Membongkar Dugaan Anggaran Bodong

0
722
div class="td-all-devices">

Foto Ilustrasi

” Kalau Ada laporan tertulis lebih bagus. Atau juga bisa laporan melalui media massa. Kita akan tetap tindak lanjuti,”

PARyono,SH.MH – KAJARI Sumbawa

SUMBAWA BARAT—Pemerintah dan DPRD  Sumbawa Barat diminta melaksanakan pengawasan ketat terhadap alokasi anggaran untuk belanja publik sebelum proses pengesahan anggaran dilakukan.

Informasi mengenai indikasi adanya permainan atau titipan anggaran ‘Bodong’  kerap disampaikan pejabat dan pegawai sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sejumlah staf dan pejabat di SKPD mengeluhkan dugaan titipan anggaran yang dilakukan oknum berwenang di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPKA) yang mengarahkan anggaran cadangan tanpa sepengetahuan DPRD dan Tim Panitia Anggaran pemerintah stempat.

“Oknum pengelola anggaran DPKA kerap menitipkan anggaran khusus ke dinas yang tidak pernah dibahas atau diketahui DPRD. Modusnya, kerjasama dengan Staf atau pihak dinas untuk mengelola slot anggaran yang dititip, untuk kepentingan si penitip. Praktik ini berlangsung lama, “ ujar sumber salah satu pejabat kepada media (sumber dirahasiakan,Red), belum lama ini.

Sejumlah staf ASN yang lain juga tidak menampik praktik ini terjadi. Pengesahan aitem anggaran yang begitu banyaknya, tidak mampu dikoreksi satu persatu oleh DPRD dan TAPD sendiri.

“Ditingkat klinies, anggaran memang tidak muncul. Tapi saat anggaran di bukukan, ini malah muncul. Ada ribuan lembar kertas yang termuat dalam DPA, itu tidak mungkin diperiksa satu persatu. Apalagi ada ribuan aitem program tentu sulit diteliti. Nah, inilah ruang oknum tersebut, bekerjasama dengan oknum di dinas. Ini bukan tabu lagi. Anggaran yang dititip memang kecil, dari Rp 30 sampai RP 70 juta. Dan pengadaan kecil. Tapi jika jumlahnya banyak dan tersebar di SKPD tentu jadi sangat besar,”terang sumber lain, yang identitasnya minta dilindungi.

Kepala Dinas Pertanian Sumbawa Barat, Marlin Hardi mengatakan dinas siap terbuka dan diaudit khusus jika ditemukan ada praktik kerjasama ilegal tersebut. Ia menegaskan selama ini menjabat evaluasi dan rencana program murni atas sepengetahuan dinas dan tim. Tidak ada praktik titip anggaran ilegal.

“Tapi jika ada laporan saya minta inspektorat turun dulu cek dan audit khsus. Ini zaman terbuka, tak ada yang ditutupi,” katanya keras.

Kendati demikian ia tidak bisa memastikan apa saja aitem program yang dianggarkan dalam DPA dinasnya. Ia hanya menegaskan, sloting anggaran yang dilakukan tanpa sepengetahuan pejabat Dinas atau persetujuan TAPD dan DPRD itu pelanggaran.

“Kita siap siapa saja boleh periksa. Termasuk polisi kejaksaan. Tapi lebih utama inspektorat yang harusnya bergerak duluan,” demikian, Marlin.

Anggota Komisi II bidang anggaran DPRD Sumbawa Barat, Aheruddin sidik membantah ada praktik itu selama ini. Khusus kewenangannya di DPRD pembahasan tahapan anggaran sudah sesuai prosedur. Mulai dari tahapan KUA, PPAS, klinies komisi, badan anggaran hingga pengesahan.

“Jika indikasi itu ada, silahkan diusut. Semua sudah sesuai prosedur. Kita juga ada tahap evaluasi. Semuanya kita cek. Tapi jika anggaran dislot diluar pengesahan kami, ya kami tidak tahu,”aku, Aheruddin.

Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, Paryono, SH.MHmengatakan, Kejaksaan tetap merespons semua indikasi atau dugaan korupsi di Sumbawa Barat. Hanya saja, kejaksaan akan melakukan penelusuran terlebih dahulu sebelum kasus ini di selidiki.

” Kalau Ada laporan tertulis lebih bagus. Atau juga bisa laporan melalui media massa. Kita akan tetap tindak lanjuti,” demikian, Kajari. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here