Memalukan Pemerintah Masih Berdebat Soal Tapal Batas

0
123
div class="td-all-devices">

Gubernur NTB Lamban

SUMBAWA BARAT—Berlarut larutnya penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat berdampak luas. Tidak hanya mememicu konflik sosial ekonomi namun juga politik dan keamanan.

Pemerintah dua daerah masih bersih keras dengan data administratif serta peta koordinat perbatasan yang dimiliki masing masing dua daerah serumpun ini. Sejak UU Nomor 30 tahun 2003 tentang berdirinya Kabupaten Sumbawa Barat disahkan, sejak itupula masalah tapal batas itu tidak kunjung usai.

Pejabat Pemda Sumbawa tengah menunjukkan peta koordinat perbatasan dua daerah kepada tim Kemendagri dan Karo Pemerintahan Provinsi.

Gubernur Nusa Tenggara Barat, TG. KH.Zainul Majdi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 298 tahun 2009 tentang tapal batas dua kabupaten tadi. Sayang SK ini ditolak dan di gugat Kabupaten Sumbawa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Meski PTUN menolak gugatan itu, namun kisruh dua kabupaten sedarah ini tidak kunjung berhenti.

Dua Bupati sempat di panggil Wakil Gubernur, H.Muhammad Amin guna menengahi masalah ini, namun pertemuan tersebut berlangsung buntu. Akhirnya Gubernur NTB bersurat ke Mendagri untuk kembali menengahi dan mengambil keputusan final.

Rabu (12/7) sejumlah pejabat Direktorat Otonomi Daerah dan tapal batas didampingi Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Setda Provinsi NTB, Wirajaya terjun langsung ke perbatasan dua daerah tepatnya wilayah Desa Poto Tano dan Labuhan Mapin. Tim ini juga didampingi para pejabat pemerintah dua kabupaten.

Kabupaten Sumbawa diwakili Asisten I, Muhammad Ikhsan dan Kabag Pemerintahan, Sahabuddin. Sementara dari Pemda Sumbawa Barat diwakili, Staf Ahli bidang pemerintahan, Hirawan Hatta, Kabag pemerintahan, M.Endang Arianto. Hadir pula kepala desa Poto Tano dan Labuhan Mapin.

Suasana Pengecekan Tapal Batas Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat oleh tim Kemendagri di Poto Tano jalan Lintaan Batas lintas jalan negara Batu Guring, Rabu (12/7).

Dilokasi, tim Kemendagri mengecek lokasi perbatasan yang diklaim kedua kabupaten serta mengambil data dan dokumentasi berupa audio visual udara.

“Tim Kemendagri lakukan Puldata secara langsung. Hasil pengecekan ini akan segera dievaluasi serta dianalisa kementerian sebelum mengambil keputusan final,” ujar, Karo Pemerintahan Pemprov NTB, Wirajaya, kepada wartawan.

Sayang, disela sela pengecekan tim sempat terjadi perdebatan antara pejabat dua kabupaten. Kedua daerah masih saja beradu argumen didepan tim dari Kemendagri. Pejabat Sumbawa Balkan menolak mengecek tapas batas yang diajukan Sumbawa Barat. Perdebatan yang tidak perlu ini sontak mengundang perhatian masyarakat dan pengguna jalan negara yang melintasi lokasi.

“Apa yang mereka perdebatkan. Apa yang mereka rebut? Masyarakat butuh status administrasi saja. Di Sumbawa dan Sumbawa Barat sama saja. Sama sama di Indonesia,” celoteh sejumlah warga dilokasi.

Selama 13 tahun masyarakat diperbatasan dua wilayah mengalami berbagai kesulitan. Baik status kependudukan, layanan kesehatan serta masalah konflik keamanan dan kriminalitas. Ketidak jelasan status ini membuat warga sulit menerima pelayanan yang baik.

Data Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Sumbawa Barat menyebutkan konflik komunal akibat beroperasinya Cafe yang menjual minuman keras ilegal dilokasi perbatasan menimbulkan konflik sosial antar masyarakat. Tak jarang penduduk dua wilayah kerap menjadi korban kekerasan akibat perkelahian. Hingga kini berbagai masalah ini tidak kunjung bisa diselesaikan.

Ketua FKDM Sumbawa Barat, Khaeruddin, SE menilai pemerintah Provinsi NTB lamban menyelesaikan konflik perbatasan ini. Gubernur sesuai kewenangannya seharusnya mampu bertindak tegas dan mengendalikan dua pemerintahan agar berfikir dalam kepentingan masyarakat ketimbang ego kedaerahan. Apalagi pemicunya perebutan aset investasi dan lain lain.

Perdebatan dua pemerintah dinilainya memalukan dan tidak seharusnya mempertontonkan sikap memaksakan kehendak. Jika pemerintah memikirkan kepentingan masyarakat, kata dia, seharusnya perdebatan ini tidak perlu terjadi.

“Saya rasa Gubernur lamban dan tidak tegas dalam mengamankan kebijakannya. Seharusnya keputusan yang sudah diambil bersifat mengikat dan legal. Jadi tidak ada alasan untuk tidak di jalankan. Membuka ruang negosiasi diluar aturan sama saja membuka ruang perdebatan baru dan syarat politis,”tegasnya.

FKDM kata dia, telah merekomendasikan kepada Gubernur untuk sesegera mungkin menyelesaikan tapal batas ini dan menjamin dua pemerintah menerima apapun keputusan batas wilayah sesuai kepentingan masyarakat. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here