Fahri Hamzah : Intoleransi Proyek Media Mainstrem

0
145
div class="td-all-devices">

SUMBAWA BARAT—Konsesus atau empat pilar kebangsaan di Indonesia kini menjadi isu strategis. Ditengah kehidupan bangsa yang plural atau majemuk, disaat itulah tantangan besar bahaya perpecahan anak bangsa justru diupayakan di cegah.

Anggota MPR RI, H. Fahri Hamzah memandang persoalan kebangsaan kita menjadi aneh. Ia menilai Intoleransi di Indonesia semakin pelik karena semakin didorong oleh pembentukan citra negatif justru datang dari media mainstrem.

“Intoleransi di Indonesia itu proyek. Proyek media mainstrem. Banyak provokasi. Di sisi lain mengangkat nilai kemanusiaan namun disisi lain mempersempit kebebasan beragama,” kata, Fahri Hamzah berbicara dalam dialog bertajuk empat pilar kebangsaan yang berlangsung di gedung serba guna Kecamatan Seteluk, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Senin (18/9).

Dr. H.Fahri Hamzah, menghadiri acara dialog empat pilar kebangsaan di Gedung Serba Guna, Kecamatan Seteluk. Turut mendampingi, Camat Seteluk, Ruslan dan Kapolsek Seteluk, Iptu. Mayfito. Senin (18/9).

Dihadapan para tokoh agama, tokoh pemuda serta tokoh masyarakat Seteluk, Fahri menilai masalah intoleransi antar umat beragama bisa diselesaikan dengan dialog tanpa provokasi. Tanpa politisasi dan sebagainya. Menjaga kebebasan beragama yang diatur undang undang, hukum serta konstitusi.

Pembentukan citra negatif serta manipulasi peristiwa tidak jarang menyudutkan ummat islam. Kaum mayoritas islam yang membela hak hak kebebasan mereka serta menegakkan hukum dari tindakan provokasi pihak lain justru dituduh penyokong utama terciptanya intoleransi. Ini yang menurut Fahri tidak adil dan syarat provokasi.

Ratusan anggota masyarakat, tokoh muda, tokoh masyarakat dan pelajar menghadiri acara dialog empat pilar kembangsaan di Gedung Serba Guna Seteluk.

Lantas ia menyinggung terkait isu isu anti pancasila yang didengungkan pihak tertentu. Pancasila adalah dasar dan falsafah bangsa kita. Butir butir pancasila kata dia, justru representasi dari ajaran islam.

Bagaimana islam mengajarkan tauhid atau soal ketuhanan. Islam mengajarkan tetang kemanusiaan, persatuan, keterwakilan serta musyawarah serta prinsip keadilan.

“Semuanya diatur dan di ajarkan dalam islam. Islam sejalan dan tak bermasalah dengan pancasila,”ujarnya.

Pemberantasan korupsi di Indonesia Sakit Jiwa

Wakil ketua DPR RI ini juga mengupas banyak hal tentang kaitan munculnya intoleransi atau ketidak sepahaman menilai perbedaan antar kelompok masyarakat dengan ketidak adilan sosial yang dirasakan sebagian anak bangsa seperti bunyi sila kelima pancasila.

Isu ketidak adilan akibat lemahnya penegakkan hukum masalah lama di negeri ini. Maka itu, menjawab kritikan bagaimana ia bisa menuntaskan korupsi sistemik hanya dalam waktu dua tahun sebagaimana presiden Filphina, Rodrigo Duterte yang memberangus Narkoba hanya dalam setahun, Fahri mengklaim ia punya solusi dan jawabannya.

“ Saya telah menulis buku bagaimana memberangus korupsi. Yang tidak dimiliki siapapun Presidennya. Memang kejahatan tidak bisa diselesaikan seluruhnya didunia. Karena itulah fungsi akhirat,” ujarnya, disambut gelak tawa.

Tapi kata dia, ada pola ada mekanisme sistemik. Salah satunya, ia buat Peraturan Pengganti Undang Undang (Perpu) bawa setahun korupsi di berangus. Perpu dikeluarkan seorang Presiden. Ada langkah sistemik dan target.

“Perpu itu dibuat untuk menutup lubang korupsi. Didik mental pejabatnya. Perkuat lembaga hukum yang ada dan buat regulasi yang se transparan mungkin,” akunya.

Saat ini, pemberantasan korupsi di Indonesia ‘Sakit Jiwa’. Semakin hari semakin banyak yang ditangkap karena korupsi. Ini menurutnya aneh. Seharusnya, korupsi bisa diberantas ketika orang tidak ada yang korupsi lagi, atau korupsi semakin sedikit dan langka.

“Itu yang saya katakan pemberantasan korupsi sakit jiwa. Bagaimana mungkin presidennya bilang korupsi akan terus diberantas, sementara koruptor semakin subur dan terus ada. Tidak ada presiden di Indonesia yang bisa diberantas korupsi. KPK kerjaannya ngintip orang. Tidak bekerja berdasarkan audit dari lembaga negara yang mengurusi itu. Audit bisa mengukur kerugikan negara,” demikian, Fahri.

Sementara itu diaog empat pilar kebangsaan ini diselenggarakan Taruna Berdikari Seteluk (T’bas).

Ketua T’bas, Ari Arfani, S.Pd memandang sosialisasi empat pilar kebangsaan ini sangat strategis dan perlu, karena sebagai warna negara Indonesia harus memahami secara utuh dan benar tentang nilai-nilai kebangsaan yang akan memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi generani muda penerus bangsa.

Adapun tujuan sosialisasi empat pilar kebangsaan yakni untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita terhadap pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, NKRI sebagai Bentuk negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu bangsa.

“Saya berharap sosialisasi ini tak sekedar memberikan pendidikan politik, tetapi lebih pada menginternalisasi dan mengimplememtasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tandas, Ari. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here