Kasus Pencemaran AMNT Aneh

0
451
div class="td-all-devices">

Keterangan foto : Ketua Komisi III DPRD Sumbawa Barat, Dinata Putrawan didampingi dua anggota, Amiruddin Embeng dan Masadi, saat memberikan keterangan pers, Kamis (1/3).

TALIWANG—Kasus dugaan pencemaran air asam tambang yang tertampung di Dam Santong III Tongo Loka Desa Tongo Kecamatan Sekongkang, semakin aneh saja.

Di berbagai media, management PT  Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT)  mengakui bahwa ada kelalaian petugas yang bertanggung jawab mengawasi dan menetralisir air asam tambang di Dam itu sebelum akhirnya di alirkan ke Sungai Tongo Sejorong. Akibat kelalaian itu, pencemaran diduga terjadi. Namun disisi lain, Standar Operasi Prosedur (SOP) , tehnologi, management dan sumber daya tenaga sama atau tidak ada yang berubah seperti saat Newmont masih mengendalikan batu hijau. Tapi kini justru saat AMNT mengambil alih batu hijau, justru pencemaran terjadi.

Selanjutnya menagament di berbagai media mengakui ada kelalain dan pencemaran tanpa merilis data uji labolatorium, laporan ekologi dan PH air serta jenis bahan kimia yang terkandung. Tapi sesaat kemudian management merilis kembali bahwa sungai tongo sudah di netralisir dan sudah kembali normal sesuai baku mutu yang ada. Aneh, keterangan inipun tidak disertai data atau laporan ekologi, PH dan hasil uji labolatorium sungai itu secara jelas. Pertanyannya, benarkah butuh waktu singkat  menetralisir pencemaran ini. Lantas sejauh mana radius dan dampak pencemaran yang ada. Laporan ini belum jelas.

Komisi III DPRD Sumbawa Barat sejak kasus limpasan air asam tambang ke sungai setempat mencuat langsung turun melakukan investigasi. Komisi III menemukan bahwa memang benar ada unsur kelalaian sehingga terjadi pencemaran disungai sungai setempat.

Ketua Komisi III DPRD, Dinata Putrawan mengatakan, pihaknya telah melihat langsung situasi di Dam Santong III Tongo. Ia juga mengaku, tim mengantongi hasil uji labolatorium, uji ekologi dan laporan  PH air. Laporan itu menyebutkan, bahwa air asam tambang yang mengandung larutan bahan kimia berbahaya telah menyebar ke sungai umum, sehingga air sungai berada dibawah baku mutu standar lingkungan.

“Bayangkan PH air sampai dibawah lima. Ini menurut UU lingkungan hidup sudah mencemari lingkungan atau dibawah baku mutu yang ada. Temuan itu tertuang dalam laporan tertulis dan ditandatangani perwakilan AMNT sendiri, DPRD dan Pemerintah melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat, ” kata, Dinata dalam keterangan persnya, di DPRD Kamis (1/3).

Meski tidak menunjukkan laporan tertulis temuan tadi, Dinata mengatakan sesuai keputusan Bupati Sumbawa Barat nomor 1302 tahun 2015 tentang rekomendasi perpanjangan izin lingkungan Newmont waktu jelas menekankan agar perusahaan bertanggung jawab atas kerugian, dampak lingkungan serta dampak hukum setiap pencemaran yang ditimbulkan baik karena kelalaian atau tidak.

Saat ini kata Dinata, pihaknya belum menerima laporan atau data seputar klaim management yang menyebutkan sungai tongo sejorong sudah netral atau normal kembali. Saat ini kata Dinata, komisi terkait tengah menyusun laporan komisi ke ketua DPRD untuk selanjutnya diteruskan kepada pemerintah.

Beberapa rekomendasi hasil temuan tadi diantaranya, pemerintah harus membentukbtim ganti rugi akibat kerugian yang timbul, baik material atau immaterial. Merefew kembali surat rekom izin bupati nomor 1302 tahun 2015, meninjau dan merekomendasikan pencabutan penganugerahan Proper Hijau yang diberikan kepada Newmont serta mendorong proses hukum akibat tindak pidana lingkungan yang terjadi.

“Kita segera susun laporan itu dalam waktu dekat,” kata Dinata yang juga didampingi dua anggota komisi III lainnya, Masadi dan Amiruddin Embeng.

Ketua DPRD Sumbawa Barat, Muhammad Nasir mengatakan, Komisi terkait masih bekerja menyusun laporan hasil tenuan komisi terkait kasus pencemaran air asam tambang AMNT ini. Ia mengakui berita acara hasil laporan tehnis pencemaran di sungai tongo telah disampaikan ke BLH NTB dan Kementerian LH pusat.

Nasir mengakui sejauh ini telah terjadi pencemaran lingkungan, ada kelalaian dan SOP pengawasan yang dilanggar  AMNT.

“Saat ini komisi terkait tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait. Saya harap laporannya segera rampung,”demikian Nasir, dikonfirmasi diruang kerjanya. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here