Aneh, ‘Ketok’ Kilat Penjualan Saham

0
263
div class="td-all-devices">

TALIWANG—Pemerintah Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa Besar dilaporkan telah menerima persetujuan rekomendasi penjualan sedikitnya 6 persen saham jatah pemerintah di Multi Daerah Bersaing (MDB). Rekomendasi itu diterbitkan tiga DPRD tiga pemerintah dalam rentan waktu yang singkat.

images
Newmont Mining Cooporation

Saham itu dijual bersama total 24 peren saham milik grup bakrie dan konsersium perusahaan patungan pemerintah yang diwakili PT Daerah Maju Bersaing (DMB) ke Amman Mineral International (AMI). AMI adalah perusahaan konsersium Medco Energi milik Arifin Panigoro dan bank bank nasional lainnya.

Tidak hanya mengakuisisi saham MDB dan jatah pemerintah tiga daerah, AMI bahkan telah mengakuisisi total 82,2 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) yang dikuasai, Newmont Mining Coporation (NMC), Summitomo Cooporation dan PT Masbaga Investama. Hanya 17, 8 persen sisa saham yang tidak di akuisisi AMI milik keluarga Yusuf Merukh.

Belum jelas, kiprah dan latar belakang AMI ini, tiba tiba Medco langsung saja kembali mengakuisisi saham Newmont yang dibeli AMI dalam waktu yang sangat singkat. Ini tentu saja aneh. Medco milik milyarder nasional Arifin Panigoro tersebut mengakuisisi kembali 82,2 persen saham AMI senilai Rp, 2,6 juta USD, atau Rp 34 Trilliun dengan bantuan konsersium bank pelat merah dan sebuah perusahaan investasi nasional, AP Investama. (dikelola dari berbagai sumber,red).

Ketua Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani berang. Pasalnya, sebagai komisi yang membidangi keuangan dan anggaran, ia merasa persetujuan rekomendasi penjualan saham cacat hukum dan administrasi negara, karena tidak melalui mekanisme paripurna.

‘’Ini melanggar Tata Tertib (Tatib) DPRD. PP 16 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan tata tertib disebutkan bahwa keputusan produk lembaga hanya dihasilkan melalui sidang paripurna. Menurut saya tidak ada sidang paripurna membahas atau menyetujui rekomendasi penjualan saham DMB di MDB,’’katanya, kepada pers, hari ini, Rabu (13/7).

Nurdin bahkan mengaku penjualan saham apapun mesti melalui mekanisme lembaga. Ia hanya mendengar, rapat persetujuan rekomendasi penjualan saham tersebut hanya kesepakatan pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi. Ini menurutnya cacat aturan. Sebab, apapun keputusan dewan mesti melalui menisme paripurna.

Ia mengakui, sebagai komisi yang mengetahui seluk beluk pendirian DMB, ia menilai ada upaya paksa untuk menyetujui rekomendasi penjualan saham tersebut. Padahal, belum ada kajian atau hasil audit nilai harga saham, keuntungan daerah termasuk klarifikasi hutang deviden MDB kepada DMB.

‘’Itu saham dan perusahaan DMB adalah milik daerah. Jadi itu asset daerah. Tidak boleh diperjual belikan tanpa mekanisme dan aturan yang benar,’’ kritiknya.

Berbeda dengan Nurdin, ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata dalam sebuah wawancara singkat melalui sambungan telepon mengatakan DPRD Sumbawa telah menyetujui rekomendasi penjualan saham daerah melalui mekanisme sidang paripurna. Ia membantah ada lobi lobi atau pemaksaan kewenangan untuk mendukung eksekutif segera menjual saham tersebut.

‘’Tidak ada itu, lobi atau rekayasa. Paripurna sudah kita gelar, mekanisme sudah kita tempuh. Jadi tidak ada isu keputusan lembaga hanya diambil dengan lobi lobi antar pimpinan saja,’’terangnya.

Budi tidak dapat menjelaskan, mengapa DPRD begitu ngotot dan mudah memberikan persetujuan tanpa kajian dan klarifikasi terebih dahulu kepada masyarakat dan pemerintah secara terbuka. Ia meminta media, datang dan menggelar konferensi pers langsung ke gedung DPRD, Kamis, keesokan harinya.

Tidak jauh berbeda dengan DPRD Sumbawa, anggota DPRD Sumbawa Barat, Muhammat Hatta mengatakan keputusan persetujuan penjualan saham oleh pemerintah daerah telah disetujui DPRD setempat melalui mekanisme peripurna.

Paripurna digelar berdasarkan kesepakatan dengan eksekutif. Sama dengan Lalu Budi, Hatta meminta wartawan mengecek risalah siding di bagian persidok untuk membuktikan bahwa DPRD setempat telah melaksanakan sidang paripurna membahas itu.

‘’Paripurna kita laksanakan menjelang hari raya Idul Fitri kemarin,’’ujar, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, kemarin.

Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Saifuddin mengatakan keputusan untuk menjual saham tersebut merupakan keputusan bersama. Ia menilai kondisi yang memaksa daerah harus ikut menjual.

Induk perusahaan konsersium daerah dikuasai mayoritas PT Multi Capital. Jadi karena induk menjual daerah harus menjual. Apalagi itu, kata dia telah ada kesepakatan bersama dengan Gubernur.

‘’Yang menggaransi kita inikan Multi Capital. Jadi karena Multi menjual ya daerah sepakat ikut,’’ujar, Fud, dikonfirmasi media, diruang kerjanya, kemarin.

Yang menarik Fud Saifuddin mengatakan, sesuai kesepakatan pemegang saham sebelumnya, daerah menerima adven dividen. Adven deviden ini mernurut Fud merupakan hutang dari deviden. Aatau dengan kata lain, uang yang diambil lebih dahulu oleh daerah.

‘’Kalau tidak salah pernah kita menerima total akumulasi adven Deviden dan lain lain senilai 9 juta USD atau Rp 91 Miliar. Yang saya tidak pahami sistem internal pemegang saham yang tersahulu. Masalah perlunya audit oleh BPK, itu kewenangan pak Gubernur kita mengikuti saja,’’terangnya.

Keanehan terhadap persetujuan penjualan saham yang terkesan singkat dan buru buru ini tentu saja menjadi spekulasi miring hari ini. Bagimana mungkin, saham 6 persen yang tercatat milik DMB yang nota bene milik daerah dilego tanpa mekanisme aturan yang berlaku. Persetujuan DPRD yang janggal tanpa audit, lelang asset serta klarifikasi kepada publik semakin memicu kecurigaan, ada apa dibalik lego saham MDB ini?. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here