Panwaslu Seperti Wasit

0
137
div class="td-all-devices">

Dialog Inspiratif Panwaslu Dari Desa

SUMBAWA BARAT—Perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) akan dimulai secara serentak dalam 22 bulan mendatang.

Mulai dari Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur NTB tahun 2018 mendatang hingga Pemilu Legislatif memilihan anggota DPD, DPR RI, DPRD Povinsi, DPRD kabupaten kota bahkan sekaligus dirangkaikan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Menyambut agenda politik nasional dan regional ini, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumbawa Barat juga mulai melakukan pengawasan secara seksama setiap agenda tahapan pemilu yang tengah berlangsung. Termasuk serangkaian sosialisasi.

Suasana Dialog dan sosialisasi Panwaslu KSB berlangsung sederhana dan Santai.

Namun ada yang berbeda dilakukan jajaran Panwas di Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk. Di desa ini, Panwas mengandeng paguyuban atau forum ‘Saling Jango’ yang anggotanya kelompok masyarakat dari semua elemen di desa.

Tiga komisioner Panwas hadir dalam agenda ini. Mereka berdialog dan berdiskusi sekaligus memusyawarahkan mengenai apa yang perlu dilakukan masyarakat dalam mengawasi dan memahami jenjang serta aturan pemilu.

Hadir pula kepala desa Seteluk Atas, Abdullah, tokoh mudah, tokoh masyarakat serta warga lainnya. Dialog berlangsung dalam suasana santai dan kekeluargaan.

Panwas ini seperti Wasit dalam permainan sepak bola. Peserta pemilu parpol dan caleg ini seperti pemain bola. Mencintai wasit susah, beda seperti bintang sepak bola selalu di elu elukan. Wasit bisa disukai atau dicintai, hanya jika dia adil dan netral,” kata, Ketua Panwas, Karyadi, membuka dialog kerakyatan yang berlangsung, di dirumah penduduk Dusun Seteluk Atas, Selasa (17/10) malam.

Ketua Panwaslu Sumbawa Barat, Karyadi, SE .

Karyadi berterimakasih atas ruang diberikan kelompok masyarakat di desa, karena mau berdiskusi dan urung rembuk. ini cara yang sengaja di usung Panwas setempat guna mengkampanyekan pengawasan berbasis tradisi dan partisipatif.

“Tugas Panwas itu dimulai sejak tahapan pemilu dimulai hingga akhir,”terangnya.

Dua Komisioner lainnya, antara lain, Hermanjayadi ketua Devisi Kelembagaan dan Administrasi serta Khaeruddin, ST ketua Devisi Hukum dan Penindakan pelanggaran pemilu. Masing masing keduanya memaparkan prinsip tugas serta metodelogi kerja tim panwas.

“Juli 2018 Pilgub dilaksanakan. Jika masyarakat telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, masyarakat wajib mendaftarkan diri serta melaporkan diri kepada petugas pendataan pemilih, atau petugas yang berwenang,” ujar Hermanjayadi.

Herman mengatakan, sesuai kewenangan devisinya, ia ditugasi mengawasi pendataan pemilih, merekrut petugas pengawas dari tingkat kecamatan hingga desa. Termasuk pengawasan logistik, data data pelanggaran hingga akhir kampanye nanti. Herman menegaskan, kerawanan pemilu menurutnya justru cukup banyak terjadi pada tahapan tehnis pelaksanaan.

Khaeruddin menjelaskan, Pemilu di bagi dua kategori. Ada Pemilukada dan pemilu nasional. Dua pemilu ini menjadi rana pengawasan Panwas.

Diskusi dan Sosialisasi Panwaslu antisias dihadiri kaum muda dan tokoh masyarakat.

Setidaknya, kata Khaerudin tahapan Pemilu saat ini bisa sangat panjang, bahkan sampai 22 bulan lamanya mulai dari Pemilukada, Pileg hingga Pilpres. Kondisi ini menurutnya, memungkinkan masyarakat jenuh. Ini ruang yang biasa digunakan pihak pihak yang tidak puas terhadap hasil pemilu, untuk memprovokasi dan melancarkan aksi protes.

“Maka itu sangat penting partisipasi kelompok masyarakat agar paham tahapan, paham aturan pelanggaran pemilu dan paham cara mengawasi dan melaporkan. Nah, partisipasi ini bisa terwujud jika penyelenggara dan pengawas Pemilu netral dan adil,”ujarnya.

Sebagai devisi hukum dan penindakan pelanggaran pemilu, Khaeruddin juga menjelaskan kepada masyarakat aturan dan kode etik jajaran Panwaslu. Ini dimaksudkan bahwa pengawas juga diawasi dan di tindak oleh dewan etik pengawas.

“Misalnya, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) di TPS bisa memproses pidana bagi siapapun yang menghalang halangi proses pemungutan suara di TPS. Begitupula sebaliknya, petugas PPL bisa dipidanakan jika terbukti tidak netral dan telibat mendukung calon tertentu,” ujarnya.

Diskusi dan dialog berlangsung dua arah. Bahkan kepada hal hal substansi. Misalnya, soal kerawanan pemilu, proses pemungutan dan perhitungan suara, prosedur pelaporan tindak pidana pemilu hingga keterlibatan serta larangan Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa dan aparatur desa dalam politik praktis.

Tokoh muda Seteluk, Ari Arpani mengatakan, sangat penting bagi tokoh muda dan masyarakat memahami batas keterlibatan ASN dan kepala desa serta aparatnya dalam politik praktis.

Ini sederhana, tapi berdampak luas dalam memicu konflik. Kami minta Panwaslu menegaskan aturan pemilu yang melarang keterlibatan apara aparatur tadi dalam politik praktis.

Sementara itu, tokoh muda lainnya Maulidan Sulaiman mengakui diskusi ini membuka ruang pengetahuan masyarakat akan fungsi dan kedudukan Panwas. Selama ini masyarakat bawah di desa tidak jarang jadi obyek atau korban provokasi politik para elit karena ketidak tahuan.

“Langkah dialog ini menyentuh basis masyarakat terkecil. Ini bisa mendorong partisipasi yang tinggi menjadi agen pendukung Panwaslu nanti,”demikian, Maulidan.

Panwaslu setempat nampaknya memiliki pendekatan yang berbeda guna mendulang partisipasi masyarakat. Salah satunya kebijakan komisioner yang memberi ruang tatap muka dalam forum pengawasan bersholawat setiap malam Jum’at di kantor Panwaslu, Jalan Telaga Bertong Taliwang.

Masyarakat dimungkinkan menyampaikan kritik, protes, laporan bahkan konsultasi langsung dengan para Komisioner.(ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here