FKDM Ingatkan Konflik Tenaga Kerja dan Perbatasan

0
140
div class="td-all-devices">

MATARAM–Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang digelar Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Provinsi NTB menjadi ajang pemaparan tim FKDM Sumbawa Barat.

P_20170523_201003
Rakorda FKDM Se NTB, resmi di Buka Kepala Badan Kesbangpoldagri NTB, H.L . Safi’i atas nama Gubernur. Sekitar ratusan peserta menghadiri Rakorda ini mulai dari Ketua dan Sekretaris FKDM se NTB serta Kepala Kesbangpoldagri Kabupaten Kota se NTB. Acara dilaksanakan di Ball Room Hotel Golden Palace, Mataram, 23-24 Mei 2017.

Dua isu strategis yang diangkat FKDM Sumbawa Barat di attensi serius FKDM Provinsi NTB. Rakor FKDM se NTB, menurut kepala Kesbangpoldagri NTB, H. Syafi’i untuk membahas laporan peristiwa dibidang keamanan, ketertiban masyarakat serta ancaman gangguan keamanan yang bisa dideteksi dini.

Laporan masing masing kabupaten kota akan dibahas secara bersama dengan melibatkan Polda NTB, Badan Intelijen Negara (BIN) serta TNI. Hasil pembahasan tadi kata dia, akan mengerucut kepada rekomendasi rekomendasi yang ditujukan kepada Gubernur selaku kepala wilayah ditingkat Provinsi, Kapolda, Kepala BIN NTB dan Danrem.

”Kita ajukan dua masalah strategis yang dihadapi Sumbawa Barat di ajang Rakorda ini. Alhamdulillah dua duanya di atensi. Pertama masalah konflik tenaga kerja isu pengurangan besar besaran serta konflik sosial, ekonomi dan administratif di perbatasan antara Sumbawa dan Sumbawa Barat yang masih sengketa,” kata, Ketua FKDM Sumbawa Barat, Khaeruddin, di Mataram, Selasa 23 Mei 2017.

Menurut Khaeruddin, FKDM Sumbawa Barat telah merekomendasikan sedikitnya 21 hasil deteksi ancaman keamanan ketertiban masyarakat, baik bidang sosial, ekonomi dan tenaga kerja. Ia bersyukur dari 21 laporan atau rekomendasi tersebut sebagian besar diantaranya telah ditindak lanjuti Bupati, H.W.Musyafirin.

P_20170524_085714_1
Kasubdid IV Kemanan Negara (Kamneg) Direktorat Intelijen Keamanan (Iltelkam) Polda NTB, AKBP Yunus tengah memaparkan kondisi ganguan Kamtibmas dan ancaman keamanan di wilayah NTB.

Ia mengingatkan konflik perbatasan akan berdampak luas terhadap sengketa kependudukan, tenaga kerja, kriminalitas, narkoba serta prostitusi. Sejauh ini korban akibat konflik berdarah antara warga dua kabupaten sudah berjatuhan. Keberadaan Cafe di perbatasan memicu konflik sosial berkepanjangan dan menyulut konflik dua warga di dua wilayah. Maka itu FKDM Sumbawa Barat merekomendasikan agar Gubernur NTB segera membentuk tim khusus menyelesaikan masalah ini, mempercepat status perbatasan dua wilayah tadiĀ  serta mengambil langkah yang diperlukan, baik bersifat sementara dan berkelanjutan.

Demikian pula masalah tenaga kerja. Ketidak pastian perencanaan operasi perusahaan perusahaan konvensional di Sumbawa Barat, termasuk kebutuhan atau pengurangan tenaga kerja membuat isu PHK menjadi masalah dan konflik sepanjang tahun. Terutama di PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) penyumbang terbesarĀ  tenaga kerja di NTB dan lokal Sumbawa Barat. FKDM meminta Gubernur memberi perhatian serius dan mendampingi nasib pekerja serta mengoptimalkan hak hak yang mereka harus terima. Terutama kepastian masa depan bursa kerja di perusahaan itu jika kelak membangun Smelter.

FKDM NTB yang diketuai Wakil Rektor Universitas Mataram, Dr. H.M.Nasir juga memaparkan potensi konflik Suku, Ras, Agama dan Radikalisme di NTB. Pihaknya juga berusaha menghapus stigma negatif tentang wilayah Bima sebagai wilayah rentan radikalisme dan konflik komunal.

IMG-20170523-WA0026
Ketua FKDM Sumbawa Barat, Khaeruddin, SH tengah memaparkan hasil deteksi dan ancaman keamanan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

Selain Nasir, pejabat Polda NTB, melalui Kasubdit IV Keamanan Negara (Kamneg), AKBP Yunus juga memaparkan tugas dan fungsi Intelejen Polri dalam mengamankan negara sekaligus peran deteksi dini FKDM bersama Polri. menurutnya, tugas FKDM dengan tugas intelijen sama. Hanya saja FKDM melibatkan partisipasi masyarakat yang diwadahi pemerintah melalui Kesbangpoldagri.

Hal yang sama juga disampaikan staf khusus analisiis dan evaluasi BIN NTB, Safruddin. Ia menyampaikan peran FKDM sangat strategis dalam membantu aparat negara terutama BIN, untuk melakukan deteksi serta analisis ancaman teritorial kepada negara. Ia menegaskan BIN menilai ancaman radikalisme serta munculnya pemahaman tertentu melalui Ormas dan kelompok tertentu yang menjalankan kebijakan dan kegiatan bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. (ZM.ndy-01)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here