Menteri Jonan dan Boss Amman Jamin Smelter Berjalan

0
251
div class="td-all-devices">

Kita coba percepat izinnya. Saya akan jadi koordinatornya, bagaimana supaya izin ini dipercepat dan selesai dalam satu meja saja,’’

Menteri ESDM RI, Ignasius Jonan.


IMG-20170429-WA0008
Menteri ESDM RI, Ignasius Jonan, berpose bersama jajaran AMNT, Bupati Sumbawa Barat, H.W.Musyafirin dan Wakil Bupati, Fud Saifuddin beserta anggota DPR RI Komisi VII, Dr.Kurtubi usai meresmikan lokasi pembangunan Smelter di Benete, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Jum’at (28/4).

SUMBAWA BARAT—Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, akhirnya meresmikan lokasi pembangunan pengolahan dan pemurnian tembaga milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Benete, Tambang Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Jum’at (28/4).

Ignasius Jonan menegaskan, akan mecabut izin eksport PT AMNT jika dari hasil evaluasi tim progress pembangunan Smelter (Industri mengolahan dan pemurnian,red) tidak sesuai. Ia mengatakan pemerintah telah menerbit Peraturan Pemerintah (PP) nomor 1 tahun 2017, perubahan keempat PP 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pemerintah dalam PP tadi (PP 01,red) memberikan tenggat waktu hingga lima tahun, dimulai sejak Januari 2017 hingga Januari 2022 sebagai batas akhir pemberian relaksasi izin eksport yang diberikan kepada AMNT. Dalam enam bulan sekali, kata Ignasius, ia akan mengirimkan tim verifikator ke Benete bahkan secara langsung ia akan mengecek sejauh mana perkembangan pembangunan Smelter ini. Jika volumenya sesuai, maka rekomendasi izin eksport bisa diperpanjang, namun jika progressnya tidak bagus, rekomendasi izin tidak akan diberikan atau dicabut.

“ Amman dapat rekomendasi eksport itu syaratnya apa, yaitu, harus mengajukan laporan kemajuan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian.Perusahaan pemegang IUPK wajib melakukan kegiatan pengelolahan dan memurnian. Maksudnya, itu jika melakukan eksport jika tidak yang tak apa apa,’’kata Jonan kepada pers, di Site Batu Hijau.

IMG-20170428-WA0052
Bupati Sumbawa Barat, H.W.Musyafirin didampingi Presedir AMNT, Rakhmad Makasau memberi penjelasan Menteri ESDM, Iganasius Jonan di lokasi pembangunan Smelter, Benete.

Tidak hanya pemberian rekomendasi eksport, evaluasi setiap enam bulan juga diperlukan untuk pemberian fasilitas pengurangan pajak  khusus logam. Saat ini kata dia, pemerintah memberikan fasilitas pengurangan pajak sebesar 5 persen kepada AMNT. Jika setelah enam bulan progress pembangunan smelter tidak bagus maka sisanya tetap akan ditagih pemerintah.

Ceo PT AMNT, Arifin Panigoro mengatakan, pihaknya berusaha memenuhi waktu sebelum batas akhir pembangunan Smelter berakhir 2022 mendatang. Ia mengakui, setidak ada  50 item proses perizinan yang akan dilalui AMNT guna membangunan sarana pengolahan dan pemurnian tadi, termasuk Industri hilirnya. Maka itu, ia meminta bantuan kepada Bupati Sumbawa Barat dan Menteri untuk membantu percepatan proses izin itu.

‘’ Kami ingin selesaikan fasilitas ini dalam waktu 3,5 tahun saja,’’kata Arifin.

Menurut Arifin, konstruksi Smelter di Sumbawa Barat memiliki kapasitas hingga 2 juta matrik ton atau membutuhkan sedikitnya lebih dari 5000 tenaga kerja. Ia mengakui, perizinan cukup berat dilalui masalah Amdal dan studi studi.

“Kita coba percepat izinnya. Saya akan jadi koordinatornya, bagaimana supaya izin ini dipercepat dan selesai dalam satu meja saja,’’ sambung Menteri Jonan menyela jawaban Arifin Panigoro.

P_20170428_120206
CEO PT AMNT, Arifin Panigoro, tengah memberikan keterangan kepada pers.

Apa tanggapan Pemerintah Sumbawa Barat?. Bupati Sumbawa Barat, H. W.Musyafirin mengatakan, sebagai bagian dari pemerintah, ia menegaskan akan mengamankan kebijakan pusat. Ia berjanji akan membantu percepatan syarat izin dan ikut mengawasi kemajuan pembangunan smelter ini.

“ AMNT juga menyampaikan ke saya, mereka akan melaksanakan pembangunan itu setidaknya pertengahan tahun ini juga. Kita lihat saja perkembangannya,” demikian, Bupati.

Seperti diketahui, PT AMNT menyetujui kebijakan pemerintah yang mengharuskan perusahaan dengan Kontrak Karya (KK) bersedia  merubah kontrak kerjanya dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sesuai dengan  Surat Keputusan (SK) IUPK Nomor 414 K/30/MEM/2017 dari Menteri ESDM, AMNT diberi jatah kuota eksport hingga 675.000 Wet Matric Ton (WMT). Rekomendasi izin eksport ini diterbitkan Menteri Jonan pada 17 Februari 2017.

Kuota ini lebih kecil dibandingkan dengan kuota PT Freeport Indonesia (FI) yang mencapai 1.113.105 WMT. PT AMNT dan Freport adalah dua perusahaan tambang mineral raksasa yang akhirnya menerima kebijakan mengganti KK dengan IUPK. Namun hingga kini, Freeport belum menunjukkan keseriusan membangun fasilitas smelter (sumber:detikfinance.com).

Arifin  Panigoro Bantah PHK Besar Besaran

IMG-20170428-WA0033
Menteri ESDM RI, Igansius Jonan memberikan keterangan Pers, di Site Batu Hijau sebelum mendengarkan presentasi Presedir AMNT.

Sementara itu, ribuan karyawan Batu Hijau dilaporkan resah akibat ketidak pastian operasi perusahaan, jelang berakhirnya produksi fase enam ekploitasi mineral. Isu akan terjadinya pengurangan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar besaran tidak dapat dihindari. Mungkinkah penurunan produksi dan efisiensi keuangan perusahaan untuk membangun smelter diduga menjadi alasan utama PHK terjadi?.

Ceo PT AMNT, Arifin Panigoro menolak jika  masalah produksi dan efisiensi keuangan perusahaan guna membangun smelter dikaitkan dengan isu PHK. Ia mengatakan, belum ada pembicaraan kearah sana (PHK,red).

‘’Tidak  harus dihubungkan seperti itu juga. Bahwa efisiensi itu harus, iya. Kita ini termasuk baru ya, beberapa langkah masih dijalankan,” akunya.

Arifin menegaskan, karena oprasi belum selesai tentu saja situasi ini membuat orang gelisah. Ia mengakui, memang operasinya sedang berubah, apalagi jika fase enam selesai, pihaknya harus memulai yang lain. Itu makanya, kata dia, di internal management masalah ini tengah digodok, termasuk masih memilih langkah langkah operasi seperti apa.

‘’Jadi yang sibuk sekarang ini bagian perencanaan dan eksplorasi, karena opsinya ada beberapa. Maklum saja jika orang yang tidak mengerti menebak nebak. Yang jelas, belum ada ada kebijakan seperti itu (PHK,red). Malah jika Smelter ini berjalan lancar, kita butuh ribuan tenaga kerja lagi,’’Janji, Arifin. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here