Ini Strategi Pemda Bebaskan Nelayan Miskin

0
314
div class="td-all-devices">
 Keterangan foto : Bupati Sumbawa Barat, H.W.Musyafirin menyerahkan secara simbolis Kartu Bariri Nelayan dalam louncing kartu Pariri dan Bariri program unggulan Pemda setempat yang juga di hadiri Menteri Sosial, Hj.Khofifah Indar Farawansyah, Kamis pekan lalu.

TALIWANG—Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat merupakan wilayah administratif yang memiliki  kawasan maritim dan kepulauan yang cukup luas bila dibandingkan dari luas wilayah daratan.

Jadi tidak heran meskipun jumlah nelayan tercatat 2019 orang, tapi sekitar 50 persen diantaranya masih dinyatakan hidup kurang mampu atau miskin. Padahal sumber daya maritim khususnya tangkap serta perikanan budidaya sangat menjanjikan. Sebut saja seperti budidaya Udang, Nila dan Lele.

P_20170221_123827
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbawa Barat, Zaenal Arifin. Foto doc, Selasa (21/2).

Kondisi inilah yang membuat pemerintah Sumbawa Bara berfikir keras mendisain kebijakan anggaran perikanan dan kelautan yang secara spesifik. Kartu Bariri Nelayan salah satu model kebijakan yang menitik beratkan pemberdayaan dengan alokasi bantuan yang sesuai identifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi nelayan.

” Kita alokasi anggaran secara besar besaran. Tahun ini saja ada Rp 20 Miliar kita salurkan bagi mereka nelayan penerima ‘Kartu Bariri Nelayan’. Alokasi itu untuk 1059 nelayan bertaraf hidup rendah. Baik nelayan budidaya, tangkap maupun Penguatan Daya Saing Produksi Kelauatan Perikanan (PDSPKP),”kata Sekretaris Dinas Kelautan Perikanan (KP), Zaenal Arifin, Selasa (21/2).

Arifin mengatakan sesuai dengan pendataan dan identifikasi masalah yang dilakukan tim tehnis dari dinas dan perbankan bekerja sama dengan agen peliuk Program Daerah Pembangunan Gotong Royong (PDPGR). Pemerintah menemukan kedalaman persoalan kemiskinan pada nelayan. Misalnya, luasnya sumber daya perikanan tapi tidak sebanding dengan kemampuan daya dukung sarana dan prasarana tangkap atau budidaya. Seperti perahu, jaring, mesin bahkan kerambah.

Nah, kata dia, kartu bariri ini diciotakan untuk mengakomodir kekurangan daya dan prasarana nelayan. Kartu ini menurutnya,  bukan bantuan uang atau bantuan bergulir. Tapi bantuan stimulus pemberdayaan melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan nelayan.

“Kartu ini didisain agar nelayan menabung dan meningkatkan kemampauan sumberdaya ekonominya secara mandiri yakni melalui bantuan sarana tadi,” kata, Arifin lagi.

DKP sendiri sebelumnya merencanakan alokasi anggaram lebih dari Rp 30 miliar untuk mendukung program kartu bariri nelayan tadi. Namun berdasarkan evaluasi dan verifikasi, tahun 2017 ini hanya bisa digelontorkan Rp 20 Miliar saja.

P_20170221_124622
Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Noto Karyono, M.Si

Lantas bagaimana syarat penerima kartu ini, bagaimana pendampingan serta bagaimana pemerintah yakin mampu mengentaskan kesmikinan pada nelayan hanya dengan kartu bariri ini?

Kepala bidang perkanan tangkap dan  kelautan DKP Sumbawa Barat , Noto Karyono memberikan analisis data penelitian serta masalah substansi yang dihadapi nelayan kita. Pertama, luas wilayah pantai dan kepulauan kita yang bagus tidak didukung dengan kemampuan sarana dan prasarana tangkap yang memadai. Misalnya, banyak rumah tangga nelayan masih belum memiliki perahu, mesin dan peralatan tangkap kapasitas besar.

Kondisi ini kata Noto membuat kemampuan tangkap mereka rendah sehingga berpengaruh pada hasil. Selanjutnya, pendapatan nelayan kita rata rata, Rp 97 ribu perhari belum dipotong bahan bakar. Belum lagi, banyak nelayan yang sudah memiliki rumah tangga masih menumpang, kepada paman atau orang tua mereka, semakin memperburuk penghasilan mereka.

“Ini kedalaman masalah yang kita maksud. Sekarang dengan kartu bariri nelayan tadi, kita jawab kesulitan itu. Yang tidak ada perahu kita kasih perahu, tak ada mesin dikasih mesin begitu juga yang tidak ada mesin, perahu dan sarana jaring. Kita kasih melalui bantuan barang,” kata, Noto, kepada pers.

Noto menegaskan pemerintah beraharap dengan analisa dan riset ini, pemerintah mampu meningkatkan sumberdaya nelayan sehingga mampu menaikkan pendapatan. Jika rata rata Rp 97 ribu per orang, dengan perangkat yang lengkap serta sarananya ada, maka kalkulasinya, dengan 22 hari melaut selama satu bulan maka pendapatan bisa Rp 195 ribu per orang perhari.

” Ini riel mas. Kita sudah riset kepada beberapa wilayah basis nelayan. Jika penghasilan persatu nelayan dapat ditingkatkan Rp 195 ribu maka bersih mereka menerima hasil perhari Rp 150 ribu perhari per orang setelah dipotong bbm. Nah, mereka bisa mencicil dana sekitar Rp 36 ribu perhari untuk ditabung di bank BRI, bank yang ditunjuk pemerintah,”akunya.

Bank BRI sebagai bank mitra tergabung dalam tim tehnis. Tim ini menemoatkan petugas dinas dan bank sebagai pendamping dan penyuluh.  Setiap nelayan memegang kartu bank elektronik sehingga memungkinkan setiap nelayan menyetorkan uang cicilan tabungan ke kios kios BRI di toko toko terdekat.

“Seperti bayar listrik prabayar itu loh. Nah, tabungan akan mereka setorkan sampai 150 persen dari nilai bantuan barang yang digelontorkan. Nanti setelah selesai, uang tabungan itu akan jadi milik nelayan sendiri sehingga mereka sudah mandiri dan mampu meningkatkan daya saing ekonomi. Jadi setelah masa empat tahun, jangan heran banyak nelayan yang berhaji atau umroh, memiliki motor baru untuk anak anak mereka serta usaha lainnya,”demikian, Noto. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here