Jokowi Diminta ‘Gebuk’ Mafia Saham MDB

0
1101
div class="td-all-devices">

“Data kami, 24 persen yang di akuisisi MDB ke Newmont Partnership nilainya lebih dari Rp 8 Trilliun. Kok dijual hanya Rp 4 Trilliun. Sebagai perusahaan pelat merah, DMB atau Gubernur  harus minta persetujuan DPRD NTB dan dua daerah lainnya. Ini diputuskan tanpa persetujuan DPRD dan proses audit resmi serta lelang terbuka. Ini melanggar hukum. Ini skandal,”

Presiden FPT Sumbawa Barat, Sahril Amin.

SUMBAWA BARAT—Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Front Pemuda Taliwang (FPT) yang berbasis di Sumbawa Barat mendesak Presiden Jokowi Dodo mengambil langkah tegas dalam menyikapi kasus dugaan skandal transaksi penjualan 24 persen saham PT Maju Daerah Bersaing (MDB) yang diakuisi Medco Group milik Arifin Panigoro.

Presiden FPT, Sahril Amin menilai Presiden Jokowi Dodo terlalu lamban dan lemah dalam melihat persoalan yang memicu kekacauan dan dugaan korupsi dalam transaksi tersebut. Pertama, kata dia, MDB tidak transparan membuka nilai transaksi yang di sepakati dengan PT. Amman Mineral Industries (AMI). Pemprov NTB sebagai koordinator di konsersium perusahaan daerah, PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) seharusnya melibatkan DPRD tiga daerah dalam memutuskan harga jual saham tersebut.

“Data kami, 24 persen yang di akuisisi MDB ke Newmont Partnership nilainya lebih dari Rp 8 Trilliun. Kok dijual hanya Rp 4 Trilliun. Sebagai perusahaan pelat merah, DMB atau Gubernur  harus minta persetujuan DPRD NTB dan dua daerah lainnya. Ini diputuskan tanpa persetujuan DPRD dan proses audit resmi serta lelang terbuka. Ini melanggar hukum. Ini skandal,” kata Sahril, keras.

Presiden FPT Sumbawa Barat, Sahril Amin.

Ia secara eksplisit menyalahkan posisi Gubernur TGB.Zainul Majdi yang membiarkan proses tidak transparan itu terjadi. Apalagi, kata Sahril, laporan Direktur DMB, Andy Hadianto menyebutkan jatah 6 persen saham DMB di MBD hanya dinilai Rp 500 Miliar. Belakangan keterangan itu berubah ubah di media.

“Seharusnya DMB itu dapat Rp 1,4 Trilliun bukan Rp 500 Miliar. Kemana sisanya. Ini uang negara, harus ada audit dan nilai hak negara disitu. Tapi kok Gubernur membiarkan ini terjadi,” terangnya.

Sahril menegaskan, sejak tahun 2009 silam. FPT sendiri pernah melaporkan dugaan skandal penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan coorporasi tertentu. Sebut saja, Multi Capital anak perusahaan group Bakrie. DMB tidak pernah melibatkan DPRD tiga daerah dalam memutuskan bergabung mengakuisisi 24 persen saham Newmont dengan Multi.

“Saya laporkan skandal korupsi proses itu bahkan hingga ke KPK tahun 2009. Belum lagi ketika itu, Multi secara sepihak telah menggadaikan 24 persen saham mereka ke Credit Swiss sebuah lembaga pinjaman Financial dunia,” tuding Sahril.

Selain FPT reaksi keras juga ditunjukkan sejumlah Fraksi DPRD NTB dan Komisi DPRD Sumbawa. Muhammad Rafiq, ketua Komisi II DPRD Sumbawa mengecam sikap tertutup Dirut DMB, Andy Hadianto atas tidak jelasnya nilai transaksi harga saham yang menjadi hak DMB.

Sebagai perusahaan patungan tiga daerah, baik Pemprov NTB , Pemda Sumbawa Barat dan Sumbawa, DMB tidak terbuka terhadap nilai transaksi saham hak daerah.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menurut Rafiq begitu politisi PDI P itu disapa, Andy Hadianto mengakui nilai jatah 6 persen hak DMB dari 24 persen saham di MDB Rp 1,4 Trilliun. Tapi menurutnya, Andy tidak bisa menjelaskan kemana sisanya.

“Di dalam RUPS pak Andy mengaku hanya menerima setoran Rp 700 miliar ke kas DMB, lantas kemana sisanya,” kata Rafiq bertanya.

Begitu di desak, kata dia, DMB justru tidak bisa menjawab dan terkesan tidak tahu. Itu artinya, DMB menutup nutupi proses ini. Menurutnya pernyataan Andy soal tranfer nilai jatah transaksi dan yang diterima di kas DMB disampaikan nya secara terbuka sekitar dua bulan lalu saat mendekati RUPS.

“Andy tidak boleh main main. Ini menyangkut hak masyarakat NTB.Kemana sisa Rp 700 miliar itu. Karena ketidak jelasan inilah, komisi II sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi antara DMB dan MDB,”demikian,Rafiq. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here