GPMS : Pemda dan AMNT Harus Beri Akses Desa dan Rakyat Terima Hibah

0
213
div class="td-all-devices">

Hasil limbah ini menurutnya hak rakyat langsung. Berbeda dengan pajak dan retribusi yang sudah diatur undang undang.


Ketua, GPMS Sumbawa Barat, Khaeruddin.

SUMBAWA BARAT—PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan Pemda Sumbawa Barat diminta mendukung Gabungan Pengusaha Mandiri Sumbawa Barat (GPMS) guna memfasilitasi pengelolaan usaha usaha dari dampak keberadaan PT.AMNT.

GPMS adalah gabungan pengusaha lokal serta elemen masyarakat dari seluruh perwakilan wilayah di Sumbawa Barat. Lembaga ini didirikan untuk mengelola barang hibah AMNT guna disalurkan kembali ke masyarakat melalui rekomendasi Pemerintah dan AMNT.

“Selama ini dana hibah limbah perusahaan tidak diketahui masyarakat. Sebab dikendalikan langsung oleh management Newmont dan Pemda. Sehingga masyarakat tidak bisa mengakses dana bantuan ekonomi secara langsung,” kata, Khairuddin, ketua GPMS, dalam siaran pers kepada media, Senin (8/10).

GPMS saat ini tengah fokus membantu AMNT dan Pemda mengelola Coorporate Sosial Responsibility (CSR) pengembangan ekonomi nelayan dan pesisir. Untuk mendukung program tadi, GPMS telah bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) guna menyusun masterplant pemberdayaan nelayan yang sejalan dengan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) yang digagas Bupati, H.W.Musyafirin.

Ketua GPMS Sumbawa Barat, Khaeruddin.

Khairuddin menegaskan AMNT dan Pemda harus memahami bahwa pengelolaan hibah ke masyarakat tidak tepat dikendalikan langsung sistem pemerintah tapi dikelola langsung lembaga non pemerintah yang mudah diawasi masyarakat  dan aparat.

“Biar lembaga non pemerintah yang mengelola aset hibah yang semestinya untuk masyarakat luas. Pemerintah tinggal arahkan dan awasi saja. Lembaga ini yang salurkan ke basis ekonomi kerakyatan agar visi AMNT tersalurkan serta memutus mata rantai birokrasi yang berbelit,” akunya.

Khairuddin meminta perusahaan harus memahami ruang rakyat dalam pengelolaan aset limbah metal perusahaan yang bukan cure atau segmen bisnis perusahaan.

Begitu juga pemda, tidak layak pendapatan dari pengelolaan aset yang harusnya diterima seluruh Desa, kelompok masyarakat serta unit usaha kerakyatan justru diatur dalam mekanisme birokrasi dan keuangan negara yang panjang dan berbelit. Hasil limbah ini menurutnya hak rakyat langsung. Berbeda dengan pajak dan retribusi yang sudah diatur undang undang.

“Ini yang saya maksud ruang rakyat,”tegasnya.

GPMS didirikan berdasarkan akte notaris Nomor 14 tahun 2017 tertanggal 6 Oktober. Lembaga ini beranggotakan NGO, Koperasi, Pengusaha lokal se Sumbawa Barat dan Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) Sumbawa Barat.

GPMS menegaskan bahwa lembaga ini mitra AMNT dan Pemda. GPMS sudah mendapat jaminan perbank kan dari Bayer yang membeli aset hibah limbah di AMNT seluruhnya.

Hasil pembelian itu disalurkan sesuai arahan Pemda dan AMNT serta permintaan masyarakat. Kelompok masyarakat bisa menerima langsung akses bantuan pemberdayaan sesuai dengan prinsip pengembangan ekonomi kerakyatan.

“Kan  keuntungan hasil pejualan lembaga ini juga sebagian bisa diarahkan untuk CSR,”demikian, Khaeruddin. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here