Pemprov Jamin Bayar Guru PTT

0
178
div class="td-all-devices">

Foto//Ketua Fraksi PAN dan Anggota Komisi I DPRD Sumbawa Barat, Muhammad Hatta.

SUMBAWA BARAT— Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga anggota Komisi I DPRD Sumbawa Barat, Muhmmad Hatta menegaskan Ia dan anggota komisi secara bertahap terus mengupayakan pembayaran hak gaji para Guru Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA dan SMK. Ini dilakukan setelah peralihan kewenangan dan tata kelolah kelembagaan diambil alih Pemerintah Provinsi NTB.

Komisi I menurut Hatta, telah berulang kali melakukan langkah lobi guna mempercepat realisasi nasib para Guru PTT Ini. Terhitung tiga kali komisi terkait menurut Hatta berkonsultasi dengan Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov, hasilnya baru gaji Guru PTT dengan SK Bupati disanggupi untuk ditanggulangi Pemprov.

“Ya, yang dibayar itu, gaji guru SMA dan SMK sesuai kewenangan Pemprov. Ada total 288 tenaga yang memiliki SK Bupati yang mayoritas Guru diambil alih gajinya oleh pemprov. Sisanya masih terus akan diupayakan,”ujar, Hatta kepada wartawan, kemarin.

Selain Guru PTT, ada juga tenaga PTT Kehutanan dan pegawai Perhubungan khususnya yang ditempatkan di Terminal. Khusus non guru, menurut Hatta, Pemprov masih belum memastikan akan menanggung atau tidak pembayaran gaji mereka. Ini menurutnya, yang masih terus diperjelas komisi terkait.

“Kita terus mengupayakan mendesak Pemprov menyelesaikan status kepegawaian para guru dan non guru PTT agar gaji mereka ikut ditanggulangi. Kami pun mendesak pemerintah Sumbawa Barat membahas masalah ini lebih klinis dengan DPRD . Kita juga harus memikirkan guru non SK Bupati dan non guru yang SK Bupati ataupun yang tidak,” tegas, Hatta.

Karena itulah, ia sebagai anggota Komisi I mendesak pimpinan DPRD untuk mengagendakan rapat kerja dengan Bupati, agar segera menyelesaikan hak para PTT yang nasibnya terkatung katung. Sebelum APBD Perubahan masuk dalam agenda klinis komisi.

“Wajib pemerintah daerah menganggarkan alokasi biaya untuk mengakomodir PTT yang tidak ditanggunlangi Pemprov, sebagai langkah antisipatif sekaligus solusi cepat. Harus di APBD Perubahan ini,” tegasnya.

Sesuai kebijakan Pemerintah Pusat, sejumlah kewenangan daerah diambil alih pemerintah provinsi. Salah satunya bidang Kehutanan, ESDM, pendidikan menengah dan tinggi, Perhubungan dan Perikanan bidang pulau pulau kecil. Kondisi ini berbuntut terhadap beban masalah status kepegawaian. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here