Pemda KSB Masih Nekat Lobi Pusat

0
412
div class="td-all-devices">

Keterangan Foto : Beginilah kondisi terkini gedung peraktik BLK Poto Tano yang terlihat sudah rusak parah akibat korosi air laut.

TALIWANG—Pemerintah Sumbawa Barat masih saja nekat terus melobiĀ  pemerintah pusat agar proyek pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dapat dilanjutkan.

P_20160728_101828
Inilah rencana program BLK Poto Tano selama tahun anggaran 2016 ini.

Status BLK yang masih menjadi aset pemerintah pusat dibawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemankertrans) tersebut menyulitkan pemerintah setempat untuk ‘mengurusi’ fisik dan perencanaan pusat latihan ke tenaga kerjaan tersebut.

Alhamdulillah Wakil Bupati (Wabup), Fud Saifuddin berhasil melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Khanif Dakhiri. Dua agenda penting yang disampaikan Wabup, pertama masalah status dan jaminan tenaga kerja PT.NNT setelah mayoritas perusahaan itu diambil alih oleh PT. Aman Mineral International (AMI). Selanjutnya, Wabup menyampaikan proposal kelanjutan pembangunan BLK Poto Tano yang selama ini mangkrak.

Keterangan ini ditulis Wabup di halaman akun Facebook pribadinya, Kamis (28/7). Kondisi BLK Poto Tano memang terus menuai masalah. Gedung fisik BLK ini terpaksa mangkrak karena pusat menghentikan alokasi anggaran guna menuntaskan gedung tersebut.

Alasannya, perencanaan yang salah serta lokasi pembangunan BLK di kawasan garis sepadan pantai membuat Inspektorat Provinsi dan Dinas kehutanan Provinsi NTB menganggap pembangunan ini melanggar aturan serta tidak memiliki studi kelayakan yang tepat.

Alokasi anggaran proyek BLK ini diberikan bertahap selama tiga tahun berturut turut. Itu dimulai sejak tahun 2009. Indikasi mark up dan kualitas yang sangat buruk membuat proyek BLK ini mulai berkasus. Kejaksaan tinggi NTB sampai hari ini masih saja mengusut kasus yang diduga melibatkan pejabat teras pemerintah Sumbawa Barat tersebut.

Selain mark up, pejabat yang berwenang bidang perencanaan dianggap paling bertanggung jawab atas rusaknya proyek yang dihajatkan membangun sumber daya tenaga kerja yang handal tersebut.

Bahkan Kejati NTB mulai terus memfokuskan pengusutan kasus ini. Data yang dihimpun media menyebutkan, sejumlah pejabat teras KSB telah diperiksa penyidik Kejati.

Kepala Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Sumbawa Barat, Abdul Hamid mengatakan pihaknya telah mempersiapkan seluruh dokumen perencanaan, studi kelayakan BLK di Pori Tano untuk di bawa ke Kementerian tenaga kerja.

P_20160728_102128
Staf pelaksana UPTD BLK Poto Tano, Syamsul tengah memberikan keterangan kepada wartawan, Kamis (28/7) kemarin.

Hamid mengatakan pemerintah daerah masih tetap optimis bahwa pusat akan melanjutkan proyek BLK ini. Atau segera mengakuhkan status BLK ini dari aset pusat ke aset pemerintah daerah.

“Kegiatan BLK telah kita rencanakan intensif ditahun anggaran 2016. UPTD juga telah dibentuk. Setidaknya ada 16 program pelatihan direncakan yang melibatkan ratusan calon tenaga kerja binaan,”ujarnya, dikinfirmasi wartawan, kemarin.

Staf pelaksana UPTD BLK Poto Tano, Syamsul, mengatakan sejak beberapa bulan ini aktifitas kantor di UPTD sudah mulai aktif. Pihaknya sudah melaksanakan sejumlah persiapan tahapan pelatihan. Meski kondisi fasilitas bangunan sangat memprihatinkan, pihaknya terpaksa mensiasati kegiatan pelatihanĀ  bekerjasama denga sejumlah SMK yang memiliki fasilitas bengkel dan work shop.

“Itu kondisi terkini BLK ini pak. Fasilitas gedung yang rusak dan tidak tuntas dikerjakan membuat kondisi fisik BLK tadi semakin buruk saja. Bahkan UPTD belum memiliki fasilitas apapun selayaknya standar BLK,”demikian, Syamsul.

Pertanyaannya kini, mungkinkah pusat rela mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan pembangunan BLK ini ditengah proses hukum justru mulai mengerucut. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here