Transisi Pemprov Harusnya Tak Rugikan Daerah

0
227
div class="td-all-devices">

FOTO//Plt. Sekretaris Daerah Sumbawa Barat, Dr. Amri Rakhman, M.Si

SUMBAWA BARAT—-Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat akhirnya tidak ingin terus menerus menunggu tarik ulur kebijakan Pemerintah Provinsi NTB yang berdampak luas terhadap tersendatnya pembangunan dan investasi di daerah setempat.

Baru baru ini, Pemda setempat telah membentuk tim pencegahan dampak Kehutanan, Kelautan dan Pertambangan. Ini dilakukan sebab pengelolaan tiga sektor tadi diambil alih kewenangannya oleh Pemerintah Provinsi NTB sesuai UU 23 tahun 2014 tentang pelimpahan sebagaian kewenangan daerah ke Provinsi.

“Pak Bupati sudah menandatangani SK soal pembentukan tim pengendalian dampak ini. Anggotanya instansi yang terkait langsung,” kata, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda), Amri Rakhman, kepada Pers diruang kerjanya, Selasa (5/8).

Amri mencontohkan, izin bidang kelautan, misalnya pengelolaan gili balu sampai saat ini izin kawasan belum dari kehutanan provinsi dan DKP NTB. Selanjutnya, soal galian C terkait pelakasanaan infrastruktur di daerah harus izin ESDM Propinsi. Ada juga pengelolaan kawasan hutan Bendungan Bintang Bano. Jika izin ini menumpuk, kata dia,ikut menghambat pembangunan.

“ Karena ini masih transisi kami membentuk tim gabungan lintas SKPD agar seluruh izin dan kewenangan Provinsi yang menyangkut daerah bisa diurus satu pintu oleh tim ini. Ini direspon baik. Itu sama saja kita juga bantu Pemprov. Saya juga usul, agar Pemprov juga membentuk tim bersama dengan kabupaten lainnya,” kata, Amri.

Sejumlah sektor yang menyangkut perizinan dan pengelolaan aset Pemprov di Sumbawa Barat memang memicu masalah baru. Misalnya, pengalihan status pegawai. Sebut saja, bidang hubungan darat, yakni pengelolaan terminal hingga kini terminal Taliwang tanpa petugas dan tidak terurus. Alasannya, pemprov masih menyusun regulasi dan pengalihan pegawai. Akibatnya, masyarakat setempat yang menerima dampak buruk dari tidak terurusnya terminal tersebut.

Masalah izin dan rekomendasi soal izin Amdal di perusahaan tambang, galian C, izin kawasan hutan dan rekomendasi soal tata kelola kepulauan hingga kini lamban, hingga berdampak terhadap berbagai permasalahan investasi di daerah.

“Kita dorong mesti ada percepatan. Nah, tim ini ada untuk mengkoordinasikan sesegera mungkin kewenangan Pemprov yang berdampak luas terhadap perekonomian dan pembangunan di KSB,”demikian, Amri Rakhman. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here