Hubungan KSB Pemprov Memanas

0
1196
div class="td-all-devices">

Foto/ Gubernur NTB, TGB DR. KH. Zainul Majdi, MA.

Mustakim Pattawari : Pola Komunikasi KSB Kurang Bagus

TALIWANG—Keluhan pejabat Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang mempertanyakan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) soal rendahnya komposisi anggaran Pemprov untuk KSB, dikritik keras politisi setempat.

Ketua DPC Demokrat dan anggota DPRD Sumbawa Barat, Mustakim Pattawari menilai pemerintah KSB sebaiknya tidak mengakambing hitamkan Pemprov dimana Gubernur sebagai kepala pemerintahannya. Ia mengatakan, pola komunikasi pemerintah Sumbawa Barat perlu diperbaikiĀ  selama ini.

“Seharusnya tidak perlu menuduh atau minilai sepihak bahwa kebijakan pemprov tidak mencerminkan keadilan. Seolah olah pemprov tidak ber NTB dengan baik. Evaluasi dulu, apakah upaya pemerintah berbicara didukung perencanaan yang matang serta data yang sesuai atau tidak,” kata dia, kepada pers di kantornya, Senin (27/3).

Ia menerangkan, pemprov dan kabupaten memiliki perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Harusnya moment ini digunakan secara bijak dan di koordinasikan secara baik pula. Ia menolak jika pemprov serta merta dipersalahkan akibat rendahnya komposisi anggaran yang diterima KSB.

“Bawa master plant yang jelas ke pemprov. Misalnya bidang pariwisata, bawa Rencana induk pengembangan daerah (Rifda). Konsultasikan matang. Kalau jelas, semua saya kira bisa dikoordinasikan. Kalau kurang ya bisa disampaikan. Nah ini yang harus dibuka, komunikasi ini sudah berjalan atau tidak,” ujarnya.

Mustakim juga menegaskan, pemerintah daerah juga harus memanfaatkan esensi keterwakilan partai politik di DPRD NTB. Menurutnya, kalau kita ingin menggugat besaran alokasi anggaran ke pemprov harusnya juga menjadi pertimbangan keterwakilan kursi anggota DPRD NTB wakil dari Sumbawa Barat.

“Bisa jadi wakil kita di DPRD NTB kurang memperjuangkan aspirasi keterwakilannya. Ini juga harus jadi catatan,” akunya lagi.

Mustakim juga mengaku dalam suatu kesempatan, diakui bahwa ada pola komunikasi yang harus diperbaiki antara KSB dan provinsi sebagai koreksi atas anggapan di pemerintahan sebelumnya, yang dipersepsikan ada komunikasi yang disharmoni.

Mustakim mencontohkan, Bendungan Bintang Bano yang diambil alih APBN juga merupakan upaya Pemprov NTB ikut memasukkan pembangunan bendung raksasa sebagai program prioritas pusat. Jika tidak fasilitasi Pemprov tidak mungkin pusat mengakomodir ini.

Ia berharap semua pihak berhenti memandang bahwa kebijakan Gubernur tidak harus dilaksanakan di daerah karena alasan politik, atau gubernur berbeda partai. Tapi lihatlah dalam pandangan mekanisme pemerintahan provinsi dan kabupaten kota.

Misalnya saja dalam realisasi bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Kalau kurang dan terlambat, pemkab harus koordinasi, cari celah masalahnya dimana. Tapi imbang juga, banyak operasional kendaraan ber plat DR lombok di wilayah Sumbawa Barat justru tidak ditertibkan. Dan ini menghilangkan potensi pendapatan wilayah di Pulau Lombok. Kondisi ini yang harus saling dipahami kedua belah pihak.

“Itu makanya perlu komunikasi lebih klinis. Kendala tadi juga harus dibuka pemda agar publik tahu kondisi yang dihadapi,”terangnya.

Ia mengaku telah berdiskusi dengan Bupati, H. W.Musyafirin dan Wakil Bupati, Fud Saifuddin bahwa di saat pemerintahan terdahulu, Bupati mengakui ada pola komunikasi yang salah antara pemerintah KSB dengan Gubernur. Ini menurut Bupati yang harus dirubah.

“Saya kira jika komunikasinya baik insya allah tidak akan ada masalah seperti sekarang ini,” demikian, Mustakim.

IMG-20170316-WA0019
Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Saifuddin menghadiri acara Musrenbang tingkat kabupaten, di Ballroom Grand Royal Hotel, Taliwang, belum lama ini.

Sebelumnya Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Saifuddin mengkritisi ketidak adilan kebijakan alokasi anggaran dari pemprov. Wakil kepala daerah ini mempertanyakan, sikap Gubernur tentang konsep ber NTB dengan baik.

Fud Saifuddin mengatakan, Sumbawa Barat hanya menerima alokasi anggaran setidaknya Rp 20 Miliar dari Pemprov tahun 2017. Jumlah itu teramat kecil bila dibandingkan komposisi APBD NTB yang tembus Rp 4,7 Trilliun. Apalagi Wabup saat hadir sebagai pembicara dalam sebuah diskusi baru mengetahui ternyata, KSB tidak termasuk dalam program prioritas pembangunan di NTB.

“Saya mempertanyakan semangat berĀ  NTB pemprov. Seharusnya seluruh kabupaten kota di NTB diperlakukan sama,” kata, Wabup berpidato dalam kegiatan Musrenbang tingkat kabupatenĀ  di ballrom Grand Royal Hotel, Taliwang, belum lama ini.

Ketua DPRD Sumbawa Barat, Muhammad Nasir menilai sikap Pemprov NTB tidak proporsional. Kecilnya alokasi anggaran untuk Sumbawa Barat sudah berlangsung lama. DPRD dalam rapat koordinasi dengan pemprov berulang kali menyampaikan masalah pembangunan di Sumbawa Barat yang butuh di suport pemprov. Namun kurang direspons baik.(ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here