Pemotongan DBH KSB Karena Sanksi?

0
308
div class="td-all-devices">

 

TALIWANG—Kebijakan Presiden Jokowi Dodo mengurangi kucuran Dana bagi Hasil (DBH) melalui DAU secara nasional dianggap hal biasa di NTB.

“Itu kebijakan nasional. Sudah ada hitungannya, tidak terlalu berpengaruh terhadap stabilisasi keuangan kita,”kata Ketua DPRD NTB,  Hj. Baiq Ifvie Rupaida kepada pers, di Sumbawa Barat, Minggu (28/8).

Tapi Ifvie justru terkaget mengapa potongan DBH yang juga bagian dari item dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU) Sumbawa Barat malah melampaui dari rasio APBD nya sendiri.

“Oh ya, masak sebesar itu. Ada pengurangan sebesar itu,”kata dia heran.

Seperti diketahui, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa Barat, Abdul Azis mengatakan alokasi dana DBH KSB dikurangi sebesar Rp 250 miliar lebih. Ini lebih besar dibandingkan rasio APBD setempat yang baru diperkirakan tembus, 1,1 trilliun rupiah itu.

Ifvie membenarkan adanya Peraturan Menteri Keungan (PMK) tentang pengurangan tadi, tapi ia menolak pandangan bahwa PMK itu merupakan sanksi bagi daerah yang memiliki tingkat realisasi daya serap anggarannya sangat rendah. Apalagi, uang yang tersimpan dikas daerah dalam jumlah sangat besar dan tidak wajar.

” Saya tidak melihat itu ya, yang jelas ini kebijakan nasional. Kami juga harus realistis dan mengurangi pos belanja atau dipangkas,” kata dia, menyikapi kondisi keuangan Pemprov NTB saat ini.

DPRD kata dia, telah meminta perlu nya ada penyesuaian atau rasionalisasi anggaran setiap SKPD. NTB sendiri kata dia dikurangi sekitar Rp160 miliar. Tapi, NTB termasuk daerah yang tidak seperti DKI Jakarta, Jawa Timur dan provinsi lainnya yang jumlah dana yang mengendap di bank sangat besar.

“Saya tidak tahu, apakah daerah lain dikurangi karena dana silvanya lebih tinggi. Tapi yang jelas ini kebijakan menteri, jadi kita harus arif,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden menerbitkan Perpres nomor 137 tahun 2016 tentang rincian APBN 2016 yang menginstruksikan adanya penghematan anggaran. Perpres itu ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 93/PMK.07/2016  tentang konversi penyaluran dana bagi hasil atau dana alokasi umum dalam bentuk non tunai.

Sesuai bunyi Bab III pasal lima PMK tersebut alasan perlunya konversi karena pertama, perlunya mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien dan efektif. Selanjutnya mendorong penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu. Terakhir, mengurangi uang kas dan atau simpanan pemerintah daerah di bank dalam jumlah tidak wajar.

Aturan ini dipahami sebagai pemberlakuan sanksi bagi daerah yang realisasi data serap anggarannya lambat alias rendah. Serta masih tersimpannya alokasi dana kas daerah di bank dalam angka yang tidak wajar. Jika KSB menerima pengurangan DBH atau DAU sangat besar bahkan melampaui pengurangan Pemprov, mungkinkah ini artinya KSB menerima sanksi dari pusat akibat pengelolaan keuangan yang tidak tepat, efisien dan efektif. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here