Politisi : Transaksi Saham MDB Tak Jelas

0
636
div class="td-all-devices">

Sebagai wakil rakyat di parlemen, Muhammad Hatta mempertanyakan ketidak jelasan situasi transaksi dan realisasi hasil penjualan saham ini kepada masyarakat dan DPRD. Ia menyebut ini seolah di tutup tutupi. Ia bahkan mengusulkan kepada pimpinan agar mengagendakan rapat kerja dengan Bupati guna segera mengklarifikasi masalah tadi.

TALIWANG—-Transaksi penjualan saham 24 Persen milik PT. Multi Daerah Bersaing (MDB) hingga kini masih memicu spekulasi negatif bagi sebagian politisi DPRD Sumbawa Barat.

Pasalnya, daerah sebagai bagian dari pemegang saham Daerah Maju Bersaing (DMB) yang juga bagian dari MDB hingga kini belum menjelaskan komposisi pengenaan nilai dan realisasi transaksi harga saham.

“Kami menyimak di media, bahwa Dirut DMB Andy Hadianto menyatakan transaksi penjualan 24 persen saham sudah tuntas November  2016 lalu. Katanya nilainya Rp 4 trilliun. Nah ini yang belum jelas, realisasinya dan berapa hak daerah,” kata, ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumbawa Barat, Muhammad Hatta, kepada pers, Selasa (21/2).

Hatta mengatakan sampai saat ini belum ada agenda membahas atau menjelaskan situasi dan proses transaksi penjualan saham tersebut. Dari 24 persen saham yang dikuasai MDB setelah diakuisisi terdapat enam persen saham DMB. Menurutnya, ini yang belum diketahui berapa yang harus diterima Pemda Kabupaten Sumbawa Barat.

“Bagi kami seharusnya ini yang dibuka dulu. Sebab selama ini tidak jelas,” kata Hatta lagi.

Sebagai wakil rakyat di parlemen, Hatta mempertanyakan ketidak jelasan situasi transaksi dan realisasi hasil penjualan saham ini kepada masyarakat dan DPRD. Ia menyebut ini seolah di tutup tutupi. Ia bahkan mengusulkan kepada pimpinan agar mengagendakan rapat kerja dengan Bupati guna segera mengklarifikasi masalah tadi.

Ketua DPRD Sumbawa Barat, Muhammad Nasir, ST membenarkan sejauh ini belum ada klarifikasi DMB terkait transaksi nilai saham serta bagi hasil daerah kepada DPRD. DPRD kata Nasir bahkan mengaku informasi apapun belum diterima lembaganya soal bagi hasil dari enam persen hak DMB ke KSB.

“Kalau memang sudah transaksi, mungkin dananya masih di MDB. Yang jelas belum ke DMB. Karena ketidak jelasan itulah kami tidak memasukkan potensi pendapatan dari bagi hasil transaksi saham ini dalam APBD 2017,” akunya.

Fenomena ketidak jelasan proses dan realisasi transaksi saham ini cukup alot. Dana Rp 4 trilliun jika tersimpan di kas MDB tentu menimbulkan biaya bunga besar. Dengan lamanya jeda alokasi atau bagi hasil pembayaran hak DMB dari MDB, memungkin hak uang daerah tidak terpantau dalam audit  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi pertanyannya, siapakah yang bermain dan menikmati keuntungan besar dari lamanya jeda realisasi bagi hasil saham ini?. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here