Pandangan Kritis Fraksi Terhadap 23 Raperda

0
147
div class="td-all-devices">

PARLEMENTARIA DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT

logo-dprdKERJASAMA SEKRETARIAT DPRD DENGAN zonamerah.net


TALIWANG—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengelar rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan umum Fraksi terhadap penjelasan Bupati tentang Raperda inisiatif DPRD dan usulan Raperda Pemerintah Daerah tahun 2017 serta penyampaian  tanggapan Bupati atas pembentukan Pansus 23 Raperda KSB. Paripurna berlangsung di ruang sidang utama, Selasa (25/4) pukul 10.00 Wta.

IMG-20170425-WA0002
Suasana Sidang Paripurna penyampaian pandangan Fraksi terhadap Panitia Khusus (Pansus) 23 Raperda yang diajukan DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Sejumlah Fraksi menyampaikan pandangan terhadap beberapa rancangan Perda yang disampaikan Eksekutif. namun yang menarik Fraksi Indonesia Raya adalah fraksi yang paling kritis, menyoroti sejumlah Raperda strategis yang diajukan pemerintah. Melalui juru bicaranya, Mustakim Pattawari, Fraksi Indonesia Raya merinci  setidaknya ada enam pandangan kritis fraksi itu terhadap rencana usulan kebijakan pemerintah daerah tersebut.

Diantaranya, Perda tentang dasar penempatan ASN yang menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dalam katagori sudah kualifikasi atau sertifikasi agar tidak mudah dipindah tempatkan agar tidak mengganggu kualitas bidang tugas PPNS tersebut.

Selanjutnya, kata dia, Perda Pengelolaan Zakat, Infak dan Sadakah dilaporkan masih dalam polemik karena belum ada aturan khusus dalam UU mewajibkan tersebut. sementara dalam aturan agama, hitungan zakat diatur sesuai nisabnya, dan itu kewajiban setiap ummat muslim.

Ketiga,  Raperda Izin dan kerja sama Toko Modern diharapkan merujuk kepada aturan baku dimana  pengusaha Toko Modern dapat memunhi ketersediaan produk produk lokal. Faktnya, daya serap UMKM lokal terhadap keberadaan Toko Riteail ini tidak jelas. Maka itu, menurut Fraksi ini pemerintah daerah didorong produk unggulan lokal melalui pengembangan UMKM  yang fokus.

Ke empat, Raperda Proteksi lahan pertanian diharapkan dapat memberikan solusi alternatif terhadap masyarakat yang memiliki lahan pertanian terbatas. Perlu ada regulasi atau aturan yang memungkinkan perlindungan terhadap petani pemilik lahan terbatas agar tidak menjual lahan karena memenuhi kebutuhan keluarga, seperti sakit, acara pernikahan, dan sekolah anak anak mereka.

Kelima, Raperda rencana pembangunan daerah dapat memiliki sinergitas dengan induk program. Dan terakhir, Raperda retribusi kepelabuhanan diharapkan segera dioptimalkan sesuai potensi yang ada. meningkatnya aktifitas perekonomian di pelabuhan akan berdampak langsung terhadap tumubuh kembangnya sektor usaha dan peluang kerja.

menanggapi pandangan kritis tersebut Bupati KSB Dr. Ir W Musyafirin MM, prinsipnya menerima dan mengapresiasi enam usulan inisiatif raperda yang di ajukan oleh DPRD selanjutnya akan segera di bahas oleh Pemda dan DPRD termasuk 17 Raperda usulan pemerintah.

“Atas inisiatif tersebut pemerintah mengapresiasi penyusunan peraturan daerah. Sebagaimana di ketahui peraturan daerah adalah payung hukum pelaksanaan otonomi daerah dan menjadi konsep bersama guna memberikan kepastian hukum terhadap kebijakan pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah, “demikian, Bupati. (ADV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here