Bupati : Tuntutan AMAN Jadi Ranah Pusat

0
197
div class="td-all-devices">

Foto//Ilustrasi

TALIWANG—Sebagian masyarakat Sumbawa Barat yang bermukim di Desa Talonang Sarana Pemukiman (SP) IV masih menuntut hak tanah ulayat yang diklaim masih menjadi warisan adat mereka.

Sebagaian warga ini masih terus di advokasi oleh organisasi pembela tanah adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). AMAN sejak beberapa tahun terakhir terus saja menuntut dikembalikannya tanah ulayat hak masyarakat adat di Talonang yang diklaim pemerintah.

Bupati Sumbawa Barat,  H.W.Musyafirin mengatakan tuntutan sebagian masyarakat melalui organisasi itu menjadi rana pemerintah pusat. Daerah kata dia, sejauh ini terus membantu memfasilitasi saja. Pemerintah daerah sebagai pemilik wilayah hanya akan melihat legal standing dari kepemilikan lahan itu.

“Tanah ulayat yang mereka klaim merupakan kawasan pencadangan transmigrasi milik Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Sebelum dicadangkan, tanah itu dilepas Kementerian Kehutanan (Kemenhut),” ujar, Bupati kepada pers, merespons aksi AMAN di Talonang baru baru ini.

Pemerintah daerah kata dia, tidak pernah merampas tanah ulayat siapapun. Sebagai kepala daerah ia berkewajiban menertibkan administratif aset pusat yang diserahkan ke daerah atau yang masih dicadangkan dibawah wewenang kementerian. Menurutnya, tdak ada alasan tuduhan merebut lahan dialamatkan kepada pemerintah setempat.

Sebelumnya AMAN merilies data dan informasi di Blogspot AMAN yang menerangkan bahwa Pemerintah Sumbawa Barat memarjinalkan masyarakat adat Talonang akibat eksploitasi izin Hak Penggunaan Lain (HPL) atas ratusanhektar lahan yang diklaim warisan adat mereka. Lahan ini masuk dalam kawasan HPL yang kini dikuasai PT Pulau Sumbawa Agro (PSA) perusahaan yang memproduksi tanaman Sisal bahan baku Karpet. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here