Pejabat ini Dedikasikan Rp 1 Miliar Perkuat Basis Islam

0
267
div class="td-all-devices">

TALIWANG—-Indonesia merupakan negara pluralisme, yang terdiri berbagai agama dan kepercayaan. Meski demikian, dunia mencatat hampir 80 persen penduduk Indonesia beragama Islam. Bahkan negara ini di tetapkan sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia.

Demikian di daerah daerah, pemeluk agama islam juga hampir mayoritas berada dan bermukim disana. Kabupaten Sumbawa Barat misalnya, daerah dengan penduduk diatas 135 ribu jiwa itu penduduknya kurang lebih 98 persen beragama Islam atau muslim. Jadi tidak heran, masyarakat disini memiliki budaya dan adat istiadat yang tidak jauh dari budaya Islam.

Melihat potensi tersebut, pemerintah setempat ikut juga fokus memikirkan sumber daya dan sarana atau prasaran yang menunjang kegiatan keagamaan, seperti banyak pembangunan masjid dan musholla, Taman Pendidikan Alqur’an (TPQ) serta mulai berkembang pesatnya lembaga pendidikan berbasis agama Islam, seperti Pondok Pesantren (Ponpes). Tidak hanya itu, pemerintah setempat juga mencanangkan program khatam Alqur’an dan magrib mengaji.

img-20161129-wa0004
Bupati Sumbawa Barat, H.W.Musyafirin mendampingi Menteri Tenaga Kerja RI, Hanif Dakhiri, Wakil Gubernur NTB, H.Muhammad Amin bersama Wakil Bupati, Fud Saifuddin melepas balon udara pada perayaan puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Kabupaten Sumbawa Barat yang ke 13.

Bupati Sumbawa Barat adalah pejabat yang sangat konsern memfokuskan pembangunan bidang peribadatan. Tak tanggung tanggung, kepala daerah menggelontorkan Rp 1 Miliar untuk dihibahkan guna pengembangan sumber daya manusia dan sarana kelembagaan Ponpes di Sumbawa Barat.

Pejabat yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan (PDI P) itu memilih fokus membangun pondok karena pondok adalah basis pengembangan agama Islam. Kebijakan ini seakan memperkuat kebangkitan Islam yang diperjuangkan para ulama serta seluruh ormas dan pemeluk agama ini dari daerah hingga pusat. Kasus penistaan agama merupakan titik balik persatuan umat islam guna menegakkan syariat serta hukum di Indonesia.

“Kasus penistaan agama itu harus ditindak tegas dan adil secara hukum. Islam itu agama pemersatu, tidak membenci etnis atau agama lain. Pemahaman tentang Islam tidak bisa dilakukan oleh ustad, kyai dan ulama saja, tapi tanggung jawab semua kita termasuk pemerintah. Kebijakan anggaran itu adalah ikhtiar kita agar sumber daya Islam semakin baik dan kuat,”kata, H.W. Musfyafirin, Bupati Sumbawa Barat, kepadazonamerah.net, Selasa (29/11).

Musyafirin mengatakan kajian dan dorongan atas kebijakan itu juga didukung para ulama, para guru ngaji. Sebab, hanya pondok dan sarana Pendidikan Islam lah yang secara kontinew dapat mencetak para tahfiz Qur’an, Saritilawahtil Qur’an serta para guru ngaji dan pengkaji agama Islam. Inilah, kata dia yang mendorong pemerintah atas persetujuan DPRD mengalokasikan bantuan besar untuk pondok pesantren.

“Rp 1 Milyar perpondok itu, khusus santrinya yang mondok dan kurikulumnya sesuai peraturan perundang undangan,”tegas, Musyafirin, lagi.

Kebijakan pemerintah daerah ini didukung berbagai elemen masyarakat termasuk kalangan ulama sendiri. Salah satu tokoh ulama masyarakat Sumbawa Barat, KH. Zulkifli Daud mengapresiasi upaya pemerintah membangun dan memperkuat basis Islam seperti pondok.

“Banyak cara kita berjuang membela Islam, salah satunya mendedikasikan kebijakan dan kewenangan di bidang kemaslahatan ummat Islam. Karena KSB mayoritas islam, jadi sangat tepat kebijakan anggaran di prioritaskan bagi pusat pendidikan dan kelembagaan agama Islam. Tapi jangan lupa juga toleransi dan dukunga bagi warga bergama lainnya. Prinsipnya harus proporsional,” kata dia, di Seteluk, Selasa sore. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here