Pejabat Sipil dan TNI Kritik Keras Pers

0
264
div class="td-all-devices">

Di Mesir dari zaman otoriter hingga zaman kebabasan, rakyat tak percaya lagi dengan koran dan media, itu karena mereka berpihak kepada penguasa ketimbang nasip rakyat.

Gubernur NTB, TGB.Zainul Majdi di puncak HPN, NTB 2016.


TALIWANG–Para Pejabat sipil dan TNI di Sumbawa dan NTB melancarkan kritik keras dan sindirian kepada Pers di NTB dan Indonesia.

Di hari peringatan Hari Pers Nasional  (HPN) yang jatuh pada, 9 Februari 2016 lalu peran pers masih dirasakan sangat strategis bagi menjaga stabilitas dan keamanan negara. Namun, pers dewasa ini sebaiknya lebih membangun, mempersatukan dan tidak memihak atau mendukung kepentingan tertentu.

Gubernur NTB, TGB.Zainul Majdi, MA pernah menyindir pers di Indonesia saat perayaan HPN digelar di NTB setahun lalu. Dihadapan presiden Jokowi Dodo dan jajaran meneteri kabinet Gotong Royong, Gubernur menganologikan Pers di Mesir yang tidak mempercayai berita koran kecuali halaman sepuluh. Yakni halaman dimana dimuat iklan dan info berduka cita bagi yang meninggal dunia.

Ketika itu, kata Gubernur, Mesir masih negara otoriter sama seperti Indonesia. Namun kini dizaman kebebasan di Mesir  justru masyarakat makin tidak percaya dengan berita media massa termasuk halaman sepuluh, karena berita pers sangat memihak.

“Ini yang saya ceritakan di Mesir loh. Bukan di Indonesia, ” sindir Gubernur,disambut tepuk tangan dan serta suara tertawa membahana, waktu itu.

Fenomena berita hoax dan produk pers yang justru memicu instabilitas dan terkotak kotaknya persatuan dan kesatuan bangsa juga tidak hanya menjadi perhatian masyarakat di pusat, namun juga didaerah.

Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Saifuddin, ST mengatakan Pers  merupakan salah satu pilar demokrasi. Kedepan ia berharap Pers tetap mengawal proses pembangunan ini secara baik dan bijak.

Menurutnya,  pers  seperti wartawan jangan seperti anak kecil dan tidak boleh cengeng. Maka itu, melalui organisasi pers, ia atas nama pemerintah berharap agar  menertibkan media media yang tidak jelas.

“Kami berharap setiap pemberitaan Pers bukan opini pribadi tapi berdasarkan fakta lapangan, kami mengajak kepada semua insan pers mari kita bangun daerah ini bersama sama sesuai dengan tupoksi kita masing masing, kita semua penting dalam proses pembangunan. selamat hari pers nasional maju terus Indonesia,” ujar Wabup, kepada media, Jum’at petang lalu.

Tidak hanya pejabat sipil. Di jajaran pejabat TNI di daerah, pers  ikut dikritik. Salah satunya Komandan Kodim 1607 Sumbawa, Letkol Inf. Sumanto. Ia mengatakan pers harus melihat kualitas pemberitaan, bukan kuantitas namun tidak memiliki pesan apa apa. Ia menekankan, Pers harus amanah dan informasi yang disiarkan harus bisa dipertanggung jawabkan serta menyiarkan informasi yang ril apa adanya.

“Jangan sekali kali punya motto, Bad news Is Good News (berita buruk adalah berita yang bagus,red),” ujar, Dandim, Sabtu (11/2).

Sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo di puncak peringatan HPN 2017 di Ambon  ibukota Provinsi Maluku mengeluhkan banyaknya berita hoax di Media Sosial (Medsos). Berita berita di Medsos memusingkan banyak negara. Presiden meminta pers ikut menjaga persatuan bangsa serta menjaga kebinekaan.

Ketua Dewan Pers mengingatkan agar insan media tetap berpegang teguh pada integritas dan nilai etik profesi. Dengan begitu, jurnalis bisa memberikan kebenaran faktual di masyarakat.

“Masyarakat pers tentu saja tidak akan membiarkan kejadian ini terus terjadi karena yang dirugikan adalah hak publik atas informasi yang benar. Otoritas kebenaran faktual harus dikembalikan,” ujar Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dalam pidato peringatan Hari Pers Nasional di lapangan Polda Maluku, Kota Ambon, Maluku, Kamis seperti dikutip,detiknews.com, (9/2/2017).

Pria yang akrab disapa Stanley ini mengatakan insan media harus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur jurnalis. Di antaranya integritas. Itu perlu dilakukan karena pers nasional memiliki tanggung jawab kepada publik.

Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kemutar Telu (FKWKT) Sumbawa Barat, Andy Saputra mengatakan, kualitas pers tidak hanya dipengaruhi profesionalitas Jurnalis, akan tetapi cara pandang pemimpin negara atau pemerintah. Pemerintah harus konsisten memegang teguh dan merujuk UU Pokok Pers nomor 40 tahun 1999. Kini banyak produk informasi yang tidak dikeluarkan pers namun dibiarkan menyebar luas tak terkontrol.

Sebut saja informasi yang tersiar di Medsos, berita hoax tersebar di akun akun. Padahal kewenangan menyimpan, mengolah, mendokumentasikan baik tulisan, vedeo dan gambar serta menyebarluaskan adalah otoritas penuh pers sesuai UU tadi. Tapi fakta hari ini banyak orang perorangan menyebarluaskan tayangan, gambar, menyebarluaskan produk informasi yang sama sekali melanggar bahkan mirip produk pers tanpa disiarkan lembaga pers.

Produk informasi mirip produk pers juga kadang disebarluaskan lembaga pemerintah seperti akun resmi, info cetak dan website sendiri tanpa memahami dan merujuk UU pers.

” Terhadap fenomena ini pemerintah diam saja. Kedua, pejabat publik harus melihat pers sebagaimana fungsinya. Jangan dikendalikan dengan kekuasaan dan uang, sehingga pers terpaksa digiring kepada kepentingan korporasi atau bisnis. Harus proporsional dihargai sebagaimana kewjaiban dan hak niaganya. Berita harus mampu mengakomodir kepentingan publik dan kepentingan fungsi pemerintah sebagai pelayan rakyat. Harus mewakili harapan publik dan menjembatan kelebihan, upaya yang sudah dilakukan pemerintah,” ujarnya.

Kendati demikian, Andy mengakui pers saat ini tidak sehat. Rentan di politisasi, dipelihara politisi atau pejabat yang sesuai kepentingan kekuasaan dan politiknya. Ini fakta sebab, perusahaan pers banyak yang tidak sehat, tidak menghargai tugas hak pekerja sesuai UU. Sehingga lebih  banyak perusahaan pers yang menjual berita. Tidak berani mengkritik dan cendrung membela. Ini seperti lingkaran setan.

“Tanpa sadar kita terjebak dalam arus bak pusaran  angin ini. Dewan pers belum melakukan pengawasan termasuk penertiban terhadap produk pers yang tidak jelas lembaga dan kualifikasinya. Dewan pers belum punya sistem dan management untuk melakukan kontrol kerja pers sampai ke daerah,” demikian, Andy. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here