Posko Desa Untuk Awas!!! Bencana

0
298
div class="td-all-devices">

Video Conference : Bupati, H.W. Musyafirin bersama Wakapolres Sumbawa Barat, Kompol Ivanto Aritonang memimpin Vicon dengan Kapolri, menteri LHK, Menko pembangunan manusia dan kebudayaan.


TALIWANG—Pemerintah Sumbawa Barat langsung menggagas ide pembentukan posko terpadu di desa desa guna mengantisipasi pencemaran lingkungan dan bencana alam jelang musim kemarau ini.

Ide ini diungkap Bupati Sumbawa Barat, H. W. Musyafirin sesaat menggelar  Video Conference (Vicon) langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dan Menteri Koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan, Puan Maharani di ruang rapat perwira Mapolres Sumbawa Barat, Jum’at (26/8).

Video konference yang juga dihadiri Kapolri Jenderal Tito Karnavian itu membahas laporan menteri LHK dan Menko soal ancaman kebakaran hutan dan pencemaran kabut asap serta kekeringan akibat dampak kemarau. Termasuk langkah penanggulangan. Menteri Siti Nurbaya menekan arahan Presiden Jokowi Dodo untuk memperkuat koordinasi antar kementerian agar masalah dampak kebakaran atau pencemaran lingkungan akibat kabut asap bisa diantisipasi.

P_20160825_150822
Layar Video Conference. Bupati dan Wakapolres pimpin tatap muka melalui Vicon dengan mabes Polri dan Sejumlah Menteri bahas ancaman kebakaran hutan dan kabut asap.

Koordinasi dimaksud terkait dengan rumusan penanggulangan terpadu lintas kewenangan, seperti Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Badan Mereologi Klimatologi dan Geofisikan (BMKG) dan Polri.

Usai mendengar pemaparan tersebut, Bupati mengatakan, pemerintah meminta aparat Kepolisian dan TNI  melalui Babinsa dan Babinkamtibmas berkoordinasi dengan BPBD membentuk posko terpadu di masing masing desa. Berkoordinasi dengan pemerintah desa.

“Posko ini berisikan agen PDPGR aparat keamanan dan masyarakat, untuk melakukan pemetaan terhadap masalah yang dihadapi terutama soal permasalahan apa saja,”tandasnya.

Kedepan posko ini menjadi sekretariat koordinasi antara tim PDPGR dengan Babinsa dan Babinkamtibmas untuk melaksanakan kegiatan verifikasi terhadap alokasi program bantuan pemerintah, seperti bedah rumah dan bantuan lainnya.

“Saya minta agen harus melakukan Verifikasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas kepada setiap mereka yang layak mendapat bantuan. Ini juga kita gunakan sebagai sarana monitoring setiap persolan didesa,” kata, bupati.

Kepala daerah juga berpesan agar, TNI dan Polri terus diperkuat oleh pemerintah demi suksesnya penyelenggaraan pembangunan didaerah. Arahan menteri menurutnya harus mampu dilaksanakan dari tingkat kabupaten hingga desa desa.

“Jadi agen tidak bisa melakukan Verifikasi jika tidak melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas,”terangnya.

Video Converence itu sendiri selain dipimpin Bupati juga dihadiri Wakapolres Sumbawa Barat, Kompol Ivanto Aritonang, serta dihadiri seluruh perwira tinggi dan Kapolsek jajaran. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here