan atau kekerasan orang dengan gangguan jiwa diancam pidana.
Ini juga diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 333, menyatakan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan merampas kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
Kepala Dinas sosial, tenaga kerja dan transigrasi, Abul Hamid mengatakan pemerintah sebenarnya telah memprioritaskan Penyandang Masalah Sosial (PMS) untuk ditangani. Termasuk orang dengan gangguan jiwa. Namun kata Hamid, pihaknya perlu kerjasama dengan pemerintah provinsi khususnya unit Rumah Sakit Jiwa (RSJ).
‘’Penanganan orang orang ini perlu perlakuan khusus. Maka itu kita sesuaikan dengan kebijakan provinsi,’’tandasnya, dihubungi wartawan, Minggu (12/6) melalui sambungan telepon.
Ketika ditanya soal apakah pemerintah KSB tidak pernah merencanakan, menganggarkan biaya guna penanggulangan orang orang berpenyakit jiwa ini, Hamid menjawabnya, pernah. PMS kata, Hamid, dianggarkan dan direncanakan penanganannya, karena termasuk warga penderita gangguan jiwa.Hanya ketika media bertanya, lantas mengapa orang dengan gangguan jiwa semakin banyak bahkan terlantar?, iapun hanya menjawab akan di prioritaskan.
‘’Terus terang saya belum menerima laporan soal ada yang dipasung atau tidak. Termasuk warga yang terlantar akibat gangguan jiwa. Tapi jika ini ada, kita akan memprioritaskannya,’’ujar, Hamid, meluruskan.
Pemerintah Sumbawa Barat seharusnya belajar dan memahami fungsi tugasnya. Terutama instansi tehnis pembantu Bupati. Tujuan dan tugas pemerintah adalah melayani, melindungi dan menjamin kesehatan dan kesematan warganya. Ini sesuai yang diamanatkan undang undang tadi. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here