Kisruh Absen Sidik Jari Malah Picu Produktifitas Rendah?

0
250
div class="td-all-devices">

“Saya termasuk orang yang belum banyak mengerti rumus pemotongan TKD ini terus kaitannya dengan penilaian kinerja. Saya sudah tanya ke BKD dan Asisten terkait, belum begitu  jelas. Saya cek di absensi, beberapa hari saya ditaruh Tanpa Keterangan (TK). Padahal saya ikut kunjungan Bupati sejak subuh,”

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan, Marlin Hardi.


TALIWANG—Pemerintah Sumbawa Barat sejak awal tahun 2017 ini melakukan uji coba penerapan absensi sidik jari guna meningkatkan kedisplinan serta kualitas kerja aparaturnya.

Hasil mengamatan media menunjukkan, absensi sidik jari memang baik untuk menjadi tolak ukur kedisplinan pegawai. Hanya saja, rumus pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) berdasarkan absen elektronik yang diterapkan pemerintah justru masih menimbulkan perdebatan hingga kini.

Sejumlah pegawai, pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditanya media mengeluhkan belum jelasnya kolerasi antara pengenaan rumus pemotongan TKD dengan produktifitas kerja aparatur. Hasilnya, banyak pegawai lebih mementingkan absen sidik jari ketimbang bekerja secara produkatif sesuai jam kerja.

“Saya datang hanya untuk absensi saja. Sebab absensi berpengaruh besar terhadap pemotongan TKD kita. Telat absen TKD dipotong. Sementara efektifitas kerja dari pagi hingga sore tak berpengaruh apa apa,” kata salah seorang staf ASN di Sekretariat Daerah (Setda) ditanya soal aturan pemotongan TKD berbasis absensi elektronik, Rabu (13/4) lalu.

Kisruh pemotongan TKD ini ternyata menjadi tranding topik di Media Sosial (Medsos). Berbagai akun facebook memprotes kebijakan pemotongan TKD tadi. Akun akun ini menilai absensi memang menjadi tolak ukur menilai tingkat kedisiplinan tapi bukan satu satunya indikator menilai kinerja, apalagi dasar pemotongan TKD.

Minimnya sosialisasi dan perbedaan pemahaman dikalangan ASN memicu kisruhnya masalah absensi ini.

“Saya termasuk orang yang belum banyak mengerti rumus pemotongan TKD ini terus kaitannya dengan penilaian kinerja. Saya sudah tanya ke BKD dan Asisten terkait, tapi tidak jelas. Saya cek di absensi, beberapa hari saya ditaruh Tanpa Keterangan (TK). Padahal saya ikut kunjungan Bupati sejak subuh,”ujar, pelaksana tugas Kepala Dinas (Kadis) Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Marlin Hadi, dikantornya, Kamis (14/4) lalu.

Marlin termasuk pejabat yang berkomitmen taat aturan, namun ia mengatakan pemotongan TKD hanya berdasarkan absensi sidik jari, mempengaruhi kualitas  dan produktifitas kerja anak buahnya. Bahkan menurutnya, ada yang datang sekedar absen saja. Ini terjadi karena rumus pemotongan tidak berkolerasi dengan ukuran kinerja tugas.

Ia mengetahui jika absensi sidik jari tidak dilakukan tiga kali, yakni, pagi siang dan sore maka TKD dipotong hingga 7 hingga 10 persen. Sementara satu kali saja absensi telat, menurutnya, maka TKD dipotong 5 persen.

“Anda hitung saja, kalau tidak absen sema sekali selama lima hari maka TKD kita dipotong hingga 50 persen. Berat juga bagi pagawai biasa,” ujarnya lagi.

Marlin mengaku menunggu respons atau evaluasi Bupati Sumbawa Barat mengenai keputusan pemotongan TKD ini. Marlin bahkan memanggil staf dan kabid Peternakan, Kusmirin menanyakan langsung apakah stafnya memahami alasan pemotongan tadi.

Kusmirin sendiri mengaku cukup berat memahami alasan pemotongan TKD hanya berdasarkan absensi sidik jari, bukan kinerja dan efektifitas kerja. Kusmirin menganalogikan, ia harus melayani laporan masyarakat di kecamatan dan desa, ia lantas telat absen karena tugasnya belum selesai.

“Kan itu artinya kami tetap bekerja. Jika alasan itu TKD kami dipotong yah tentu pekerjaan kami tidak berarti,” ujarnya.

Baik Kusmirin dan Marlin Hardi  BKD dan Bupati  meninjau ulang kebijakan pemotongan tadi agar kinerja dan disiplin bisa berjalan beriringan.

“Kalau saya sebagai kepala dinas diminta membuat surat pernyataan untuk melindungi anak buah saya yang bekerja namun telat absen, tidak ada masalah,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Masyarakat (Humas) Pemda Sumbawa Barat, Abdul Muis membantah bahwa kebijakan pemotongan TKD berdasarkan absensi sidik jari tidak berkolerasi dengan kualitas kinerja.

Menurutnya, bagi yang belum menerapkan absen sidik jari diukur dengan absen harian secara manual dengan prinsip laporan yang jujur dengan semangat IJS. Abdul Muis mengakui kebijakan ini terus dibenahi  demi penegakan disiplin.

Ia menegaskan, perlu ketahui bahwa absen itu dihajatkan bukan  untuk potongan TKD, tetapi untuk penegakan disiplin. bagi yang tidak disiplin salah satu  konsekuensinya tambahan penghasilannya berkurang bahkan tidak menutup kemungkinan habis.

“Pemotongan itu salah satu dari konsekuensi jika ASN tidak disiplin. Tidak absen berarti tidak mentaati aturan. Orang tidak taat aturan iya diberi sangsi. Bukan hanya potong tambahan penghasilan. Itu aturan yang sudah ditetapkan. Dijalani saja dulu demi penegakan disiplin,” akunya.

Ia mengatakan, kebijakan ini sudah di uji coba di enam SKPD lantas dilanjutkan ke seluruh SKPD. Pemotongan tidak serta merta dilakukan, sebab jika pegawai telat absen bisa diganti dengan surat tugas dari kepala SKPD. ini tugas Subag kepegawaian dan umum memonitor ini.

“Ini bagian dari pembinaan pegawai. Biarlah ini berjalan dahulu, sebab pasti ada evaluasi serta masukan,”demikian, Abdul Muis.

Bagaimana dengan kabupaten lainnya? Pemerintah  Daerah Sumbawa Besar pernah menerapkan kebijakan absensi berbasis elektronik, bahkan pemotongan TKD. Namun cara itu tidak cukup efektif meningkatkan kinerja disiplin pegawai termasuk kinerja. Alasannya, tehnologi IT rentan dengan kerusakan sistem, belum lagi alat elektronik banyak yang rusak dan eror.

“Pemda Sumbawa tidak lagi menerapkan absensi sistem elektronik. Manual saja, kepala SKPD bertanggung jawab atas kinerja anak buahnya, “ujar, Kabag Humas Pemda Sumbawa, Muhammad Lutfi Makki, dikonfirmasi, Minggu (16/4).

Tujuan kebijakan pemerintah tentu baik. Untuk meningkatkan disiplin. Namun perlu kirannya kebijakan dijalankan dengan pertimbangan manusia, agar hak pegawai tidak justru bergantung sistem yang di catat hanya oleh sebuah ‘Mesin’. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here