Langgar Aturan, Disnaker Ancam Black List PJTKI

0
163
div class="td-all-devices">

Semenjak moratorium TKW ke timur tengah, khususnya Saudi Arabia dan negara tetangga di berlakukan, banyak TKW  direkrut dan ditampung secara ilegal lantas dijual ke agen atau perusahaan PJTKI yang tidak jelas. Modusnya, mereka TKW ini diselundupkan dengan visa umroh atau wisatawan,”

Kabid Lattas Penta Disnaker Sumbawa Barat, Taufik Hikmawan, S.Psi.

SUMBAWA BARAT—Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbawa Barat menegaskan kembali menolak memproses usulan Perusahaan Jasa Pegiriman Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) jika mengabaikan kebijakan Medical Check UP.

Kepala Bidang (Kabid) Pelatihan Produktifitas Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja (Lattas Penta) Disnaker, Taufiq Hikmawan, menegaskan, pihaknya tetap akan meblack list PJTKI yang berulang kali lalai serta tidak mengindahkan larangan pemerintah agar PJTKI tidak boleh melakukan medical check up selain di fasilitas RSUD Assyifa milik pemerintah.

“Kami tegaskan tidak ada toleransi bagi PJTKI yang melanggar kebijakan pemerintah. Peringatan dan sosialisasi sudah kita lakukan tapi jika melanggar kita Black List,”ujarnya.

Selama ini, kata dia, medical check dilakukan diluar Sumbawa Barat. Kondisi ini kata Taufiq membuat dinas sulit memantau dan memverifikasi syarat calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terutma asal Sumbawa Barat. Disnaker sejatinya ingin menekan kelalaian dan masalah dikemudian hari.

“ SeIain itu juga, kita perlu memastikan pemerintah menerima sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari medical check up ini,” akunya.

Kebijakan pelarangan medical check up diluar daerah yang direkomendasikan pemerintah menurutnya, mulai di berlakukan sesuai instruksi Bupati, H.W.Musyafirin sejak tahun 2016 lalu.

TKW Sumbawa Barat Rentan Jadi Korban Perdagangan Manusia

Selain masalah aturan medical check up tadi, pemerintah setempat kata Taufik juga melaporkan maraknya penjualan manusia atau Human Traffiking berkedok Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Menurutnya, dari laporan dan data yang dihimpun Disnaker menyebutkan calon TKW direkrut secara ilegal, atau tidak terdaftar secara resmi melalui pemerintah. Ini dilakukan para oknum sponsor atau perekrut TKW yang perusahaannya tidak jelas atau tidak terdaftar.

“Ada banyak kasus seperti ini kita temukan. Semenjak moratorium TKW ke timur tengah, khususnya Saudi Arabia dan negara tetangga di berlakukan TKW yang direkrut ditampung secara ilegal lantas dijual ke agen atau perusahaan PJTKI yang tidak jelas. Modusnya, mereka diselundupkan dengan visa umroh atau wisatawan,” tegasnya.

Karena itulah, Disnaker kata dia, telah berkoordinasi dengan kepolisian dan imigrasi bahkan Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan TKI ilegal untuk memburu dan mendeteksi aktifitas para sponsor gelap ini.

“Beberapa diantaranya sudah dikantongi dan tengah didalami aparat. Kami tidak ingin TKW kita justru jadi korban perdagangan manusia,”demikian Taufiq Hikmawan. (ZM.ndy-0/ADVERTORIAL)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here