Tak Mengerti, Warga Justru Hambat Proyek Embung

0
531
div class="td-all-devices">

Kades bahkan mengaku terancam, diteror warganya sendiri. Ia menuturkan meskipun dijelaskan berulang kali, warga tetap memaksakan proses pencairan tanah dengan nilai yang disepekati segera tuntas dulu. Baru pembangunan bisa terlaksana. Ini dipahaminya, sebab, lahan lahan tersebut merupakan lahan garapan warga dimana mereka bergantung hidup.

Kepala Desa Tua Nanga, Manawari


TALIWANG—Pemerintah tidak melulu harus di salahkan. Terkadang perlu kesadaran semua pihak, agar pembangunan bisa terlaksana dengan baik dan efisien. Persoalan remeh temeh yang seharusnya bisa diselesaikan dengan musyawarah, tidak harus diselesaikan dengan kekerasan apalagi memaksakan kehendak.

IMG_5803
Kapolsek Seteluk AKP. Kadek Supartha, berdialog dengan warga Tua Nanga didampingi Kades setempat, Manawari

Sejumlah masyarakat Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano, Sabtu (18/6) lalu berkumpul disebuah sudut desa. Mereka menghadang sejumlah alat berat milik PT Surya Karya Sari (SKS). Perusahaan ini memenangkan tender pembangunan embung senilai kurang dari Rp 5 miliar tersebut.

Kepala Desa Tua Nanga, Manawari mengatakan, warga bersih keras tidak memperbolehkan pihak pelaksana proyek bekerja sebelum lahan ganti rugi mereka segera di bayarkan. Pertemuan untuk membahas pencairan dan persyaratan dokumen tersebut kata Manawari sudah dilaksanakan dengan melibatkan Kecamatan dan Kepolisian, namun warga tetap saja bersih keras.

‘’Warga kami ini minta uang ganti ruginya dicairkan dulu. Jika belum, mereka akan tetap menghadang kontraktor untuk bekerja,’’ ujar, Kades, berbicara kepada wartawan di Tua Nanga.

Kades bahkan mengaku terancam, diteror warganya sendiri. Ia menuturkan meskipun dijelaskan berulang kali, warga tetap memaksakan proses pencairan tanah dengan nilai yang disepekati segera tuntas dulu. Baru pembangunan bisa terlaksana. Ini dipahaminya, sebab, lahan lahan tersebut merupakan lahan garapan warga dimana mereka bergantung hidup.

Namun, Manawari berusaha menenangkan warga dan menyampaikan proses pencairan anggaran tetap memalalui mekanisme keuangan APBD Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2016. Apalagi, proses perhitungan nilai tanah yang dilakukan tim Appraisal, memakan waktu lama, karena warga masih menolak harga tanah yang diajukan tim sebelumnya.

‘’Mereka minta harga tanah Rp 250 juta per hektar. Sama seperti harga tanah wisata pantai yang biasa dibeli pengusaha asing. Ini tidak mungkin,’’tandas, Manawari lagi.

Tak kuasa menahan warga, Kades meminta bantuan kepolisian sektor Seteluk guna menengahi masalah ini. Kades mengaku bahkan diancam dan diteror dengan senjata tajam oleh warganya sendiri.

‘’Itulah maksud kami turun disini. Kades tidak salah pak. Ia hanya menjembatani masalah bapak bapak dengan pemerintah. Pencairan anggaran pemerintah butuh proses, banyak pemeriksaan karena ini uang negara,’’kata, Kapolsek Seteluk, AKP Kadek Supartha, mennangkan warga.

Meski berdialog alot, akhirnya warga berangsur angsur mau mengerti. Meski warga bersih keras tidak memperbolehkan kontraktor bekerja, akan tetapi suasana emosional warga berhasil diredam.

‘’Tidak pak, kita tidak musuhi pak kades. Cuma tolong segera pembayaran kami dituntaskan. Itu saja,’’ujar salah seorang warga.

Sementara itu, perwakilan PT SKS, Lalu Junaidi, yang dikonfirmasi wartawan di Tua Nanga mengaku, pihaknya sudah terlambat empat bulan dari Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak yang diterbitkan, pemerintah Provinsi melalui Balai Besar Sungai dan Bendung (BWS) NTB. Jika terus masalah ini berlarut, kami akan menolak bekerja.

‘’Kami juga dengar bahwa proyek ini bakal dialihkan ke kabupaten lain,’’ujarnya.

IMG_5798
Kapolsek Seteluk AKP. Kade Supartha, menjelaskan prosedur pencairan anggaran pemerintah dan meminta warga mendukung program pembangunan, untuk kepentingan warga sendiri

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) pemerintahan yang juga juru bicara pemerintah Sumbawa Barat, M.Endang Arianto, mengatakan Surat Perintah Pembayaran Daerah (SP2D ) berkas pencairan pembebasan lahan Tua Nanga bakal tuntas paling tidak minggu ini. Menurt Endang, paling telat awal Juli mendatang semuanya sudah cair.

‘’Tapi kami usahakan dalam minggu ini juga cair,’’kata, janji Endang.

Ia menegaskan keterlambatan proses pencairan karena tarik ulur harga oleh masyarakat sendiri. Beberapa warga masih enggan menandatangani harga kesepakatan tanah. Belum lagi rata rata mereka lama menyerahkan berkas atau dokumen tanah mereka. Berkas dan dokumen tanah ini adalah syarat utama pencairan bisa dilakukan.

‘’Tim harus pulang balik. Berulang kali bernegosiasi. Tim Apraisal atau adalah lembaga independen yang menentukan harga jual tanah. Bukan pemerintah. Pihaknya memaklumi jika warga mendesak tapi juga warga tidak mengerti proses dan kendala yang dihadapi pemerintah,’’demikian, Endang.

Kasus ini tentu saja menjadi pelajaran berharga. Pembangunan embung di Ai Raras desa setempat merupakan usulan warga sendiri. Embung dibutuhkan agar mampu mengatasi kekeringan. Selama ini, warga tua nang memanfaatkan pertanian tadah hujan. Dengan adanya embung semestinya warga bersyukur, sebab kulitas pertanian dan hasil produksi tanaman mereka kian baik. Perlu kesadaran dan saling pengertian warga masyarakat, agar masalah kecil seperti ini tidak sampai menggangu jalannya pembangunan. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here