Aktivis Pro KPK : Cukup Alasan KPK Selidiki Pejabat KSB

0
282
div class="td-all-devices">

TALIWANG–Peneliti lembaga survey Jakarta mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Mabes Polri mengawasi kebijakan dan dugaan korupsi ditubuh pemerintahan  Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Direktur riset  strategi dan Peneliti Senior Volpoks Centre Jakarta, Aswar Anas, ST mengatakan, sudah cukup alasan bagi komisi anti rasuah itu memfokuskan pengawasan dan penyelidikan terhadap para pejabat di Sumbawa Barat karena banyak sekali dilaporkan indikasi korupsi.

Apalagi, ia menilai sumber KPK kepada dirinya menyebut laporan kasus dan dokumen yang masuk tentang korupsi oknum pejabat di Sumbawa Barat sudah cukup banyak dari tahun ketahun. Dokumen tersebut masih dalam proses sortir para penyidik.

Ia bahkan menyebut,  apalagi, laporan resmi juga masuk ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) pusat, dimana membongkar dugaan penyimpangan dan permainan tender tender raksasa di daerah yang baru seumur jagung tersebut.

“Saya lihat laporan sudah banyak masuk. Bahkan ada laporan resmi ke LKPP soal indikasi atur mengatur tender raksasa disana,” kata, Anas yang juga Sekjen, Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) wilayah Banten itu.

Laporan itu, menurut Anas justru dari jaringan pemerintah sendiri dan politisi. Ini menurutnya, semakin memperkuat alasan mengapa KPK mengawasi Sumbawa Barat. Informasi media juga menyebutkan ULP setempat juga menerima tembusan laporan itu.

“Kami juga bersurat KPK agar pimpinan lembaga itu segera menganalisa kembali banyak laporan masyarakat. Ini sudah meresahkan,” kata dia, kepada wartawan, di Taliwang melalui telepon dan diterukan melalui email.

Modus transaksi politik balas jasa usai kepentingan Pilkada banyak juga terjadi di daerah lain. Sama seperti kasus Bupati Tanggerang, Damayanti dituduhkan  ikut menerima aliran dana dari founding, lalu di balas dengan proyek raksasa. Ketika itu, KPK menangani dugaan korupsi mantan Gubernur Banten Ratu Atut yang berdampak luas terhadap kroni dan keluarganya, termasuk Damayanti.

Nah modus balas jasa melalui proyek raksasa kepada cukong cukong yang membiayai pilkada sebenarnya sudah dicium KPK. Semua daerah juga diawasi. Tapi ada daerah yang harus dilakukan penyelidikan khusus, karena terlalu banyak laporan yang masuk.

Anas menegaskan, KPK juga membangun link dengan Mabes Polri dan Kejagung. Penyidikan dilakukan kejaksaan dan kepolisian tetap dimonitor KPK.

Apa benar begitu?, Kapolres Sumbawa Barat AKBP Andy Hermawan mengakui bahwa Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dari polisi apalagi yang menyangkut kasus Tipikor tetap ditembuskan ke KPK. Penyidik KPK secara setimulan berkomunikasi dengan penyidik Krimsus Polda dan Polres dan sekaligus memantau perkembangan kasus.

“Ini pengalaman saya ketika saya di Kasubdit III Krimsus. Ya, KPK selalu turun monitoring dan menanyakan perkembangan perkara kepada kami. Biasanya kita langsung gelar perkara dulu,” ujar, Andy membagi pengalamannya kepada pers.

Sebelumnya, informasi media menyebutkan pada APBD P pemerintah Sumbawa Barat tahun  2016 memang banyak terdapat alokasi anggaran untuk proyek proyek raksasa. Padahal di APBD murni proyek ini tidak ada. Misalnya, pembangunan optimalisasi jaringan listrik  delapan kecamatan Rp 25 Miliar, Pembebasan lahan Rp 29 Miliar,  pembangunan ruas jalan hotmix puluhan miliar.

Selanjutnya, mebangunan pasar Jereweh 9 M, peningkatan jalan KTC 9 M, peningkatan jalan Bangkat Monteh-Rarak 7,3 M pembangunan Jembatan Bree 8,8 M, pembangunan jembatan matayang 5,5 M, peningkatan jalan bangkat monteh-lamuntet 4,5 M dan peningkatan jalan tapir mantar 5,7 M. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here