KSB Tunjukkan Agresifitas Lobi Infrastruktur Nasional

0
188
div class="td-all-devices">

FOTO//Menteri PUPR, Basuki Hadimudjono, tengah kiri menerima Konsultasi Bupati Sumbawa Barat, H.W.Musyafirin didampingi Anggota Komisi V DPR RI dari fraksi PDI P, Kamis (24/8).

SUMBAWA BARAT—Pemerintah Sumbawa Barat memanfaatkan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengoptimalkan realisasi target pembangunan di daerah setempat.

Kegiatan Pra Konsultasi Regional (Konreg) PU wilayah Bali Nusa Tenggara, 2017 di Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu dimanfaatkan pemerintah Sumbawa Barat untuk menjadi momentum mengangkat isu dan rencana strategis pembangunan soal ke PU an guna memperjuangkan infrastruktur strategis bedampak ekonomi dan sosial luas.

“Beberapa hari ini Bupati bersama Komisi V DPR RI bertemu Menteri PU guna memperkuat proyek strategis nasional di Sumbawa Barat,” kata, Amar Nurmasnyah, ST, pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam keterangan persnya, Kamis ( 24/8) di Jakarta.

Amar menegaskan, Bupati, H.Musyafirin bersama Anggota DPR RI Komisi V, Rahmad Hidayat anggota Fraksi PDI P dapil NTB dan Nusyrwan anggota Komisi yang juga pengurus pusat PDIP P di terima Menteri PU PR, Basuki Hadimujono, diruang kerjanya.

Beberapa infrastruktur strategis yang di perjuangkan Bupati  tersebut antara lain, proyek pembangunan bendungan raksasa Bintang Bano (sudah running), Jaringan Irigasi yang dimulai 2018 multy years sepanjang 700 Meter.

Selanjutnya, jalan penghubung Dermaga Lalar  menuju PLTU Kertasari 85 kilometer tahun 2018. Talud Danau Rawa Taliwang 2018 multy years sepanjang 470 meter serta fasilitas penaggulangan banjir kota sepanjang 430 meter yang dikerjakan secara multy years juga.

Konreg Kemen PU wilayah Bali Nusra Tenggara diselenggarakan guna mengidentifikasi isu strategis soal pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Khusus wilayah NTB, Pemrov NTB melalui dinas PU juga ikut mendorong percepatan infrastruktur strategis nasional bisa terealisasi sesuai target.

Pemerintah Provinsi NTB akan terus berupaya agar hasil pembahasan ataupun usulan dimaksud utamanya yang masuk Baseline dapat segera tertuang dalam DIPA Kementerian PUPR. (Sumber PPID, puprovinsintb@goo.if,red). (ZM.ndy/ADV -KERJASAMA ZONAMERAH.NET DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBAWA BARAT)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here