Pemda dan BWS Bahas Kondisi Darurat Bintang Bano

0
155
div class="td-all-devices">

“Bendung ini dibangun jelas untuk melayani masyarakat. Mensejahterakan, namun sedini mungkin perlu ada antisipasi tindakan kedaruratan serta dampak buruk kedepan. Kita doakan bencana itu tidak terjadi, tetapi sewaktu waktu kita harus siap,”

Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Saifuddin, ST

SUMBAWA BARAT—-Pemerintah Sumbawa Barat mendorong Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara Barat segera menyusun formulasi rencana tindakan ke daruratan guna mengantisipasi resiko bencana serta dampak buruk dari operasional Bendungan Bintang Bano (BBB), di Kecamatan Brang Rea.

Kepala BWS Wilayah NTB, Asdin Juliady, ST.MT

Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Saifuddin,ST mengatakan, Bendung Raksasa Bintang Bano di cita citakan pemerintah setempat menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Sumber energi listrik, sumber air baku, pariwisata, pertanian dan peternakan.

“Bendung ini dibangun jelas untuk melayani masyarakat. Mensejahterakan, namun sedini mungkin perlu ada antisipasi tindakan kedaruratan serta dampak buruk kedepan. Kita doakan bencana itu tidak terjadi, tetapi sewaktu waktu kita harus siap,” kata Wabup, berbicara dihadapan peserta sosialisasi tindakan kedaruratan dampak Bendungan Bintang Bano, di Aula kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU), Selasa (26/9).

Dihadapan jajaran BWS NTB, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Amar Nurmansyah, ST,  kepala SKPD terkait serta Camat dan Kepala Desa (Kades) wakil kepala daerah menegaskan perlu ada penjelasan detail dari sisi tehnis dan non tehnis kemungkinan kemungkinan yang dihadapi masyarakat terdampak, pemerintah serta aparat terkait jika bendung ini mengalami kondisi alam dan sosial yang tidak diprediksi. Baik pra pembangunan atau paska pembangunan.

Suasana kegiatan sosialisasi BWS NTB di Aula Kantor Dinas PU Sumbawa Barat.

“Pemerintah berhasil melobi kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 700 miliar lagi, guna membangun saluran irigasi sepenjang 52 kilo meter yang membantang dari induk bendung di Brang Rea hingga Poto Tano. Pelaksanaan anggaran ini dimulai 2018. Pengerjaan inipun harus memberikan dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat serta partisipasi yang juga baik,” ujarnya.

Wabup berharap semua pihak terkait mampu mengambil peran serta menyusun regulasi bersama. Sebut saja, BPBD, SAR,BMKG dan aparat TNI Polri.

Kepala BWS Nusa Tenggara 1, Asdin Juliadin mememaparkan BWS menggelar kegiatan sosialisasi tadi salah satunya juga meminta masukan steakholder lain serta memaparkan tehnis operasional bendungan serta acaman terburuk.

Ia mencontohkan, kapasitas debit tampung air di bendungan ini minimal 54 juta meter kubik dan maksimal 65 juta meter kubik. BWS kata Asdin perlu mengantisipasi batas atau ambang limpahan air jika kondisi bendungan over kapasitas tampung, akibat tingginya curah hujan atau dampak alam lainnya.

“Ini yang kita bahas dalam sosialisasi. Prosedur evakuasi serta identifikasi daerah terdampak,”akunya.

Asdin juga menjelaskan, sasaat ini BWS konsentrasi melakukan normalisasi aliran sungai agar sirkulasi air lancar, hingga tidak menghambat proses konstruksi.

Tidak hanya itu, BWS juga melakukan normalisasi danau rawa lebo Taliwang yang menyedot anggaran Rp 400 Miliar. Ia berharap proses pembangunan di Sumbawa Baratberjalanberjalan lancar serta didukung segenap masyarakat Sumbawa Barat. (ADVERTORIAL KERJASAMA ZONAMERAH.NET DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBAWA BARAT)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here