Ini Skenario Newmont Tinggalkan Batu Hijau

0
1568
div class="td-all-devices">

Ilustrasi Foto : Smelter

TALIWANG—Otoritas management PT Newmont Nusa Tenggara diberbagai media nasional regional mengatakan, pemegang saham perusahaan itu terpaksa menjual saham untuk membayar hutang dan guna membukukan stabilitas keuangan perusahaan.

Presiden Direktur PT NNT, Rakhmad Makasau diberbagai wawancara sebagai mana ditulis media cetak dan elektronik nasional maupun regional mengatakan, perusahaan tidak memiliki gambaran investasi masa mendatang akibat kesulitan melakukan ekploitasi fase enam. Sebab, terhalang dengan kebijakan pemerintah membuat smelter.

Smelter atau pusat pengolahan dan pemurnian konsentrat emas dan tembaga diharuskan dibangun oleh PT Newmont berdasarkan perintah undang undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah (PP) pelaksana.

Dalam catatan media, Newmont berulang kali harus menunda kegiatan operasional karena izin pengiriman atau eksport konsentrat harus diajukan terlebih dahulu setiap enam bulan sekali kepada pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM. Setiap izin eksport konsentrat belum dikeluarkan Newmont menghentikan segala bentuk operasional.

Management perusahaan ini bahkan tidak segan segan ‘mengancam’ pemerintah pusat dengan merumahkan karyawan bahkan melakukan paket pengurangan tenaga kerja berikut subkontraktornya. Proses ini terus dilakukan Newmont selama beberapa tahun terakhir. Pengurangan karyawan terus saja berlangsung hingga kini bahkan menyasar para subkontraktor utama mereka.

Alasan utama Newmont melakukan semua ini akibat kebijakan UU Minerba pusat yang mengharuskan perusahaan tambang melakukan pengolahan bahan tambang mereka didalam negeri. PP lebih detail mengatur bahwa perusahaan tambang seperti Newmont harus membangun sarana pengolahan dan pemurnian sendiri guna mencapai persentase pemurnian bahan mineral hingga 100 persen.

82313_620
Lokasi MMA Newmont

Maksud dari UU itu, agar kebaradaan smelter bisa menjadi nilai tambah ekonomis bagi Negara serta menjadi sumber penyerapan tenaga kerja. Ini juga bagian dari pengawasan pemerintah terhadap kualitas dan nilai bahan tambang yang dieksport keluar negeri.

UU Minerba memberikan batas akhir pengolahan dan pemurnian bahan tambang perusahaan tambang di Indonesia hingga 14 Januari 2014. Tapi aneh, hingga batas akhir masa berlaku UU tersebut management Newmont tidak melakukan langkah apapun.

Terkesan berdiam diri dan menunggu batas akhir aturan berlaku, Newmont baru menunjukkan sedikit geliat merespons aturan pembangunan smelter dengan bekerjasama dengan Freeport dan mengajukan dana kesungguhan di bank yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai bentuk keseriusan perusahaan membangun smelter.

Entah karena kendala apa, hingga detik ini NNT tidak juga membangun smelter. Anehnya, pemerintah pusat melalui kementerian ESDM dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak juga menjatuhkan sanksi tegas kepada Newmont?. Ini ada apa?.

Sebagaimana diketahui, PT NNT menandatangan perjanjian Kontrak Karya (KK) ekploitasi Batu Hijau sejak tahun 1986 dan berakhir tahun 2032 mendatang. Belum masa KK berakhir, tiba tiba Newmont mengumumkan telah menjual 82 ,2 persen saham kepada Amman Mineral International (AMI). Dan sekilat kemudian, AMI pun menjual saham yang dibeli dari Newmont kepada PT Medco Energi milik Arifin Panigoro. Pertanyaannya, untuk apa AMI harus menempuh membeli saham Newmont dan seketika menjualnya kepada Medco?. Mengapa tidak Medco langsung saja mengakuisisi saham Newmont dengan konsersium BUMN bentukannya itu tanpa harus membelinya dari AMI?.

Pertanyaannya kemudian, dari mana sumber keuangan AMI?. Siapa tokoh dan pengusaha di balik AMI? Apa kepentingan AMI dan bagaimana rekam jejak AMI?. Belum jelas dan belum banyak emdia mengulas tentang ini.

imagesLepas dari itu semua, hari ini, Newmont telah resmi hengkang. Medco kini menguasai 82,2 persen saham yang dijual di Batu Hijau. Danver kini ‘Kabur’ tanpa harus menyelesaikan sisa KK sampai tahun 2032. Pertanyanya kini, bisakah Newmont hengkang begitu saja dan mengabaikan KK?. Bukankah KK ditandatangan antara Negara dengan PTNNT?. Bagaimana status hukum KK?.

