Limbah Untuk Rakyat Semakin Menguat

0
225
div class="td-all-devices">

FOTO// Ketua GPMS dan OPLT Sumbawa Barat berjabat tangan setelah menandatangani kesepakatan tertulis di kantor Comrel SR PT AMNT, Maluk , Jum’at (13/10).

Selama ini, puluhan miliar dana hasil penjualan limbah dari operasi PT. Newmont yang sekarang di ambil alih PT.Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) belum diakses masyarakat dan pemerintah desa di seluruh Sumbawa Barat secara terbuka.

SUMBAWA BARAT—–Keinginan kelompok usaha lokal dan berbagai elemen masyarakat lainnya semakin kuat mendukung kebijakan pengelolaan limbah Scrap untuk diakses luas masyarakat, pemerintah desa, LSM dan pengusaha lokal.

Selama ini, puluhan miliar dana hasil penjualan limbah dari operasi PT. Newmont yang sekarang di ambil alih PT.Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) belum diakses masyarakat dan pemerintah desa di seluruh Sumbawa Barat secara terbuka.

“Hari ini satu lembaga lokal yang menaungi pengusaha lingkar tambang sepakat mendukung pengelolaan hasil dan penjualan limbah scrap dapat dihibahkan langsung kepada masyarakat dan desa,” kata, Khaeruddin, kepada wartawan,  di Maluk, Jum’at (13/10).

Gabungan Pengusaha Mandiri Sumbawa Barat (GPMS)  dan Organisasi Pengusaha Lokal Tambang (OPLT) sepakat membuat kerjasama tertulis guna mengelola limbah bekas PT.AMNT secara bersama sama dibawah arahan pemerintah dan aparat.

Ketua GPMS, Khaeruddin dan Ketua OPLT, Subarjo menandatangani naskah perjanjian bersama disaksikan staf perwakilan Sosial Responsibility (SR) PT.AMNT, Teten, dikantor perwakilan SR Maluk.

Dua lembaga ini memiliki unit usaha pengolahan dan repabrikasi Scrap bekerjasama dengan perusahaan industri pengolahan limbah nasional. Lembaga ini juga didukung  jaminan perbank kan oleh perusahaan mitra guna menangani pembelian scrap secara keseluruhan.

“Kami bersatu dan punya komitmen bersama pak. Tujuan kami sama, agar pengusaha lokal lingkar tambang masih bisa menikmati keuntungan kegiatan usaha limbah ini. Sementara hasil penjualan bisa diserahkan kepada masyarakat luas, ” kata Subarjo, ketua OPLT.

Kesepakatan dua lembaga ini disebut sebut berdampak positif guna meredam konflik pengelolaan limbah yang selama ini kerap terjadi. Internal AMNT juga dilaporkan menyambut gagasan ini dengan baik. Apalagi pengelolaannya terbuka dan melibatkan banyak elemen masyarakat.

Dua lenbaga ini memiliki visi besar yakni, konsep hasil penjualan limbah ini digunakan untuk mendukung Program Daerah Pembangunan Gotong Royong (PDPGR) yang tengah dilaksanakan pemerintah Sumbawa Barat.

“Kami apresiasi konsep pemberdayaan ekonomi nelayan yang di gagas GPMS dan mitranya. Kami telah koordinasi dan disampaikan konsep tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Salah satunya kartu Bariri Nelayan serta program budidaya perikanan. Ini bagus dan kami dukung,” Ujar, Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Tangkap DKP, Noto Karyono, di Taliwang, pekan lalu.

Noto mengaku pemerintah tentu menyambut baik jika ada lembaga swasta atau lembaga usaha  ikut konsen membantu suksesnya program pemerintah di sela sela mereka menjalankan usahanya.

“Kami sudah periksa proposal pemberdayaan yang mereka ajukan. Semuanya sesuai dengan kebijakan DKP,”  demikian, Noto. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here