Fasilitas Usang Izin Eksport AMNT

0
307
div class="td-all-devices">

Jika kebijakan pemerintah ini terus  terusan tidak ditindak lanjuti dengan tegas, maka bukan tidak mungkin pembangunan Smelter hanya isu belaka, tidak nyata dan bagian dari permainan elite elit saja. Faktanya, yang jadi korban selalu para karyawan, buruh dan ekonomi didaerah setempat.


SUMBAWA BARAT—Sejak Undang Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) nomor  4 tahun 2009 disahkan DPR, pemerintah langsung saja menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP)) Nomor 23 Tahun 2010  tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menindak lanjuti PP tadi, Kementerian ESDM menerbitkan kembali Peraturan Menteri (Permen) Nomor 11 tahun 2012 tentang pengolahan dan pemurnian mineral. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 permen tadi menerangkan golongan komuditas bahan tambang yang bisa ditingkatkan nilainya yakni, Mineral Logam, Mineral bukan Logam dan Batuan.

P_20170428_120156
Boss, PT AMNT, Arifin Panigoro datang mendampingi Menteri ESDM, Ignasius Jonan dan anggota Komisi VII DPR RI, Dr.Kurtubi.

Selanjutnya, pasal 3 ayat 1 Permen tadi juga menjelaskan untuk meningkatkan nilai tambah komuditas tambang mineral, dapat dilaksanakan melalui, pengolahan dan pemurnian jenis logam, non logam dan batuan tertentu. Pengolahan dan pemurnian yang dimaksud dalam permen tadi yakni fasilitas Smelter. Dalam UU No 4 tahun 2009 tentang Minerba pasal 170 menerangkan bahwa perusahaan pemegang Kontrak karya (KK) wajib melaksanakan kegiatan pemurnian dan pengolahan bahan tambang mereka di dalam negeri  selambat lambat lima tahun. Itu artinya, sejak diundangkan, batas akhir kewajiban perusahaan harus mengolah dan memurnikan bahan tambang mereka di dalam negeri yakni 12 Januari 2014.

Meski berbagai aturan itu telah dibuat pemerintah, tidak ada tanda tanda, Newmont kala itu sebelum berganti nama dengan AMNT, memurnikan dan mengolah bahan tambang mereka di fasilitas pengolahan di dalam negeri. Bahkan Presiden Direktur, Newmont, Martiono Hadianto mengatakan, Newmont menolak membangun Smelter karena Cure bisnis Newmont tidak sesuai. Newmont perusahaan tambang bukan industry pengolahan.

Belakangan akibat ketidak patuhan itu, pemerintah bereaksi keras. Pemerintahpun mengeluarkan peraturan yang melarang atau membatasi izin eksport konsentrat keluar negeri. NNT pun terus bernegosiasi bahkan pelarangan itu menjadi dalih perusahaan mengurangi karyawan.

Pemerintah dan Newmont pun dipaksa terus bernegosiasi, yang hasilnya, izin eksport akan diberikan serta diperpanjang terus enam bulan sekali. Nemwont menyetujui sebagian saja konsentrat mereka untuk dimurnikan di Smelter Gresik, Jawa Timur. Setelah batas akhir berakhir, pemerintah kembali memaksa Newmont membangun Smelter atau sarana pengolahan. Tidak patuh, pemerintah menghentikan eksport Newmont secara total, karyawanpun terus dikurangi.

Tak berhenti disitu, akhirnya, Newmont bersedia menaruh dana kesungguhan untuk membangun Smelter dengan Freeport, izin eksportpun kembali diberikan. Tak ada progress berarti, berhembus kabar bahwa 82 persen saham Newmont telah di lego dan telah diakuisisi PT Medco Eenergi dan PT AP Investama, selanjutnya kedua perusahaan itu membentuk PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) kini.

Terakhir Newmont malah menolak bernegosiasi dengan pemerintah bahkan mengancam menggugat pemerintah karena menolak  renegosiai KK bahkan menyesuaikan KK dengan aturan yang baru atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). (dikelola dari berbagai sumber,Red).

Kini setelah AMNT kembali mengambil alih Batu Hijau, kepastian tanggung jawab membangun Smelter menjadi masalah yang tidak ada ujung pangkalnya. Perusahaan tidak kunjung bisa membangun Smelter secara langsung karena berbgai proses perizinan yang disyaratkan pemerintah. Pertanyaannya, mengapa AMNT baru ribet soal izin hari ini. Bukankah kewajiban pembangunan Smelter sudah diperintah UU dan PP bertahun tahun lalu dan sudah menjadi tanggung jawab Newmont sebagai pemegang saham sebelumnya.

5123d5c82dd534986f25dc1ca78d4ae4
Lokasi tambang PT Newmont yang kini di ambil alih kontraktor nasional, PT Aman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Menteri ESDM, Ignasius Jonan malah menjelaskan pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan relaksasi pemberian izin eksport untuk AMNT dan Freeport . Relaksasi itu dikeluarkan melalui PP nomor 1 Tahun 2017 perubahan keempat PP 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan usaha pertambangan mineral. Dalam PP itu, pemerintah kata Ignasius memberikan kembali tenggat waktu lima tahun batas akhir pembangunan Smelter kepada AMNT dan Freeport hingga tahun 2022.

‘’Kita berikan rekomendasi izin eksport enam bulan. Setiap enam bulan, kami akan turunkan tim ferivikator ke AMNT. PP itu memberi batas waktu lima tahun bagi pemegang IUPK untuk menyelesaikan pembangunan sarana pemurnian dan pengolahan. Rekomendasi akan diberikan sesuai dengan tahapan pembangunan Smelter. Jika tahapan bagus akan diperpanjang jika tidak akan dicabut,’’ kata Jonan, santai, kepada pers, di Site Batu Hijau, Jum’at (28/4) lalu.

Kebijakan inkonsistensi dari pemerintah ini membuktikan bahwa fasilitas izin eksport yang diberikan pemerintah pusat seakan dalih untuk selalu memudahkan para kontraktor asing atau perusahaan tambang, meski melanggar aturan. Penegakkan aturan dan kepastian hukum seakan diabaikan.

Jika kebijakan ini terus tidak ditindak lanjuti dengan tegas, maka bukan tidak mungkin pembangunan Smelter hanya isu belaka, tidak nyata dan bagian dari permainan elite elit saja. Faktanya, yang jadi korban selalu para karyawan, buruh dan ekonomi didaerah setempat.

Dengan berbagai fasilitas izin usang yang diberikan pemerintah hingga kini, lantas siapakah yang menjamin keberlangsungan AMNT dimasa yang akan datang ?. Berapakah sisa deposit pada fase tujuh ini? Mungkinkah AMNT akan berakhir  bahkan jauh sebelum smelter dibangun ?. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here