Management Newmont diberbagai kesempatan selalu berpatokan dengan KK. KK seolah kitab suci yang menjadi alasan management perusahaan Amerika itu menepis tuntutan soal pajak, royalty, CSR bahkan hibah. Semuanya berpatokan terhadap KK. Lantas mengapa Newmont kini malah meninggalkan KK begitu saja tanpa penjelasan detail?. Lantas mengapa pula Negara diam, Menteri diam bahkan Istanapun diam.

Mungkinkah ada skenario besar antara Newmont dengan ‘bandit’ KERAH PUTIH di negeri ini. Mengapa UU minerba justru menjadi jalan mulus yang menyebabkan Newmont hengkang begitu mudah dari batu Hijau. Mungkinkah UU minerba ‘pesanan’ para pemegang saham Newmont sendiri?.

Media berulang kali menanyakan masalah ini dengan otoritas management Newmont?, mengapa mereka tidak taat dengan undang undang? Mereka (Newmont,red) tahu batas akhir pemberlakukan pembangunan smelter sejak 14 januari 2014, tapi mengapa mereka diam, santai santai saja bahkan seenaknya melanggar tanpa sanksi tegas dari pusat?. Ada apa?.

Masih ingat PT Newmont Minahasa Raya (PT.NMR) di Buyat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut) . NMR mulai beroperasi sejak Juli 1995 dengan Kontrak Karya (KK) nomor B-3/pres/11/1986. KK mereka dimulai sejak 2 Desember 1986 dan berakhir 30 tahun kemudian. Harusnya, PT NMR berakhir masa kontraknya Desember 2016 ini. Tapi fakta, NMR berhenti beroperasi sejak September 2004.

Dalam berbagai peristiwa dan catatan media, PTNMR berhenti akibat kasus besar yang menggemparkan negeri ini. Yakni, kasus pencemaran Teluk Buyat dimana pipa pembuangan limbah Tailing Newmont dibuang.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan peneliti Indonesia turun melakukan investigasi di Teluk Buyat. Tim pemerintah menemukan bahwa perairan sekitar Teluk Buyat telah terpapar logam berat yang disinyalir akibat limbah Tailing Newmont. Ketika puluhan nelayan Buay Pante menderita penyakit benjol benjol akibat terpapar logam berat. Mereka sakit bahkan sebagian dari mereka meninggal dunia.

Presiden Direktur NMR, Richard B Ness, waktu itu diseret ke pengadilan karena digugat Negara. Tapi setelah berbagai proses persidangan di Jakarta dan Sulawesi Utara, PTNMR divonis bebas dan tidak bersalah. Klier, hukum telah memulihkan nama baik PTNMR. Tapi, NMR total berhenti beroperasi akibat kasus itu. Belum ada alasan yang lebih detail diungkap NMR alasan pemberhentian itu. Kini perusahaan itu tinggal melakukan aktifitas reklamasi.

Media telah berkunjung ke Buyat pantai daerah lingkar tambang bekas PTNMR beberapa kali. Memang, peninggalan infrastruktur hasil CSR PT NMR masih terlihat, sekolah, puskesmas dan kantor kantor. Namun, Buyat Pantai seperti kota mati saja. Tidak ada aktiftas ekonomi disana. Pusat ekonomi semperti pelalangan ikan, obyek wisata tinggalah sisah puing saja. Hampir tidak ada geliat ekonomi. Yang paling aneh, masih saja ada aktifitas tambang rakyat disana.

Pertanyannya muncul kembali, mungkinkah kasus Buyat alasan utama NMR hengkang?. CSR dan keberadaan NMR disana seolah tidak berbekas, tidak mempengaruhi ekonomi secara berkesinambungan?. Dan mungkinkah kasus Smelter dan UU Minerba Newmont Batu Hijau menjadi jalan mulus NNT hengkang tanpa beban tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan ?. Adakah korporasi mau rugi?.

Mungkinkah ini semua sebuah scenario ?. Jika benar, mungkinkah Skenario PT NMR juga dipraktikkan Newmont grup di Batu Hijau?. (ZM.ndy-01)

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here