Pemotongan DBH Tak Ganggu Program Daerah

0
200
div class="td-all-devices">

Keterangan Foto : Sekretaris Daerah Sumbawa Barat, Abdul Aziz,SH.MH saat memberikan keterangan pers diruang kerjanya, Selasa (23/8).

TALIWANG—Kebijakan Presiden Jokowi Dodo untuk melakukan efisiensi APBN 2016 ternyata berimbas terhadap keuangan daerah.

Selama ini daerah menerima transfer dana perimbangan dari pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan sumberdaya alam seperti royalti dan lain lain. Ada juga Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebelumnya, pusat juga mengeluarkan kebijakan pemotongan DAK 10 persen dari nilai transfer ke daerah. Akibatnya, daerah terpaksa melakukan rasionalisasi anggaran secara mendadak.

“Kalau DAK pemotongannya sudah kita eksekusi. Makanya sempat ada perubahan,” kata, Sekretaris Daerah Sumbawa Barat, Abdul Aziz, kepada pers setempat diruang kerjanya, kemarin.

Rasionalisasi anggaran ikut membuat realisasi program sedikit terhambat diawal tahun. Namun kata dia, pemerintah kini sudah memiliki skema penganggaran yang tidak akan mengganggu terlaksananya program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Sebut saja bantuan dan kegiatan belanja rutin.

Memang lanjut Aziz, Presiden telah mengeluarkan Perpres Nomor 137 tahun 2016 tentang pemotongan DBH tadi. Sesuai dengan surat keputusan menteri keuangan, sebelumnya Sumbawa Barat direncanakan menerima alokasi transfer DBH sebesar Rp 360 Miliar. Itu terdiri dari akumulasi hak royalti bagi hasil sumber daya alam dari keberadaan Newmont yang setidaknya tertunda beberapa tahun.

“Kalau tidak salah ada pemotongan sekitar 200 milyar. Makanya, Bupati dan Gubernur melobi Menteri Keuangan untuk meminta pusat membuat pengakuan hutang kepada daerah,” ujar, Aziz lagi.

Ini dikatakan Sekda karena transfer DBH ke KSB baru sebesar Rp 138 miliar dari Rp 360 seharusnya. Jadi dengan pemotongan kebijakan ini, justru pemerintah pusat masih kurang transfernya ke daerah.

“Artinya pusat yang berhutang. Artinya ada sisa transfer yang belum tuntas. Maka itu beliau pak Bupati ambil sikap dengan bicara berpusat agar membuat pengakuan hutang,” akunya.

Kendati demikian Azis tetap menjamin bahwa kebijakan pemotongan ini tidak akan memangganggu program pembangunan. Sebab program telah dibuat sesuai dengan realisasi anggaran yang masuk. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here