Kok Pemda Sulit Tangani Gepeng dan Orang Gila

0
186
div class="td-all-devices">

Dinas yang mengurusi masalah ini, harusnya lebih proaktif bahkan berkoordinasi dengan Pol PP melakukan razia razia, atau operasi gabungan. Jika gepeng atau orang gila ini dibiarkan terus berkeliaran dikhawatirkan akan meresahkan masyarakat.

Ketua Fraksi PAN, Muhammaf Hatta.


TALIWANG—DPRD Sumbawa Barat meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mengambil inisitaif dan langkah untuk menertibkan Gepeng atau pengemis dan orang dengan gangguan kejiwaaan.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD, Muhammad Hatta, mengatakan, pemerintah mempunyai regulasi guna menertibkan masalah ini. Sebab, orang dengan gangguan jiwa berada di jalan jalan berikut juga pengemis bisa menganggu ketertiban umum. Ini juga tidak baik bagi kondisi Sumbawa Barat yang memiliki filosofi kehidupan masyarakat yang religius dan tertib.

‘’ Seharusnya ini dipantau dan ditertibkan. Orang gila atau gepeng mulai banyak di Taliwang bahkan di kecamatan lain. Termasuk oknum warga yang mengatas namankan yayasan  yang meminta sumbangan ke rumah rumah warga. Harusnya  juga dipantau Dinas Sosial,’’kata,  Hatta kepada wartawan, diruang kerjanya, Rabu (15/3).

Ia mengatakan, penertiban bisa dilakukan secara lintas sektoral. Apalagi, kebanyakan pengemis atau peminta sumbagan atas yayasan justru  dari luar daerah. Dinas yang mengurusi masalah ini, harusnya lebih proaktif bahkan berkoordinasi dengan Pol PP melakukan razia razia, atau operasi gabungan. Jika gepeng atau orang gila ini dibiarkan terus berkeliaran dikhawatirkan akan meresahkan masyarakat.

Ia mencontohkan di pasar Taliwang, gepeng menjamur. Sementara orang gangguan kejiwaaan masih ada, bahkan berkeliaran di desa dan kecamatan. Seharusnya instansi tehnis turun dan melakukan langkah langkah.

P_20170315_133836
Anggota dan ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (DPRD), Muhammad Hatta.

“ Jangan tunggu ada masalah dulu baru bereaksi. Tupoksi dinas sudah jelas, tinggal dijalankan saja, “ kata, Hatta lagi.

Sementara itu, Dinas sosial justru baru akan mlakukan pendataan terhadap pengemis dan penderita gangguan jiwa. Instansi yang mengurusi masalah sosial ini menegaskan, bahwa pemungutan sumbangan untuk tujuan sosial, seharusnya mendapat izin dinas. Jika tidak, ini melanggar.

‘’Kita segera data dulu. Lembaga permintaan sumbangan harus sosialisasi dulu, izin dulu. Selanjutnya, gepeng dan orang gila segera akan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan agar segera turun melakukanpenertiban,” ujar, Sekretaris Dinas Sosial, Manurung, di Taliwang (15/3). (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here