FPT : Usut Kolaborasi Anggaran Bodong KSB

0
331
div class="td-all-devices">

Foto//Ketua Harian FPT, Zulfahmi, saat berorasi.

Sejumlah pejabat di Sumbawa Barat mengakui bahwa, sloting anggaran bodong atau ilegal tanpa persetujuan DPRD dan TAPD sudah terjadi sejak lama. Bahkan, sebagian anggaran yang diajukan SKPD tehnis justru tidak muncul setelah DPA di bukukan. Malah slot anggaran lain justru muncul.

SUMBAWA BARAT—Merespons laporan media terkait dugaan praktik alokasi anggaran yang diduga Bodong di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKA) Sumbawa Barat, kalangan LSM Sumbawa Barat meminta aparat turun tangan.

Ketua harian Front Pemuda Taliwang (FPT), Zulfahmi, membuat Tim Khusus (Timsus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda NTB dan tim Kejaksaan Tinggi NTB segera bertindak cepat melakukan penyelidikan terhadap praktik permainan anggaran di bidang anggaran DPKA setempat. Menurutnya, kasus anggaran bodong tadi, kejahatan kolaboratif yang melibatkan banyak orang.

“Ini sudah indikasi kuat dan meresahkan. Tidak hanya internal pejabat dan sejumlah pegawai di Sumbawa Barat, internal DPKA sendiri santer mengungkapkan kasus ini,” kata, dia berbicara kepada Pers, Sabtu (5/8) di Taliwang.

Zulfahmi menegaskan, sesuai laporan dan data yang dimiliki pihaknya, permainan anggaran bodong ini sudah berlangsung lama. Sloting anggaran yang dititipkan oknum di bidang anggaran hampir menyasar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tidak terkecuali di DPKA sendiri.

“Aparat bisa cek dari anggaran bantuan hibah yayasan dan Bansos. Sedikit dari anggaran itu dari aspirasi rakyat, banyak dikondisikan sendiri oknum bidang anggaran. Tapi, oknum ini tak bekerja sendiri. Ia pasti direstui oleh tangan tangan yang kewenangannya lebih tinggi,”akunya.

Alokasi anggaran yang diduga bodong ini, menurut Zulfahmi diduga nilainya miliaran rupiah setiap tahun anggaran. Baik anggaran APBD murni dan APBDP.

“Bupati Sumbawa Barat jangan diam saja. Seharusnya ia mengambil langkah tegas memerintahkan tim khsusus mengusut masalah ini. Indikasi ini bisa merusak kewibawaan serta kewenangan DPRD dan TAPD sendiri. Masa, ada slot anggaran disisipi secara ilegal dan bisa dirubah seenaknya dalam dokumen anggaran,” tegasnya, lagi.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan (Kajari) Sumbawa, Paryono, SH.MH mengatakan segera merespons masalah ini. Selain laporan tertulis, Kejaksaan bisa memproses dugaan kasus ini hanya melalui pemberitaan di media massa.

Sejumlah pejabat di Sumbawa Barat sebelumnya mengakui kepada media bahwa, sloting anggaran bodong atau ilegal tanpa persetujuan DPRD dan TAPD sudah terjadi sejak lama. Bahkan, sebagian anggaran yang diajukan SKPD tehnis justru tidak muncul setelah DPA di bukukan. Malah slot anggaran lain justru muncul.

“Biasa slot pengadaan dan bantuan sosial paling banyak,”ujar pejabat tersebut (sumber dipertanggungjawabkan,red).

Media juga mencoba melakukan investigasi singkat terkait dugaan modus hilangnya anggaran atau indikasi merubah anggaran secara ilegal di DPKA. Misalnya, anggaran bantuan yayasan yang telah disetujui DPRD dan TAPD malah hilang.

Kabid Anggaran Suhadi, mengaku anggaran bantuan Yayasan di Kecamatan Seteluk tidak ada dan tidak ada dalam APBD murni atau perubahan. Namun setelah di cek, staf DPKA sendiri mengakui sebelumnya aggaran tersebut sudah di slot.

“Anggaran hibah itu tidak ada dalam anggaran,” sela Suhadi ketus, kepada utusan warga sambil berdiri dan mengabaikan utusan yang mencari informasi tersebut. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here